Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didesak Tindak Lanjuti Laporan Ratusan TKI Meninggal di Malaysia

Kompas.com - 29/06/2022, 14:50 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Migrant Care mendesak pemerintah menindaklanjuti secara serius laporan adanya seratusan pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) di tahanan Imigrasi Sabah, Malaysia yang meninggal dunia.

Temuan kasus tersebut pertama kali diungkapkan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) beberapa waktu lalu.

“Saya menilai bahwa hasil temuan dari KBMB harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah Indonesia soal dugaan bahwa ada yang meninggal karena penyiksaan di depo Imigrasi Malaysia,” kata Ketua Pusat Studi Imigrasi Migrant Care Anis Hidayah kepada Kompas.com, Rabu (29/6/2022).

Baca juga: Sulit Diklaim Jadi Alasan Pekerja Migran RI Enggan Daftar Jamsos PMI

Sejalan dengan temuan KBMB, Migrant Care pernah melakukan riset dan menerima laporan dari para deportan.

Riset dan laporan tersebut menyebutkan bahwa selama ini banyak kasus penyiksaan yang terjadi di dalam depo Imigrasi Malaysia.

Meski demikian, laporan tersebut sudah semestinya diselidiki lebih lanjut

“Soal apakah ada yang meninggal dan seberapa ada yang meninggal itu perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” ujar Anis.

Anis mengungkapkan, para pekerja migran yang mendiami depo Imigrasi acap kali mendapatkan perlakuan tidak manusiawi.

Baca juga: Temuan KBMB soal Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia dan Respons Kemenlu

Misalnya, pemberian makan dan minum tidak layak. Terlebih, situasi di dalam depo itu sudah penuh sesak (overcrowded).

Selain itu, Anis menyebut bahwa Malaysia juga terus-menerus melakukan razia dan melakuan moratorium deportasi sejak 2017.

“Ini yang membuat situasinya semakin memburuk,” terang dia.

“Sehingga pemerintah harus mengambil langkah cepat baik melalui Kemenlu maupun perwakilan kita yang ada di Sabah,” imbuh dia.

Baca juga: TKI Meninggal di Tahanan Imigrasi Sabah, Pemerintah Disarankan Bentuk Satgas Terpadu

Sebelumnya, ratusan buruh migran asal Indonesia dikabarkan meninggal dunia di pusat tahanan imigrasi Sabah, Malaysia.

Mereka diduga diperlakukan tidak manusiawi dan mengalami tindak kekerasan.

Anggota KBMB Abu Mufakhir menyatakan, WNI yang ditangkap karena melanggar aturan imigrasi itu diduga hidup dalam kondisi tidak layak dan tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan.

"Enggak ada air bersih, makanannya jelek. bagaimana orang enggak meninggal, mereka itu bisa tidur paling banyak 2 jam sampai 3 jam sehari," kata Mufakhir, dikutip dari tayangan Kompas TV, Rabu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com