Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Keputusan Terkait Capres KIB, Waketum Golkar: Bisa Besok atau Pekan Depan

Kompas.com - 27/06/2022, 20:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belum menentukan sosok yang akan diusung sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurutnya, soal itu akan dikembalikan kepada partai politik masing-masing yang tergabung dalam KIB yaitu partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Nah gini, kalau soal nama-nama tadi saya kira kan kembali kepada urusan partai partai politik masing-masing lah. Kenapa sih musti dipaksa-paksa harus KIB harus nama ini, ya kan," kata Doli ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/6/2022).

Baca juga: KIB Akan Dengarkan Masukan Jokowi untuk Tentukan Nama Capres

Ketua Komisi II DPR itu menerangkan, saat ini KIB sedang membangun konsepsi, mulai dari kesamaan visi misi hingga program-program yang akan dilakukan.

Menurut dia, hal-hal itu diperlukan KIB untuk menghadapi Pemilu maupun Pilpres 2024. Namun, terkait nama-nama yang akan diusung masih menjadi pertimbangan di internal KIB.

"Belum tahu (kapan pengumuman terkait capres), bisa saja besok, kalau sudah selesai (konsepsi). Bisa minggu depan," ucap Doli berseloroh.

Lebih lanjut, Doli menjelaskan bahwa KIB memiliki berbagai tahapan untuk mencapai pengusungan capres 2024.

Sebab, ia menilai bahwa KIB hendak membangun budaya atau tradisi politik baru.

"Bahwa koalisi untuk Pilpres itu enggak harus dibangun di ujung-ujung. Ya nanti kesannya hanya bagi-bagi kekuasaan. Dan kita membangun bahwa bisa saja dibahas jauh-jauh hari dan kita bicarakan narasi besar," jelasnya.

Baca juga: PPP Tak Tutup Kemungkinan KIB Usung Capres Hasil Rakernas Nasdem

Setelah itu, KIB disebut akan mematangkan komunikasi dengan publik untuk menyerap aspirasi.

Tak hanya itu, soal konsepsi KIB juga akan dikomunikasikan ke partai politik lain.

"Syukur syukur partai lain punya aspirasi yang sama kita gabung. Kemudian kita tanya ke masyarakat, kalau aspirasi masyarakat anggap ini bagus, baru kita masuk ke tahap berikutnya siapa yang membawa konsepsi yang sudah disusun yang sudah dapat respons publik," imbuh Doli.

Kendati demikian, Doli menegaskan bahwa jika di Golkar masih solid mendukung Ketum Golkar Airlangga Hartarto maju capres.

Namun, hal itu tentu akan dibicarakan kembali di KIB untuk menentukan keputusan.

"Kalau di KIB kan dibicarakan lagi, bisa jadi pak Suharso (Ketum PPP) dan pak Zul (Ketum PAN Zulkifli Hasan) menyebut pak Airlangga juga," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyatakan, KIB akan mendengar masukan dari Presiden Joko Widodo dalam menentukan nama calon presiden.

Baca juga: Ketua DPP Nasdem: KIB Hubungi Kami untuk Bisa Bersama-sama

Arsul menyatakan, semua pihak yang terlibat dalam konfigurasi politik nasional tentu akan diajak bicara oleh KIB dalam mempertimbangkan sosok calon presiden.

"Tentu pemerintahan pada saat ini, Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf Amin sebagai wapres, tentu KIB akan turut mendengarkan," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/6/2022).

Akan tetapi, Arsul menegaskan, sebagai kumpulan partai politik, KIB tentu memiliki otonominya sendiri dalam menentukan calon presiden yang akan diusung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com