Kompas.com - 27/06/2022, 17:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketegangan antara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf kembali disorot usai disindir oleh putri Gus Dur, Yenny Wahid.

Ini bermula ketika Yenny menyebut dirinya tidak lagi menjadi bagian dari PKB yang kini dipimpin oleh Muhaimin. Yenny mengatakan, dia bagian dari PKB Gus Dur.

Putri kedua Abdurrahman Wahid itu lantas menyinggung minimnya elektabilitas Muhaimin. Dia bilang, politisi yang elektabilitasnya rendah hendaknya tak memaksakan diri untuk maju di Pemilu Presiden 2024.

Setelahnya, Yenny menyinggung ketegangan hubungan Muhaimin dengan Yahya Cholil Staquf.

Baca juga: Perseteruan Cak Imin Vs Yenny Wahid dan Luka Lama Konflik PKB...

"Saya rasa yang paling utama, Ketua Umum PKB itu tidak boleh kemudian mengambil posisi berseberangan dengan NU, kasihan umat di bawah," kata Yenny usai menghadiri acara di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (22/6/2022), seperti dikutip dari Kompas TV, Kamis (23/6/2022).

Memang, beberapa waktu lalu Muhaimin dan Yahya sempat diisukan renggang. Alasannya, karena perpolitikan jelang Pemilu 2024. Berikut duduk perkaranya.

Awal mula

Ketegangan hubungan PBNU dan Muhaimin tercium sejak awal kepemimpinan Yahya Cholil Staquf yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU pada akhir Desember 2021.

Kala itu, Yahya terang-terangan mengatakan bahwa organisasi keagamaan yang ia pimpin tak boleh jadi alat politik partai mana pun, termasuk PKB.

Baca juga: PKB Nilai Beda Pandangannya dengan PBNU Tak Pengaruhi Partai Lain untuk Berkoalisi

Meski PKB memiliki kedekatan erat dengan PBNU lantaran partai tersebut diinisiasi dan dideklarasikan pengurus-pengurus PBNU, Yahya mengatakan, itu tak serta-merta membuat organisasinya boleh dijadikan senjata pemenangan di kontestasi politik.

Dalam pidato pertamanya usai terpilih sebagai Ketua Umum PBNU yang baru, Yahya menyinggung dua agenda besar PBNU yakni membangun kemandirian warga dan mewujudkan perdamaian dunia.

"Yang pertama adalah agenda membangun kemandirian warga dan yang kedua adalah meningkatkan peran dalam pergulatan Nahdlatul Ulama untuk mendukung perdamaian dunia," kata Yahya dalam tayangan YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama, Jumat (24/12/2021).

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)  Yahya Cholil Staquf menyampaikan keterangan pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (12/1/2022). Yahya Cholil Staquf memperkenalkan jajaran pengurus PBNU masa bakti periode 2022-2027. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YUANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan keterangan pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (12/1/2022). Yahya Cholil Staquf memperkenalkan jajaran pengurus PBNU masa bakti periode 2022-2027. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU

Yahya juga pernah menyampaikan bahwa PBNU tidak akan membuat sikap politik dukung mendukung di Pilpres 2024. Secara institusi, PBNU berkomitmen tak akan terseret pada kepentingan politik praktis.

"(Dukungan) Atas nama lembaga tidak boleh. Kalau pribadi silakan, asalkan bertanggung jawab. Tapi, kalau atas nama lembaga tidak boleh," katanya kepada wartawan di sela kegiatan di Surabaya, Kamis (17/2/2022), dikutip dari kompas TV.

Ambisi nyapres

Meski tak mengarahkan langsung pernyataannya pada Muhaimin, publik mengaitkan sikap Gus Yahya itu dengan ambisi Imin untuk mencalonkan diri di Pemilu Presiden.

Pasalnya, sejak Pemilu 2019 lalu, Muhaimin sudah menunjukkan hasratnya untuk jadi kandidat capres atau cawapres. Demikian pula jelang Pemilu 2024.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Brigadir J Ranah Polri, Anggota DPR Minta Jangan Ada Pejabat Lain yang Lampaui Kewenangannya

Kasus Brigadir J Ranah Polri, Anggota DPR Minta Jangan Ada Pejabat Lain yang Lampaui Kewenangannya

Nasional
Muncul Subvarian Omicron BA.4.6, Penularannya 53 Persen Lebih Cepat dari BA.2.75 di Asia

Muncul Subvarian Omicron BA.4.6, Penularannya 53 Persen Lebih Cepat dari BA.2.75 di Asia

Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh

Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh

Nasional
Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan PRT yang Mandek Hampir 20 Tahun

Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan PRT yang Mandek Hampir 20 Tahun

Nasional
150 Orang Lulus Wawancara Anggota Bawaslu Tingkat Provinsi, Keterwakilan Perempuan Hanya 19 Persen

150 Orang Lulus Wawancara Anggota Bawaslu Tingkat Provinsi, Keterwakilan Perempuan Hanya 19 Persen

Nasional
KPK Akan Panggil Oknum Dandim yang Diduga Bantu Bupati Mamberamo Tengah Kabur

KPK Akan Panggil Oknum Dandim yang Diduga Bantu Bupati Mamberamo Tengah Kabur

Nasional
Istri Ferdy Sambo Masih Enggan Berikan Keterangan Kepada LPSK

Istri Ferdy Sambo Masih Enggan Berikan Keterangan Kepada LPSK

Nasional
TNI AD Harap Anggota NII yang Masih Aktif Kembali ke Pangkuan NKRI

TNI AD Harap Anggota NII yang Masih Aktif Kembali ke Pangkuan NKRI

Nasional
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat

Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat

Nasional
Airlangga: Politik Primordial Tak Lagi Penting, Lebih Penting Kebersamaan

Airlangga: Politik Primordial Tak Lagi Penting, Lebih Penting Kebersamaan

Nasional
Perjalanan Panjang Kasus Kematian Brigadir J hingga Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan

Perjalanan Panjang Kasus Kematian Brigadir J hingga Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan

Nasional
KemenPPPA: Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS Perlu Perhatikan Wilayah 3T

KemenPPPA: Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS Perlu Perhatikan Wilayah 3T

Nasional
Temui Fraksi PKB, Dewan Pers Soroti Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Temui Fraksi PKB, Dewan Pers Soroti Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
LPSK: Perlindungan untuk Bharada E Segera Diputuskan

LPSK: Perlindungan untuk Bharada E Segera Diputuskan

Nasional
LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis Saat Dimintai Keterangan

LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis Saat Dimintai Keterangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.