Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

Kompas.com - 29/06/2022, 18:54 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses pembuatan kebijakan penambahan kuota haji yang panjang menjadi alasan Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan tidak menambah jumlah keberangkatan jemaah kali ini.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief menyampaikan, meski mendapat 10.000 kuota tambahan dari pihak Arab Saudi, pihaknya tak memiliki cukup waktu untuk memproses pembuatan kebijakan tersebut.

“Surat pemberitahuan itu diterima pada 21 Juni 2022 malam. Namun demikian hal itu belum bisa ditindaklanjuti karena waktu yang tersedia sudah tidak lagi memungkinkan,” papar Hilman dalam keterangannya, Rabu (29/6/2022).

Baca juga: Tak Bisa Proses Tambahan 10.000 Kuota Haji dari Arab Saudi, Kemenag: Tidak Cukup Waktu

“Apalagi Arab Saudi menetapkan bahwa kuota tambahan itu hanya diperuntukan bagi haji reguler sehingga penyiapannya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Hilman menuturkan, berdasarkan aturan yang berlaku batas pembuatan visa jemaah haji reguler adalah 29 Juni 2022. Sedangkan penerbangan terakhir ke Arah Saudi 3 Juli 2022.

Maka, lanjut dia, sejak surat diterima dari pemerintah Arab Saudi, pihak Kemenag hanya memiliki waktu 10 hari untuk membuat kebijakan penambahan kuota haji.

“(Waktu) itu juga tentu sangat tidak mencukupi,” kata dia.

Ia memaparkan ada sejumlah mekanisme yang mesti ditempuh sebelum pemerintah memutuskan membuka tambahan keberangkatan haji.

Baca juga: Kisah Abah Damiri, Dulu Dapat Bantuan Satu Ekor Domba Kini Bakal Haji Sekeluarga

Pertama, Kemenag mesti menggelar rapat kerja dengan Komisi VIII DPR untuk membahas pemanfaatan kuota tambahan dan pembiayaannya.

Kedua, hasil kesepakatan dengan DPR dijadikan dasar penerbitan Keputusan Presiden tentang kuota tambahan haji.

“Setelah itu harus diterbitkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pelunasan Haji bagi Kuota Tambahan,” sebut dia.

Proses itu pun belum selesai, Kemenag masih harus menjalankan proses verifikasi jemaah haji yang bisa berangkat karena kebijakan penambahan kuota itu.

Baca juga: Kemenag: Total 76.421 Calon Haji Sudah Diberangkatkan

Ditambah, proses penentuan jemaah yang harus melakukan proses pelunasan biaya haji.

Maka Hilman menegaskan pihaknya saat ini fokus untuk memberangkatkan jemaah haji yang sudah ditentukan.

Ia berharap kuota tambahan itu bisa dipakai untuk musim haji berikutnya.

“Namun harus dipastikan sejak awal agar cukup waktu untuk mempersiapkan,” imbuh dia.

Baca juga: Cegah Heat Stroke Selama Musim Haji 2022, Rompi Penurun Suhu Disiapkan untuk Jemaah

Sebagai perbandingan, pada tahun 2019 lalu, pemerintah Arab Saudi pun memberikan tambahan kuota haji sebanyak 10.000.

Namun kebijakan itu disampaikan tiga bulan sebelum kloter pertama keberangkatan jemaah haji.

Surat keputusan penambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi diterima April 2019, sedangkan kloter pertama keberangkatan jemaah haji berlangsung 5 Juli 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 28 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 28 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
'Checks and Balances' terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

"Checks and Balances" terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasional
PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

Nasional
Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Nasional
Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Nasional
Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Nasional
Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com