Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Kompas.com - 27/06/2022, 12:31 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid, baru-baru ini berseteru soal kepemilikan PKB.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan, penyebab perseteruan ini tak lepas dari luka lama antara keduanya.

"Ya kompleks ya. Kompleks (penyebab konfliknya). Tapi yang jelas ini cukup dalam lukanya," ujar Firman saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/6/2022).

Baca juga: Cak Imin Tanggapi Yenny Wahid: Itu Masa Lalu, Enggak Usah Dibahas

Firman menjelaskan, sejak awal Yenny Wahid memang tidak diterima oleh PKB.

Pasalnya, PKB kubu Cak Imin menganggap Yenny bisa bergabung dengan PKB hanya karena dia adalah anak Gus Dur.

"Dia (Yenny) tidak melalui tahapan yang berdarah-darah untuk membangun partai. Dan dia juga bukan kader partai. Itu menurut perspektif Cak Imin," tuturnya.

Alhasil, eksistensi Yenny Wahid di PKB selalu dikritisi oleh kelompok Cak Imin.

Firman menyebut, PKB digembar-gemborkan sebagai Partai Keluarga Besar, yang jika disingkat memiliki singkatan serupa dengan Partai Kebangkitan Bangsa.

"Karena ada Yenny di situ. Meskipun Muhaimin pun masih keponakan Gus Dur ya. Tapi intinya adalah kelompok ini kritis lah terhadap Yenny," ucap Firman.

Baca juga: Respons Yenny Wahid yang Sentil Cak Imin, Waketum PKB: Kami Solid, Tak Ada Kubu

Di sisi lain, Yenny bukan tanpa perlawanan. Yenny membangun jaringannya sendiri untuk kepentingan partai.

Akibatnya, ada persaingan terselubung di dalam PKB, yakni antara Yenny Wahid dan Cak Imin.

"Dan kelompok Yenny ini adalah kelompok yang kemudian memberikan bisikan ke Gus Dur untuk berhati-hati dengan Muhaimin, karena dia punya potensi untuk mendongkel Gus Dur," terangnya.

Gus Dur, kata Firman, lantas mempercayai peringatan putrinya itu.

Baca juga: Perseteruan Cak Imin Vs Yenny Wahid dan Luka Lama Konflik PKB...

Singkat cerita, Firman mengatakan Cak Imin dipecat oleh Gus Dur dari posisi Ketua Umum PKB. Gus Dur saat itu menduduki posisi dewan syuro.

Tidak terima dipecat oleh Gus Dur yang notabene merupakan pamannya sendiri, Cak Imin sempat menghilang selama beberapa minggu.

Usai "menghilang", Cak Imin pun kemudian melakukan serangan balik.

"Dan dia menang akhirnya di pengadilan. Karena apa? Karena salah satu poinnya adalah dia dipecat dalam suatu forum yang tidak eligible," jelas Firman.

Baca juga: Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Lebih jauh, Firman mengatakan, Cak Imin berhasil menyingkirkan Gus Dur dari PKB.

Apa yang Cak Imin lakukan kepada Gus Dur membuat Yenny Wahid sangat terluka.

Apalagi, mengingat bahwa Cak Imin dibesarkan oleh Gus Dur dalam banyak aspek, bukan hanya politik.

"Pernah tinggal lama di rumah Gus Dur, sehingga tahu persis lah siapa Muhaimin itu," terangnya.

Baca juga: Sekjen Gerindra: Kami Tambah Matang dan Sip dengan PKB

Firman menjelaskan luka yang dialami Yenny Wahid sangat kompleks, mulai dari luka politis hingga luka terkait hubungan persaudaraan dengan Cak Imin.

Sejak itu, hubungan antara Yenny Wahid dan Cak Imin tidak pernah harmonis.

Tak kunjung damai

Firman menganggap luka yang Yenny Wahid alami ini tidak pernah selesai.

Potensi untuk luka itu menganga pun masih terbuka.

"Karena message-nya terasa sangat menyentil, dan menurut Cak Imin cukup membuat dia tersinggung atau gimana, ya dibalas lah. Berbalas pantun," tutur Firman.

Sebagai informasi, berbalas pantun yang dimaksud Firman ialah perseteruan Yenny Wahid dengan Cak Imin, yang bermula dari pernyataan Yenny bahwa dirinya adalah 'PKB Gus Dur'.

Baca juga: Jika Ingin Maju Pilpres, Langkah Termudah bagi Cak Imin Jadi Cawapres Prabowo

Cak Imin pun melakukan counter attack untuk membalas "sentilan" Yenny Wahid itu.

Lewat akun Twitter pribadinya, Cak Imin menyebut Yenny Wahid bukan PKB.

Terlebih, Cak Imin juga menyinggung partai besutan Yenny Wahid yang tidak lolos menjadi peserta pemilu.

Kembali ke Firman, dirinya meyakini luka Yenny Wahid ini pasti susah sembuh.

"Jadi kalau ada gesekan dikit, mencuat lagi. Dan memang dalam kesehariannya pun kedua kelompok ini kan sebetulnya menunjukkan sikap tidak saling simpati satu dengan lain," paparnya.

Dampak untuk PKB

Lantas, apakah perseteruan soal kepemilikan PKB ini berpengaruh terhadap PKB itu sendiri, khususnya berkaitan dengan perolehan suara?

"Saya kira karena memang sebetulnya Yenny sudah lama enggak di PKB hampir 10 tahun. Sebetulnya ini kalau toh (suara PKB) turun, tidak terkait dengan Yenny," kata Firman.

Baca juga: PKB Nilai Beda Pandangannya dengan PBNU Tak Pengaruhi Partai Lain untuk Berkoalisi

Firman menekankan posisi Yenny Wahid beserta Gusdurian sudah ada di luar PKB sejak lama.

Menurutnya, selama ini Cak Imin melakukan 'pembersihan' di PKB dari unsur-unsur yang tidak suka terhadapnya.

"Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan melorotnya suara PKB, saya kira tidak terlalu ke sana," imbuhnya.

Elektabilitas hingga ketegangan dengan PBNU

Yenny Wahid juga menyinggung elektabilitas Cak Imin dalam 'sentilannya'. Memang, menurut survei sejumlah lembaga, elektabilitas Cak Imin mentok di kisaran angka 1 persen.

Sementara itu, sedari lama Imin sudah gembar-gembor hendak maju di Pilpres 2024.

PKB bahkan sudah mewacanakan koalisi dengan sejumlah partai seperti Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun demikian, belakangan Cak Imin diterpa kabar kerenggangan dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Isu ini pula yang sempat disinggung Yenny.

Baca juga: Ada Aksi Tolak Koalisi PKB-PKS pada 2024, Ini Tanggapan PKB Pemalang

Kerenggangan tersebut bermula dari pernyataan Yahya yang menyebut bahwa PBNU tak boleh jadi alat politik partai.

Menjawab hal itu, Muhaimin mengatakan bahwa pernyataan Yahya tak berpengaruh pada 13 juta pemilih loyal PKB.

Yahya sendiri sempat membantah bahwa hubungannya dengan PKB merenggang.

Dia memang meminta partai politik tak menggunakan NU sebagai senjata berkompetisi politik. Namun, Yahya menegaskan larangan tersebut berlaku untuk semua partai politik.

“Jadi NU itu seluruh bangsa dan ndak boleh digunakan sebagai senjata untuk kompetisi politik. Karena kalau kita biarkan terus-terus begini, ini tidak sehat,” katanya di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (23/5/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Sudirman Said: Tim yang Kalah Harus Hormati Putusan MK

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Sudirman Said: Tim yang Kalah Harus Hormati Putusan MK

Nasional
Cuti, AHY Akan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Cuti, AHY Akan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
Persiapkan Leaders’ Retreat, Menlu Singapura Temui Menko Airlangga Bahas Kerja Sama dan Isu Strategis

Persiapkan Leaders’ Retreat, Menlu Singapura Temui Menko Airlangga Bahas Kerja Sama dan Isu Strategis

Nasional
Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Nasional
Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com