Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingatkan Integritas, Lili Pintauli Harap Tak Ada Lagi Politisi Dipenjara karena Korupsi

Kompas.com - 28/06/2022, 20:35 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengingatkan pentingnya komitmen integritas partai polik (parpol). Apalagi, parpol merupakan wadah yang melahirkan calon-calon pemimpin nasional.

Hal itu, disampaikan Lili dalam pembekalan antikorupsi bagi 108 pengurus Partai Golkar dalam program politik cerdas berintegritas (PCB) terpadu di Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, Selasa (28/6/2022).

"Hari ini bersama dengan Partai Golkar kita berharap PCB terpadu 2022 ini mendorong bagaimana komitmen integritas dan juga meningkatkan kesadaran budaya antikorupsi kepada seluruh pengurus Partai politik sebagai mesin penggerak demokrasi," kata Lili.

Baca juga: Dewas KPK Periksa Lili Pintauli Terkait Fasilitas Nonton MotoGP

Sejak KPK didirikan pada 2003, kata Lili, sudah ada 300 anggota legislatif di Indonesia yang ditangkap. Selain itu, ada 20 gubernur, 140 bupati dan wali kota serta 30 menteri yang dipenjara karena terlibat tindak pidana korupsi.

"Tentu partai politik kita harapkan dapat menghasilkan para pemimpin-pemimpin nasional dan daerah yang bersih dari korupsi, dan tidak akan ada lagi para pemimpin yang dihasilkan oleh parpol yang dipenjara karena korupsi," ucapnya.

Lili pun menyinggung sejumlah akibat yang ditimbulkan dari praktik korupsi oleh para pejabat negara, di antaranya mutu pendidikan yang menurun hingga angka pengangguran yang makin meningkat.

Dengan kondisi ini, ujar dia, KPK hadir untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Salah satunya dengan melakukan pembekalan kepada partai peserta pemilihan umum (pemilu).

Mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu pun berharap pendidikan antikorupsi berupa nilai-nilai integritas yang diberikan KPK kepada partai politik dapat diimplementasikan secara nyata.

"Kita harapkan (integritas) dapat diimplementasikan dalam berbagai aksi nyata dalam gerakan antikorupsi, khususnya di lingkungan Partai Golkar," ucap Lili.

"Dari perwakilan partai politik ini juga lahir berbagai regulasi dan juga banyak kebijakan-kebijakan bagaimana menyejahterakan masyarakat untuk mencerahkan masa depan bangsa," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Supriansa menyatakan, partainya akan menjalankan pembekalan yang sudah diberikan oleh Komisi Antirasuah itu.

Baca juga: Proses Kasus Lili Pintauli, Dewas KPK Tunggu Surat Jawaban Dirut Pertamina

Nantinya, ujar dia, partai Golkar akan melakukan edukasi bagi seluruh kader di pusat dan daerah agar mempunyai jiwa antikorupsi dan terbebas dari tindak pidana korupsi.

"Kita komitmen untuk tidak melakukan pendekatan money politik, tidak melakukan pendekatan-pendekatan korupsi, tidak melakukan pendekatan-pendekatan curang," kata Supriansa.

"Insya Allah komitmen ini akan terbangun pada hari ini bersama KPK dan Partai Golkar berada di barisan depan dalam rangka berkomitmen untuk tidak korupsi," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com