Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untung-Rugi jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Mana Pun Jelang 2024

Kompas.com - 27/06/2022, 11:57 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah sejumlah partai politik yang kasak-kusuk mencari mitra koalisi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memilih bersikap tenang.

Salah satu penyebabnya adalah perolehan kursi PDI-P di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mencapai 128 sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

"PDI-P bisa mengusung calon sendiri itu karena dukungan rakyat di dalam pemilu yang lalu, PDI Perjuangan dari bawah," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto di Lapangan Banteng, Jakarta, pada 20 Mei 2022.

Dalam Pilpres 2024, partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum sebelumnya bisa mengusung calon presiden.

Baca juga: Ganjar Pranowo di antara Megawati dan Surya Paloh Menuju Pilpres 2024...

Persyaratan itu tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ambang batas yang digunakan pada Pilpres 2024 berdasarkan perolehan jumlah kursi DPR atau suara sah nasional partai pada pemilihan legislatif 2019 lalu.

Dalam Pemilu 2019, tidak ada satu pun partai politik peserta yang mendapat perolehan suara 25 persen.

Akan tetapi, PDI-P meraih perolehan suara tertinggi dalam Pemilu 2019 yakni sebanyak 27.503.961.

Dengan jumlah suara itu, PDI-P mendapat 128 kursi di DPR.

Baca juga: Singgung Etika Politik, PDIP: Kita Bukan Partai yang Langgar Komitmen

Karena jumlah kursi PDI-P di DPR sudah melampaui 20 persen dari jumlah keseluruhan yang mencapai 575 kursi, maka partai berlambang banteng dengan moncong putih itu bisa mengusung capres secara mandiri.

Kerja sama

Poros kerja sama politik yang saat ini terbentuk adalah koalisi Indonesia Baru (KIB).

KIB digagas oleh 3 partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

PAN, Golkar, dan PPP membentuk koalisi dengan tujuan bisa mengusung calon presiden pada Pilpres 2024.

Jika dihitung, penggabungan perolehan kursi di DPR milik PAN, Golkar, dan PPP mencapai 148.

Beberapa partai politik yang lolos ke parlemen pada Pemilihan Umum 2019 juga mewacanakan akan membentuk koalisi. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Jika Tak Diusulkan PDIP Jadi Capres, Ganjar: Itu Hak Prerogatif Ibu Ketum

Meski begitu, sampai saat ini belum terlihat pertanda bakal ada poros koalisi selain KIB yang terbentuk.

Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro, perolehan kursi PDI-P di DPR membuat partai itu saat ini memang unggul dari sisi kalkulasi politik.

Selain itu, kata Agung, PDI-P juga tidak direpotkan buat mencari mitra koalisi menjelang kompetisi politik itu.

"Hal ini salah satu keunggulan dibanding partai-partai lain yang senantiasa melakukan manuver-manuver zig-zag politik," ucap Agung saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/6/2022).

Namun demikian, Agung menilai jika ada kerugian yang besar jika PDI-P nekat memutuskan melangkah sendiri tanpa bermitra dengan partai lain pada Pilpres 2024.

Sebab, menurut Agung, jika PDI-P tidak menggandeng partai lain pada Pilpres 2024 maka sama saja menutup peluang kerja sama dengan partai politik lain yang mempunyai corak dan kelompok pemilih berbeda.

Padahal, PDI-P berhasrat untuk bisa mencetak 3 kali kemenangan berturut-turut (hattrick) dalam ajang pemilihan umum dan pemilihan presiden.

Baca juga: PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

"Karena bila mereka mau sendiri secara mandiri, untuk menang ketiga kalinya (hattrick) semakin sulit. Bagaimanapun politik kita bicara representasi atas beragama kepentingan, ideologi, dan golongan-golongan," ujar Agung.

Jika PDI-P tidak merangkul atau menerima tawaran kerja sama dari partai lain, menurut Agung, hal itu bisa mempersempit peluang partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu untuk bisa menang pada Pemilu dan Pilpres 2024.

PDI-P sebagai partai bercorak nasionalis dinilai perlu bermitra dengan partai dengan aliran yang berbeda supaya sesuai dengan visi gotong royong yang selama ini selalu digaungkan.

"Suka atau tidak, PDI-P mewakili kalangan nasionalis, dan minimal bisa mengajak kelompok Islam moderat untuk bersama sehingga kans menang semakin besar dalam pileg dan pilpres bukan hanya salah satunya," ucap Agung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com