Kompas.com - 30/06/2022, 08:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR akan menggelar rapat paripurna dengan beberapa agenda pembahasan hari ini.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, salah satu agenda rapat paripurna ini adalah pengesahan Rancangan Undang-undang Ibu dan Anak (RUU KIA) sebagai RUU inisiatif DPR.

RUU KIA akan menjadi pedoman bagi negara untuk memastikan anak-anak generasi penerus bangsa memiliki tumbuh kembang yang baik agar menjadi sumber daya manusia (SDM) yang unggul,” ujar Puan dalam keterangannya, Kamis (30/6/2022).

Baca juga: Soroti Pengentasan Kasus Stunting, Puan Ajak Masyarakat Dukung RUU KIA

Puan menjelaskan, dalam RUU KIA ini, DPR mendorong cuti melahirkan bagi ibu pekerja selama 6 bulan. 

Kemudian, DPR juga mengusulkan cuti ayah selama 40 hari supaya bisa mendampingi istrinya yang baru saja melahirkan.

Selanjutnya, ada aturan mengenai penyediaan fasilitas tempat penitipan anak (daycare) di fasilitas umum dan tempat bekerja. 

Puan menyebut, RUU KIA menjadi salah satu cara untuk mengatasi permasalahan stunting di Indonesia.

Sebelum pengambilan keputusan RUU KIA sebagai RUU inisiatif DPR, rapat paripurna akan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU ini. 

Puan berharap, pemerintah segera memberi respons usai RUU KIA disahkan sebagai RUU inisiatif DPR.

Baca juga: RUU KIA Lindungi Perempuan Bekerja

Dengan demikian, proses pembahasan bisa dilakukan secepatnya.

“Lewat RUU ini, kita ingin memastikan setiap hak ibu dan anak dapat terpenuhi. Termasuk hak pelayanan kesehatan, hak mendapatkan fasilitas khusus dan sarana prasarana di fasilitas umum, hingga kepastian bagi ibu tetap dipekerjakan usai melahirkan,” imbuh Puan. 

Awal mula RUU KIA

Pada Senin (13/6/2022), DPR sepakat RUU KIA akan dibahas lebih lanjut untuk menjadi undang-undang.

Di dalam rancangan beleid itu, wanita yang melahirkan diusulkan berhak mendapat cuti paling sedikit enam bulan.

“RUU KIA juga mengatur cuti melahirkan paling sedikit enam bulan, serta tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan. Selain itu, ibu yang cuti hamil harus tetap memperoleh gaji dari jaminan sosial perusahaan maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan,” ujar Puan dalam keterangannya, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Diyakini Tak Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan

Penetapan masa cuti melahirkan sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Durasi waktu cuti melahirkan hanya 3 bulan.

Sementara, di RUU KIA, cuti hamil berubah menjadi 6 bulan dan masa waktu istirahat 1,5 bulan untuk ibu bekerja yang mengalami keguguran.

Ditentang pengusaha

Adapun wacana RUU KIA ini bukan tanpa penentangan. DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta meminta pemerintah dan DPR agar mengkaji kembali penetapan RUU KIA.

Hal tersebut terkait adanya penambahan hak cuti ibu melahirkan selama 6 bulan dan cuti suami 40 hari untuk pekerja.

Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengungkapkan, pemerintah juga harus memperhatikan kondisi pengusaha yang akan menjalankan kebijakan cuti tersebut.

Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga psikologi pengusaha agar memiliki kesiapan dan kemampuan jika RUU KIA disahkan.

"Pelaku usaha berharap agar pemerintah dan DPR melakukan kajian dan evaluasi yang mendalam dan komprehensif sebelum menetapkan UU tersebut karena menyangkut produktivitas tenaga kerja dan tingkat kemampuan dari masing masing pengusaha," ujar Sarman, Kamis (24/6/2022).

Baca juga: RUU KIA Atur Cuti 40 Hari bagi Ayah, Baleg: Untuk Dampingi Ibu Selama Masa Kritis Setelah Melahirkan

Sarman juga meminta agar sinkronisasi UU Nomor 13 Tahun 2003 dan RUU KIA dilakukan dengan cermat, sehingga tidak membingungkan pengusaha.

Dia mengusulkan, pembahasan RUU KIA dapat mengajak pengusaha dari berbagai sektor agar aturan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan tetap produktif.

"Perlu suatu kajian yang mendalam apakah harus 6 bulan atau cukup 4 bulan misalnya. Kemudian apakah cuti suami 40 hari juga menjadi keharusan," katanya.

Pengusaha akan diajak berdialog

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya pun menjawab keluhan pengusaha. 

Willy mengatakan bahwa DPR akan membuka ruang dialog bagi pengusaha.

Baca juga: Pengusaha Keluhkan Wacana Cuti Melahirkan 6 Bulan, DPR Akan Buka Dialog pada Pembahasan RUU KIA

Kegiatan itu dilakukan terkait dengan keberatan pengusaha dengan ketentuan hak cuti yang tertera pada RUU KIA.

Nantinya, pada tahap pembahasan RUU KIA bersama pemerintah, DPR akan mengundang berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pengusaha.

"Soal detail seperti hak cuti berbayar buat ibu dan ayah itu hal yang terbuka untuk didialogkan. Tentu kalau dialog dilakukan akan mencapai titik temu bersama," ujarnya, Jumat (24/6/2022).

Willy mengeklaim bahwa banyak riset yang membuktikan bahwa buruh yang diberikan cuti melahirkan-menyusui dan menemani pasca-melahirkan produktivitasnya justru meningkat.

"Kami tentu berharap dalam dialog nanti pengusaha juga membawa riset yang sejalan dengan kepentingannya," ungkap Willy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Titik Lintas Demo Udara Pesawat dalam HUT ke-77 TNI di Jakarta

Ini Titik Lintas Demo Udara Pesawat dalam HUT ke-77 TNI di Jakarta

Nasional
KPAI: Kriss Hatta Beri Contoh Buruk pada Masyarakat

KPAI: Kriss Hatta Beri Contoh Buruk pada Masyarakat

Nasional
Merespons AHY, Mahfud MD: Kasus Hukum Lukas Enembe Tak Ada Hubungannya dengan Politik

Merespons AHY, Mahfud MD: Kasus Hukum Lukas Enembe Tak Ada Hubungannya dengan Politik

Nasional
Putri Candrawathi Akan Lapor Diri ke Bareskrim Siang Ini

Putri Candrawathi Akan Lapor Diri ke Bareskrim Siang Ini

Nasional
Saat Jokowi Kembali Ingatkan soal Gelapnya Kondisi Ekonomi 2023 dan 'Eman-eman' APBN

Saat Jokowi Kembali Ingatkan soal Gelapnya Kondisi Ekonomi 2023 dan "Eman-eman" APBN

Nasional
Soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Enembe dan Demokrat, Paulus Waterpauw: Tidak Ada Itu Urusan Presiden Jokowi

Soal "Utusan Istana" yang Diributkan Enembe dan Demokrat, Paulus Waterpauw: Tidak Ada Itu Urusan Presiden Jokowi

Nasional
Dilema Parpol Baru di Indonesia

Dilema Parpol Baru di Indonesia

Nasional
Hasil Seleksi Administrasi Beasiswa Indonesia Bangkit Diumumkan, Cek di Laman Ini...

Hasil Seleksi Administrasi Beasiswa Indonesia Bangkit Diumumkan, Cek di Laman Ini...

Nasional
Meredam Serangan di Ruang Siber dan Penyalahgunaan Data Pribadi

Meredam Serangan di Ruang Siber dan Penyalahgunaan Data Pribadi

Nasional
Sikap Partai Demokrat Saat Kader Terlibat Korupsi, antara Lukas Enembe dan Anas Urbaningrum

Sikap Partai Demokrat Saat Kader Terlibat Korupsi, antara Lukas Enembe dan Anas Urbaningrum

Nasional
UU Perlindungan Data Pribadi bagi Lembaga Negara dan BUMN

UU Perlindungan Data Pribadi bagi Lembaga Negara dan BUMN

Nasional
Jaksa Agung Prediksi Kasus Ferdy Sambo Tuntas Akhir Tahun Ini

Jaksa Agung Prediksi Kasus Ferdy Sambo Tuntas Akhir Tahun Ini

Nasional
Menyoal Capres PDI-P 2024 dan Pertaruhan Trah Soekarno di Partai Banteng

Menyoal Capres PDI-P 2024 dan Pertaruhan Trah Soekarno di Partai Banteng

Nasional
75 Jaksa Disiapkan untuk Hadapi Ferdy Sambo dkk di Sidang Kasus Brigadir J

75 Jaksa Disiapkan untuk Hadapi Ferdy Sambo dkk di Sidang Kasus Brigadir J

Nasional
Berkas Pemecatan Ferdy Sambo Sudah Diterima Istana

Berkas Pemecatan Ferdy Sambo Sudah Diterima Istana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.