Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Minta PDI-P Terangkan Status Keanggotaan Juliari Batubara

Kompas.com - 29/06/2022, 10:11 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta PDI Perjuangan menerangkan status keanggotaan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Hal itu disampaikan peneliti ICW Egi Primayogha merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengancam bakal memecat kadernya yang melakukan korupsi.

“Berikan publik data berapa banyak anggota PDI-P yang sudah dipecat setelah tersangkut kasus korupsi,” tutur Egi pada Kompas.com, Selasa (28/6/2022).

“Paling terdekat bisa umumkan status keanggotaan Juliari Batubara di PDI-P setelah mendapat vonis,” kata dia.

Baca juga: Megawati Ancam Pecat Kader PDI-P Koruptor, ICW: Publik Tunggu Bukti Konkret

Sebab, Juliari merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19.

Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta serta dikenai pidana pengganti Rp 14,59 miliar pada 23 Agustus 2021.

Egi berpandangan, mestinya setiap partai politik (parpol) bersikap tegas pada kadernya yang melakukan tindak pidana korupsi.

“Sudah seharusnya parpol mengambil langkah pemecatan terhadap kader yang tersangkut kasus korupsi,” ucapnya.

Baca juga: Lagi, Emirsyah Satar Tersangkut dalam Pusaran Kasus Korupsi Garuda

Terakhir, Egi menyampaikan, saat ini publik menunggu PDI Perjuangan menunjukkan bahwa pernyataan Megawati dengan kongkret.

“Kalau hal itu sudah dilakukan, PDI-P bisa memberi contoh baik bagi parpol lainnya,” ujarnya.

Diketahui pernyataan Megawati soal ancaman itu tampak dari video yang ditampilkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di KPK, Senin (27/6/2022).

Dalam tayangan itu Megawati menyampaikan, kadernya mesti malu jika terlibat kasus korupsi.

“Seumur hidup di sini tercoreng, anak-istri, kalian kasian enggak? Enggak kasian ya sama turunan?,” sebut Mega.

Baca juga: Megawati: Siapa yang Korupsi, Pecat, Keluarkan dari PDI Perjuangan!

Ia menegaskan tak ada tempat untuk koruptor di PDI Perjuangan.

“Saya bilang jangan korupsi, masih aja ada korupsi, get out! Keluar kamu dari pada merusak partai kita,” papar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Nasional
Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Nasional
Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Nasional
Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Nasional
PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

Nasional
Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Nasional
Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Nasional
Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Nasional
Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Nasional
Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com