Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tentang Ketegangan Cak Imin dengan PBNU yang Disindir Yenny Wahid...

Kompas.com - 27/06/2022, 17:56 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketegangan antara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf kembali disorot usai disindir oleh putri Gus Dur, Yenny Wahid.

Ini bermula ketika Yenny menyebut dirinya tidak lagi menjadi bagian dari PKB yang kini dipimpin oleh Muhaimin. Yenny mengatakan, dia bagian dari PKB Gus Dur.

Putri kedua Abdurrahman Wahid itu lantas menyinggung minimnya elektabilitas Muhaimin. Dia bilang, politisi yang elektabilitasnya rendah hendaknya tak memaksakan diri untuk maju di Pemilu Presiden 2024.

Setelahnya, Yenny menyinggung ketegangan hubungan Muhaimin dengan Yahya Cholil Staquf.

Baca juga: Perseteruan Cak Imin Vs Yenny Wahid dan Luka Lama Konflik PKB...

"Saya rasa yang paling utama, Ketua Umum PKB itu tidak boleh kemudian mengambil posisi berseberangan dengan NU, kasihan umat di bawah," kata Yenny usai menghadiri acara di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (22/6/2022), seperti dikutip dari Kompas TV, Kamis (23/6/2022).

Memang, beberapa waktu lalu Muhaimin dan Yahya sempat diisukan renggang. Alasannya, karena perpolitikan jelang Pemilu 2024. Berikut duduk perkaranya.

Awal mula

Ketegangan hubungan PBNU dan Muhaimin tercium sejak awal kepemimpinan Yahya Cholil Staquf yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU pada akhir Desember 2021.

Kala itu, Yahya terang-terangan mengatakan bahwa organisasi keagamaan yang ia pimpin tak boleh jadi alat politik partai mana pun, termasuk PKB.

Baca juga: PKB Nilai Beda Pandangannya dengan PBNU Tak Pengaruhi Partai Lain untuk Berkoalisi

Meski PKB memiliki kedekatan erat dengan PBNU lantaran partai tersebut diinisiasi dan dideklarasikan pengurus-pengurus PBNU, Yahya mengatakan, itu tak serta-merta membuat organisasinya boleh dijadikan senjata pemenangan di kontestasi politik.

Dalam pidato pertamanya usai terpilih sebagai Ketua Umum PBNU yang baru, Yahya menyinggung dua agenda besar PBNU yakni membangun kemandirian warga dan mewujudkan perdamaian dunia.

"Yang pertama adalah agenda membangun kemandirian warga dan yang kedua adalah meningkatkan peran dalam pergulatan Nahdlatul Ulama untuk mendukung perdamaian dunia," kata Yahya dalam tayangan YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama, Jumat (24/12/2021).

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)  Yahya Cholil Staquf menyampaikan keterangan pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (12/1/2022). Yahya Cholil Staquf memperkenalkan jajaran pengurus PBNU masa bakti periode 2022-2027. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YUANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan keterangan pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (12/1/2022). Yahya Cholil Staquf memperkenalkan jajaran pengurus PBNU masa bakti periode 2022-2027. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU

Yahya juga pernah menyampaikan bahwa PBNU tidak akan membuat sikap politik dukung mendukung di Pilpres 2024. Secara institusi, PBNU berkomitmen tak akan terseret pada kepentingan politik praktis.

"(Dukungan) Atas nama lembaga tidak boleh. Kalau pribadi silakan, asalkan bertanggung jawab. Tapi, kalau atas nama lembaga tidak boleh," katanya kepada wartawan di sela kegiatan di Surabaya, Kamis (17/2/2022), dikutip dari kompas TV.

Ambisi nyapres

Meski tak mengarahkan langsung pernyataannya pada Muhaimin, publik mengaitkan sikap Gus Yahya itu dengan ambisi Imin untuk mencalonkan diri di Pemilu Presiden.

Pasalnya, sejak Pemilu 2019 lalu, Muhaimin sudah menunjukkan hasratnya untuk jadi kandidat capres atau cawapres. Demikian pula jelang Pemilu 2024.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com