Kompas.com - 27/06/2022, 18:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai wajar usulan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk menduetkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden dan wakil presiden.

"Ya karena itu disampaikan oleh ketua umum partai politik, ya Pak Surya Paloh, saya kira kan itu suatu wacana atau pernyataan yang menurut saya biasa saja," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/6/2022).

Doli menuturkan, setiap partai politik memiliki kedaulatan untuk mengambil keputusan, kebijakan, dan strateginya masing-masing.

Baca juga: Pengamat Nilai Usulan Duet Ganjar-Anies untuk 2024 Sulit Terwujud

Golkar, kata Doli, juga menghargai sikap PDI-P yang belum menentukan calon presiden, maupun sikap Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa serta Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera yang sedang menjajaki koalisi.

"Saya kira ini situasi yang memang hari ini komunikasi poltiik itu memang harus dibangun secara intensif. Soal agenda dan kemudian penyebutan nama nama siapa itu hak dari partai politik masing-masing," kata Doli.

Doli pun menegaskan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan belum membicarakan sosok yang bakal diusung sebagai calon presiden.

Ia menyatakan, KIB masih mematangkan narasi, visi, dan misi yang akan dibawa pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

"Kita berusaha untuk membangun budaya atau tradisi politik baru bahwa koialisi untuk pilpres itu enggak harus dibentuk di ujung-ujung yang nanti kesannya hanya bagi-bagi kekuasaan," kata Doli.

Baca juga: Usulkan Duet Ganjar-Anies ke Jokowi, Ini Alasan Surya Paloh

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan, Paloh pernah menyampaikan usulan untuk menduetkan Anies dan Ganjar pada Pilpres 2024 mendatang.

Menurut Ali, usulan itu disampaikan guna mempersatukan masyarakat yang sebelumnya sempat terbelah pada Pemilu 2014 dan 2019 lalu.

"Pak Surya Paloh udah beberapa kali menyampaikan itu. Bahwa pilpres dua kali membuat perpecahan polarisasi begitu dalam dan nyata. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, dan kita tidak bisa tutup mata dengan akses daripada pemilu yang terjadi dua kali terakhir ini," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin.

"Nah, tentunya kalo kemudian pemilunya akan terus seperti itu (polarisasi). Nah nanti lama kelamaan justru akan terjadi hal yang mengkhawatirkan persatuan bangsa,” imbuh dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Mimika Eltinus Omaleng Gugat KPK ke PN Jaksel Soal Penetapan Tersangka

Bupati Mimika Eltinus Omaleng Gugat KPK ke PN Jaksel Soal Penetapan Tersangka

Nasional
Kader PKB Ingin Cak Imin dan Prabowo Segera Gelar Musyawarah soal Pencapresan

Kader PKB Ingin Cak Imin dan Prabowo Segera Gelar Musyawarah soal Pencapresan

Nasional
PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi Pemilu 2024: Bukan Pameran UMKM

PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi Pemilu 2024: Bukan Pameran UMKM

Nasional
Surya Darmadi Batal Diperiksa karena Kurang Fit

Surya Darmadi Batal Diperiksa karena Kurang Fit

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Produsen Kunci Rantai Pasok Baterai Litium

Jokowi Sebut Indonesia Produsen Kunci Rantai Pasok Baterai Litium

Nasional
Puan: Tahun Politik Datang Lebih Awal, Jadi Perbincangan di Media Sosial hingga Warung Kopi

Puan: Tahun Politik Datang Lebih Awal, Jadi Perbincangan di Media Sosial hingga Warung Kopi

Nasional
KIB Bakal Gelar Pertemuan Oktober, Sekjen PPP Isyaratkan Sinyal Bertambahnya Parpol Ke Koalisi

KIB Bakal Gelar Pertemuan Oktober, Sekjen PPP Isyaratkan Sinyal Bertambahnya Parpol Ke Koalisi

Nasional
3 Parpol Disebut Berkomunikasi dengan Koalisi Gerindra-PKB

3 Parpol Disebut Berkomunikasi dengan Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
Komnas Perempuan Masih Dalami Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo

Komnas Perempuan Masih Dalami Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo

Nasional
Jokowi Pamer Keberhasilan Bongkar Kasus Korupsi Besar, Jiwasraya hingga Garuda

Jokowi Pamer Keberhasilan Bongkar Kasus Korupsi Besar, Jiwasraya hingga Garuda

Nasional
KPK Duga Pejabat Sengaja Kirim Laporan LHKPN Tak Lengkap

KPK Duga Pejabat Sengaja Kirim Laporan LHKPN Tak Lengkap

Nasional
Bawaslu: Parpol Punya Waktu 3 Hari Ajukan Sengketa Pendaftaran Pemilu 2024

Bawaslu: Parpol Punya Waktu 3 Hari Ajukan Sengketa Pendaftaran Pemilu 2024

Nasional
Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir, Apa Saja Tugasnya?

Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir, Apa Saja Tugasnya?

Nasional
Di Sidang Tahunan MPR, Puan Harap IKN Jadi Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan

Di Sidang Tahunan MPR, Puan Harap IKN Jadi Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan

Nasional
Imparsial Minta Pemerintahan Jokowi Segera Ungkap Pelanggaran HAM Kasus Munir

Imparsial Minta Pemerintahan Jokowi Segera Ungkap Pelanggaran HAM Kasus Munir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.