Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/06/2022, 15:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Djarot Saiful Hidayat menilai, yang dapat mempersatukan bangsa adalah ideologi.

Hal itu, disampaikan Djarot menanggapi adanya usulan duet pemersatu bangsa antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024.

“Yang mempersatukan bangsa kita, sekali lagi ya itu bukan orang per orang lho, yang mempersatukan bangsa kita itu ideologi,” ujar Djarot saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, Jakarta, Senin (27/6/2022).

“Ideologi pancasila itu lah yang mempersatukan bangsa kita, nilai-nilai dalam ideologi itulah yang mempersatukan bangsa kita,” ucapnya.

 Baca juga: Duet Ganjar-Anies Diusulkan untuk Pilpres, Ganjarist: Kasihan Pak Ganjar...

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak sepakat dengan usulan yang disampaikan mengenai adanya pihak-pihak yang dipasangkan kemudian dapat mempersatukan bangsa.

Menurut dia, persatuan bangsa terjadi karena adanya persamaan pemahaman mengenai sebuah ideologi.

Pancasila, lanjut Djarot, merupakan Ideologi yang menjadi bagian dari pemersatu bangsa Indonesia bukan orang per orang.

“Sekarang persoalannya ini, tidak bisa hanya tergantung orang per orang, tapi bagaimana pemahamam orang per orang itu ya,” ujar Djarot.

“Apakah dia punya pemahaman ideologi yang kuat? Ukurannya itu. Jadi bukan karena orang, tapi karena Pancasilanya,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pernah menyampaikan usulan untuk menduetkan Ganjar dan Anies.

Menurut Ali, usulan itu disampaikan guna mempersatukan masyarakat yang sebelumnya sempat terbelah pada Pemilu 2014 dan 2019 lalu.

Baca juga: Soal Wacana Diduetkan dengan Anies Baswedan, Begini Respons Ganjar

 

"Pak Surya Paloh udah beberapa kali menyampaikan itu. Bahwa pilpres dua kali membuat perpecahan polarisasi begitu dalam dan nyata. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, dan kita tidak bisa tutup mata dengan akses daripada pemilu yang terjadi dua kali terakhir ini," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/6/2022).

“Nah, tentunya kalo kemudian pemilunya akan terus seperti itu (polarisasi). Nah nanti lama-kelamaan justru akan terjadi hal yang mengkhawatirkan persatuan bangsa,” imbuhnya.

Surya Paloh, kata Ali, melihat bahwa ada kelompok yang perlu disatukan pemikirannya.

Kelompok yang dimaksud, kata dia, adalah kelompok pemilih kanan atau nasionalis yang jika tidak diorganisir dengan baik, berpotensi menimbulkan perpecahan.

Baca juga: Respons Ketua PDIP Solo Soal Wacana Duet Pemersatu Bangsa Anies-Ganjar

 

“Perpecahan akibat pemilu kemarin seperti kata Pak Surya tidak hanya terjadi di level elite, tetapi juga di tingkat keluarga. Kalau tidak diperbaiki, akan menjadi masalah besar,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, Surya Paloh menilai perlu ada pemikiran besar untuk mempersatukan dua kelompok yang sempat terbelah guna menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.

“Nah kemudian ini pikiran dari pak Surya. Belum tentu diterima orang lain. Cuma ini akan terus dicoba disosialisasikan oleh Nasdem,” kata dia.

“Mudah-mudahan bisa diterima dan kemudian bisa menjadi solusi dan Pemilu 2024 bisa dilewati dengan aman dan damai,” imbuhnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasto Sebut Parpol Hijau Bakal Bergabung, PKB 'Ngaku' Masih Bersama Gerindra

Hasto Sebut Parpol Hijau Bakal Bergabung, PKB "Ngaku" Masih Bersama Gerindra

Nasional
Update 9 Juni 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 190 dalam Sehari, Total Jadi 6.809.821

Update 9 Juni 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 190 dalam Sehari, Total Jadi 6.809.821

Nasional
Mahfud: Kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum sampai 31 Desember 2023

Mahfud: Kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum sampai 31 Desember 2023

Nasional
Mafia Gerogoti Lembaga Peradilan hingga Agraria, Alasan Mahfud Buat Tim Reformasi Hukum

Mafia Gerogoti Lembaga Peradilan hingga Agraria, Alasan Mahfud Buat Tim Reformasi Hukum

Nasional
Mahfud: Hasil Kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum Akan Diserahkan ke Presiden

Mahfud: Hasil Kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum Akan Diserahkan ke Presiden

Nasional
Prabowo Temui Jokowi Jumat Sore, Istana: Menhan Dipanggil Pak Presiden

Prabowo Temui Jokowi Jumat Sore, Istana: Menhan Dipanggil Pak Presiden

Nasional
Patuhi Putusan MK, Mahfud: Sekali Tak Ikuti, Nanti Berikutnya Pemerintah Juga Membangkang

Patuhi Putusan MK, Mahfud: Sekali Tak Ikuti, Nanti Berikutnya Pemerintah Juga Membangkang

Nasional
Bareskrim Tangkap Satu Buron Kasus Bandar Pabrik Ekstasi di Tangerang

Bareskrim Tangkap Satu Buron Kasus Bandar Pabrik Ekstasi di Tangerang

Nasional
Arab Saudi Respons Protes Kemenag soal Penerbangan Haji Saudia Airlines

Arab Saudi Respons Protes Kemenag soal Penerbangan Haji Saudia Airlines

Nasional
Gelombang II Jemaah Haji Tiba di Makkah, Pasokan Air Bersih Dipantau

Gelombang II Jemaah Haji Tiba di Makkah, Pasokan Air Bersih Dipantau

Nasional
Mahfud Akui Pemerintah Kurang Sependapat dengan MK soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

Mahfud Akui Pemerintah Kurang Sependapat dengan MK soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

Nasional
Rijatono Lakka Tegaskan Uang Rp 1 Miliar yang Dianggap Suap adalah Milik Lukas Enembe

Rijatono Lakka Tegaskan Uang Rp 1 Miliar yang Dianggap Suap adalah Milik Lukas Enembe

Nasional
Bawaslu Siapkan Mitigasi Pengawasan Surat dan Kotak Suara Pemilu 2024

Bawaslu Siapkan Mitigasi Pengawasan Surat dan Kotak Suara Pemilu 2024

Nasional
Hadapi 2024, Banggar DPR Minta Kementerian Koordinator Konsolidasi Jalankan 8 Kebijakan Jokowi

Hadapi 2024, Banggar DPR Minta Kementerian Koordinator Konsolidasi Jalankan 8 Kebijakan Jokowi

Nasional
KPU: Pengelolaan Beberapa Logistik Pemilu 2024 Diserahkan ke Daerah

KPU: Pengelolaan Beberapa Logistik Pemilu 2024 Diserahkan ke Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com