Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Diprediksi Untung Calonkan Ganjar di Bursa Pilpres, meski Hubungannya dengan PDI-P Akan Renggang

Kompas.com - 28/06/2022, 19:23 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, Partai Nasdem akan mendulang keuntungan elektoral karena memasukkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di bursa Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Ini karena Ganjar tengah populer di masyarakat dan elektabilitasnya belakangan terus meningkat.

"Pencalonan Ganjar sebagai bakal capres melalui Rakernas Nasdem membawa implikasi di internal Nasdem memberi dampak bagi peningkatan elektoral partai," kata Ari kepada Kompas.com, Selasa (28/6/2022).

Baca juga: Jadi “Rebutan” PDI-P dan Nasdem, Seberapa Besar Elektabilitas Ganjar Pranowo Jelang Pilpres 2024?

Dalam survei sejumlah lembaga, Nasdem merupakan partai papan tengah yang elektabilitasnya berkisar di angka 4-5 persen.

Sementara, pada Pemilu 2019 lalu, Nasdem menempati urutan 4 teratas dengan perolehan suara 9,05 persen setelah PDI-P, Gerindra, dan Golkar.

Kendati demikian, kata Ari, di eksternal Nasdem, langkah partai pimpinan Surya Paloh itu berpotensi merenggangkan hubungannya dengan PDI Perjuangan.

Bagaimanapun, Ganjar kini masih menjadi kader PDI-P. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu bahkan belum mengumumkan capres yang akan mereka usung ketika Nasdem sudah menggembar-gemborkan nama Ganjar di bursa pilpres mereka.

"Masuknya nama Ganjar di bakal capres membuat kegaduhan di PDI-P karena tuduhan pembajakan kader. Nasdem dianggap gagal melakukan kaderisasi sehingga bisa seenaknya membajak kader lain," ujar Ari.

Baca juga: Usulkan Duet Ganjar-Anies ke Jokowi, Ini Alasan Surya Paloh


Ari pun memprediksi Nasdem dan PDI-P tak akan lagi bekerja sama pada Pilpres 2024. Disharmoni kedua partai sudah tampak sejak Nasdem mengumumkan nama Ganjar dalam bursa pilpres.

“Jika melihat tendensi relasi antara Nasdem dan PDI-P akhir-akhir ini saya memprediksi mereka ‘pecah pengantin’. Jika di dua periode bisa bersama di koalisi Jokowi, tetapi di periode berikutnya saling berseberangan,” katanya.

Menurut Ari, PDI-P kecewa dengan Nasdem yang melanggar etika politik karena hendak mengusung Ganjar.

“Ada fatsun politik yang dilupakan Nasdem yaitu tidak memasuki kavling politik milik partai lain. Ada etika politik yang dilupakan Nasdem, tata krama politik meminta izin terhadap pemilik kader,” katanya.

Sebagaimana diketahui, nama Ganjar masuk sebagai salah satu capres di bursa pilpres Nasdem bersanding dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Baca juga: Hubungan PDI-P dan Nasdem Dinilai Bakal Renggang Usai Usulan Pencapresan Ganjar

Nasdem terang-terangan bahwa alasan mereka hendak mengusung Ganjar sebagai capres adalah karena politisi PDI-P itu punya elektabilitas besar.

"Ya itu lah rasionalitas berpolitik, bagaimana dua besar itu hampir di semua survei yang kami lakukan, dalam survei dapil yang kami lakukan, dua nama itu sangat dominan. Sehingga itu menjadi pilihan yang rasional bagi kami Partai Nasdem," kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jumat (17/6/2022).

Kendati demikian, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan akan tetap menjaga hubungannya dengan PDI-P. Paloh mengaku, tak ingin rencana pengusungan Ganjar oleh partainya menyebabkan retaknya hubungan antara Nasdem dengan PDI-P.

“Saya akan upayakan itu, bagaimana pun juga komunikasi itu mutlak harus terjaga secara baik,” kata Surya dalam tayangan Satu Meja The Forum Kompas TV, Kamis (23/6/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com