Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untung-Rugi jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Mana Pun Jelang 2024

Kompas.com - 27/06/2022, 11:57 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah sejumlah partai politik yang kasak-kusuk mencari mitra koalisi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memilih bersikap tenang.

Salah satu penyebabnya adalah perolehan kursi PDI-P di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mencapai 128 sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

"PDI-P bisa mengusung calon sendiri itu karena dukungan rakyat di dalam pemilu yang lalu, PDI Perjuangan dari bawah," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto di Lapangan Banteng, Jakarta, pada 20 Mei 2022.

Dalam Pilpres 2024, partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum sebelumnya bisa mengusung calon presiden.

Baca juga: Ganjar Pranowo di antara Megawati dan Surya Paloh Menuju Pilpres 2024...

Persyaratan itu tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ambang batas yang digunakan pada Pilpres 2024 berdasarkan perolehan jumlah kursi DPR atau suara sah nasional partai pada pemilihan legislatif 2019 lalu.

Dalam Pemilu 2019, tidak ada satu pun partai politik peserta yang mendapat perolehan suara 25 persen.

Akan tetapi, PDI-P meraih perolehan suara tertinggi dalam Pemilu 2019 yakni sebanyak 27.503.961.

Dengan jumlah suara itu, PDI-P mendapat 128 kursi di DPR.

Baca juga: Singgung Etika Politik, PDIP: Kita Bukan Partai yang Langgar Komitmen

Karena jumlah kursi PDI-P di DPR sudah melampaui 20 persen dari jumlah keseluruhan yang mencapai 575 kursi, maka partai berlambang banteng dengan moncong putih itu bisa mengusung capres secara mandiri.

Kerja sama

Poros kerja sama politik yang saat ini terbentuk adalah koalisi Indonesia Baru (KIB).

KIB digagas oleh 3 partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

PAN, Golkar, dan PPP membentuk koalisi dengan tujuan bisa mengusung calon presiden pada Pilpres 2024.

Jika dihitung, penggabungan perolehan kursi di DPR milik PAN, Golkar, dan PPP mencapai 148.

Beberapa partai politik yang lolos ke parlemen pada Pemilihan Umum 2019 juga mewacanakan akan membentuk koalisi. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Jika Tak Diusulkan PDIP Jadi Capres, Ganjar: Itu Hak Prerogatif Ibu Ketum

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK: Sebagian Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Terkesan Formalitas

MK: Sebagian Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Terkesan Formalitas

Nasional
MK: Pelanggaran Etik Ketua KPU Tak Bisa Jadi Dasar Batalkan Pencalonan Gibran

MK: Pelanggaran Etik Ketua KPU Tak Bisa Jadi Dasar Batalkan Pencalonan Gibran

Nasional
MK Tolak Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Bawaslu Tak Tindak Lanjuti Kecurangan Prabowo-Gibran

MK Tolak Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Bawaslu Tak Tindak Lanjuti Kecurangan Prabowo-Gibran

Nasional
Tolak Eksepsi KPU dan Prabowo-Gibran, MK Tegaskan Tak Cuma Adili Perolehan Suara

Tolak Eksepsi KPU dan Prabowo-Gibran, MK Tegaskan Tak Cuma Adili Perolehan Suara

Nasional
Polri Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Sidang Putusan PHPU di MK

Polri Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Sidang Putusan PHPU di MK

Nasional
Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 'Amicus Curiae'

Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 "Amicus Curiae"

Nasional
Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Nasional
Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan 'Smelter'

Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan "Smelter"

Nasional
MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

Nasional
Timnas U23 Kalahkan Yordania, Jokowi: Semoga Bisa Melaju Lebih Tinggi Lagi

Timnas U23 Kalahkan Yordania, Jokowi: Semoga Bisa Melaju Lebih Tinggi Lagi

Nasional
Belajar dari Kasus Richard Eliezer, Mungkinkah 'Amicus Curiae' Dipertimbangkan di Putusan Sengketa Pilpres?

Belajar dari Kasus Richard Eliezer, Mungkinkah "Amicus Curiae" Dipertimbangkan di Putusan Sengketa Pilpres?

Nasional
'Ikhtiar Kami, Mencari Kebenaran dan Keadilan Bangsa Kami...'

"Ikhtiar Kami, Mencari Kebenaran dan Keadilan Bangsa Kami..."

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Berharap Putusan MK yang Progresif

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Berharap Putusan MK yang Progresif

Nasional
Alex: Pertemuan dengan Eko Darmanto atas Izin Pimpinan KPK Lainnya

Alex: Pertemuan dengan Eko Darmanto atas Izin Pimpinan KPK Lainnya

Nasional
Prabowo Tak Hadiri Sidang Putusan MK, Jubir: Bekerja seperti Biasa

Prabowo Tak Hadiri Sidang Putusan MK, Jubir: Bekerja seperti Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com