Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Salurkan Hewan Kurban dari Kawasan Bebas PMK ke Daerah yang Kekurangan

Kompas.com - 28/06/2022, 14:16 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, pemerintah akan menyalurkan hewan ternak dari kawasan bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk menjadi hewan kurban ke daerah yang terdampak PMK.

Ma'ruf mengatakan, hal itu merupakan upaya pemerintah mencegah kekurangan pasokan hewan kurban akibat banyaknya hewan ternak yang tak layak kurban karena terinfeksi PMK.

"Tentu dari daerah-daerah yang tidak terkena PMK didatangkan pemerintah membantu untuk supaya di tempat-tempat yang memang kekurangan itu bisa cukup," kata Ma'ruf di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Baca juga: 29 Ternak di Tangerang Dipotong Paksa akibat PMK, Pemkot Sebut Dagingnya Masih Bisa Dikonsumsi

Ma'ruf menambahkan, berdasarkan fatwa MUI, ternak yang mengalami PMK dalam skala ringan masih bisa dijadikan hewan kurban.

Di samping itu, Ma'ruf juga membeberkan sejumlah upaya pemerintah mengatasi PMK yang sudah tersebar di 19 provinsi se-Indonesia, salah satunya adalah vaksinasi.

Selain melakukan vaksinasi, pemerintah juga menyiapkan ganti rugi bagi peternak yang hewannya mati akibat PMK.

"Pemerintah akan mengambil langkah-langkah, selain vaksinasi, juga memberikan ganti rugi kepada binatang yang mati supaya tidak banyak kerugian," ujar Ma'ruf.

Baca juga: 825 Hewan Ternak di Kota Tangerang Terjangkit PMK, Terbanyak di Cipondoh

Diketahui, hingga Jumat (24/6/2022), kasus PMK pada hewan ternak telah tersebar di 19 provinsi dan 216 kabupaten/kota se-Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono menyebutkan, berdasarkan data yang sama, Kementan mencatat jumlah hewan ternak yang terinfeksi PMK sebanyak 240.944 ekor.

"Kami laporkan, ini data per 24 Juni 2022, yang terdampak atau tertular dari penyakit PMK itu 19 provinsi di 216 kabupaten/kota. Jumlah ternak yang sakit 240.944 ekor, kemudian yang sembuh 78.626 ekor," kata Kasdi dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Senin (27/6/2022).

Baca juga: Maruf Amin Pimpin Rapat di MUI, Salah Satu Agendanya Bahas Respons Terkait Wabah PMK

Ia melanjutkan, dari 240.944 hewan ternak yang terinfeksi, 1.396 ekor hewan telah mati, 2.310 ekor dipotong bersyarat, sehingga sisa kasus PMK jumlahnya sekira 158.000.

Sementara, jumlah total kecamatan di Indonesia yang terdampak PMK hingga Jumat pekan lalu sebanyak 1.898 kecamatan.

"Dari 316 kabupaten/kota, yang terdampak 216, total kecamatan 4.614 kemudian kecamatan yang terdampak 1.898. Dan kalau berbasis desa dari total 56.950 desa, terdampak 7.131 desa," ujar Kasdi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com