Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa pihaknya sudah menyelesaikan rapat tim perumus dan tim sinkronisasi tiga rancangan undang-undang (RUU) tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua, yakni RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan.

Adapun rencananya, pengambilan keputusan tingkat I terhadap tiga RUU itu dilakukan pada Selasa (28/6/2022).

"Ya (pengambilan) tingkat 1 besok siang," kata Doli ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/6/2022).

Baca juga: Kebut RUU Terkait Pemekaran Papua, Komisi II DPR Berkunjung ke Merauke

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu melanjutkan, sebelum pengambilan keputusan, Komisi II akan menggelar rapat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Rapat itu bakal digelar Selasa pagi.

Menurutnya, rapat dilakukan untuk membahas pengalihan dan pengisian aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

"Pengaturan soal pengalihan ASN-nya itu juga perlu diatur, supaya affirmative action terhadap keberadaan orang asli Papua tetap terjaga dan kebutuhan pemenuhan juga bisa dipastikan," terang Doli.

Setelah pengambilan keputusan tingkat I, RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (30/6/2022).

Doli menjelaskan dua alasan pengesahan harus dilakukan pada 30 Juni. Pertama, berkaitan dengan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 disebut juga akan ditetapkan pada tanggal tersebut.

Apabila tidak disahkan pada 30 Juni, pembangunan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan harus menunggu RAPBN 2024 selesai.

Kedua, berkaitan dengan lembaga-lembaga yang merepresentasikan tiga provinsi baru tersebut.