Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didesak Tindak Lanjuti Laporan Ratusan TKI Meninggal di Malaysia

Kompas.com - 29/06/2022, 14:50 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Migrant Care mendesak pemerintah menindaklanjuti secara serius laporan adanya seratusan pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) di tahanan Imigrasi Sabah, Malaysia yang meninggal dunia.

Temuan kasus tersebut pertama kali diungkapkan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) beberapa waktu lalu.

“Saya menilai bahwa hasil temuan dari KBMB harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah Indonesia soal dugaan bahwa ada yang meninggal karena penyiksaan di depo Imigrasi Malaysia,” kata Ketua Pusat Studi Imigrasi Migrant Care Anis Hidayah kepada Kompas.com, Rabu (29/6/2022).

Baca juga: Sulit Diklaim Jadi Alasan Pekerja Migran RI Enggan Daftar Jamsos PMI

Sejalan dengan temuan KBMB, Migrant Care pernah melakukan riset dan menerima laporan dari para deportan.

Riset dan laporan tersebut menyebutkan bahwa selama ini banyak kasus penyiksaan yang terjadi di dalam depo Imigrasi Malaysia.

Meski demikian, laporan tersebut sudah semestinya diselidiki lebih lanjut

“Soal apakah ada yang meninggal dan seberapa ada yang meninggal itu perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” ujar Anis.

Anis mengungkapkan, para pekerja migran yang mendiami depo Imigrasi acap kali mendapatkan perlakuan tidak manusiawi.

Baca juga: Temuan KBMB soal Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia dan Respons Kemenlu

Misalnya, pemberian makan dan minum tidak layak. Terlebih, situasi di dalam depo itu sudah penuh sesak (overcrowded).

Selain itu, Anis menyebut bahwa Malaysia juga terus-menerus melakukan razia dan melakuan moratorium deportasi sejak 2017.

“Ini yang membuat situasinya semakin memburuk,” terang dia.

“Sehingga pemerintah harus mengambil langkah cepat baik melalui Kemenlu maupun perwakilan kita yang ada di Sabah,” imbuh dia.

Baca juga: TKI Meninggal di Tahanan Imigrasi Sabah, Pemerintah Disarankan Bentuk Satgas Terpadu

Sebelumnya, ratusan buruh migran asal Indonesia dikabarkan meninggal dunia di pusat tahanan imigrasi Sabah, Malaysia.

Mereka diduga diperlakukan tidak manusiawi dan mengalami tindak kekerasan.

Anggota KBMB Abu Mufakhir menyatakan, WNI yang ditangkap karena melanggar aturan imigrasi itu diduga hidup dalam kondisi tidak layak dan tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan.

"Enggak ada air bersih, makanannya jelek. bagaimana orang enggak meninggal, mereka itu bisa tidur paling banyak 2 jam sampai 3 jam sehari," kata Mufakhir, dikutip dari tayangan Kompas TV, Rabu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com