DPR Akan Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS.com – Butuh waktu 2,5 bulan bagi DPR RI untuk membuat 3 provinsi baru di Papua. Tiga provinsi itu yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, sebagai pemekaran di pulau Papua.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua akan disahkan menjadi undang-undang (UU) hari ini, Kamis (30/6/2022).

"Ya, insya Allah. Kemarin kan kita sudah ambil pengambilan keputusan tingkat I di komisi," ujar Doli saat ditemui di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Rabu (29/6/2022).

"Kami di Komisi II besok (Kamis, 30 Juni) diagendakan dalam rapat paripurna," ucapnya.

Baca juga: 3 RUU DOB Papua Bakal Disahkan Jadi UU Besok

Hal ini terkonfirmasi pula dalam surat undangan Rapat Paripurna nomor B/164/PW.011.01/6/2022, di mana pengambilan keputusan terhadap RUU tiga provinsi baru Papua tercantum selain 5 agenda lainnya.

Sebagai informasi, tiga RUU ini disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam forum Badan Legislatif (Baleg) pada 12 April 2022.

Kemudian, RUU disetujui dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I antara Komisi II dan pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (28/6/2022).

"Saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah kita setuju dengan tiga rancangan undang-undang ini? Sekali lagi apa kita setuju terhadap tiga rancangan undang undang ini?" tanya Doli di ruang rapat, Selasa.

"Setuju," jawab para peserta sidang yang diiringi ketukan palu tanda persetujuan.

Doli mengatakan, persetujuan itu dilanjutkan dengan penandatanganan draf tiga RUU tersebut.

Cepatnya proses pembahasan ini di DPR mendapat kritik dari berbagai elemen masyarakat. 

Ide pemekaran Papua memperoleh gelombang penolakan  di Bumi Cenderawasih.

Baca juga: DPR Terima Surpres DOB Papua, Bakal Dibawa ke Paripurna Awal Juni

Sejumlah aksi unjuk rasa digelar, baik oleh mahasiswa maupun warga lokal, guna menolak DOB yang dianggap akan jadi pintu masuk bagi eksploitasi yang lebih besar di Papua.

Proses pemekaran Papua ini dianggap tidak partisipatif karena dilakukan sepihak oleh pemerintah pusat.

Hal ini berkaitan dengan perpanjangan otonomi khusus (Otsus) bagi Papua. Sebagai informasi, Papua dan Papua Barat memperoleh otsus melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus.

Dalam peraturan itu, pemekaran wilayah di Papua hanya dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP), lembaga negara yang atas amanat otonomi khusus menjadi representasi kultural orang asli Papua (OAP).

Dalam perjalanannya, UU Otsus itu sempat direvisi pada 2008 dan pada 2021, bertepatan dengan usainya Otsus.

Hasil evaluasi ini, UU Otsus dinilai perlu direvisi oleh DPR RI, menghasilkan sejumlah perubahan baru terkait pelaksanaan otsus di Papua.

Beleid tentang pemekaran wilayah, misalnya, dimodifikasi. Selain atas persetujuan MRP, pemekaran wilayah di Papua dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Evaluasi dan revisi ini disebut tanpa melibatkan orang Papua, dalam hal ini melalui MRP.

MRP pun menggugat UU Otsus ini ke Mahkamah Konstitusi sejak tahun lalu dan proses ajudikasi masih berjalan hingga sekarang.

MRP justru baru dilibatkan pada bulan ini, ketika mereka menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, 22 Juni 2022.

Baca juga: Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Ginsang mengeklaim MRP setuju atas pemekaran ini. Namun, MRP justru menyatakan sebaliknya.

“Terkait Pemekaran di Papua terjadi pro dan kontra saat ini, namun sesuai fakta di lapangan di beberapa wilayah di Papua kita tahu sendiri mayoritas rakyat Papua tegas menolak pemekaran DOB, dibanding mereka yang dukung,” kata Ketua MRP Timotius Murib, dikutip situs resmi MRP.

“Pemekaran merupakan produk buru-buru akibat perubahan Otsus jilid 2 yang sepihak di lakukan oleh DPR RI, tanpa kajian ilmiah terkait pembentukan DOB. Proses DOB ini harus di pending sampai harus ada putusan Mahkamah Konstitusi,” lanjutnya.

Pada rapat pembahasan bersama Panitia Kerja di Komisi II DPR RI sehari setelahnya, rapat ditutup untuk umum.

Di sisi lain, pemekaran provinsi ini dikhawatirkan akan memperburuk krisis kemanusiaan akibat konflik bersenjata di sana.

Baca juga: Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

Dengan pembentukan tiga provinsi baru akan ada penambahan pasukan keamanan. Provinsi baru itu akan memiliki komando daerah militer (kodam) dan kepolisian daerah (Polda) baru. 

Mengutip data Amnesty International, tanpa pemekaran saja, Kabupaten Intan Jaya yang kerap jadi pusat konflik antara TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) mengalami lonjakan pos militer dari 2 pada 2019 menjadi 17 pos pada 2021 karena alasan keamanan.

Padahal, pengerahan pasukan keamanan dalam jumlah besar di Papua sejak 2019 telah menjadi sorotan dan dianggap kontraproduktif dalam upaya mencari jalan damai atas masalah politik di Papua.