Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Kompas.com - 26/06/2022, 13:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, jika Partai Nasdem berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat tidak akan menimbulkan perbedaan pandangan politik di partai koalisi pemerintahan.

Bahkan, menurutnya, Nasdem tidak akan lantas dikucilkan oleh partai koalisi meskipun partai itu nantinya jadi berkoalisi dengan dua partai oposisi yaitu PKS dan Demokrat.

"Koalisi yang dibentuk (Nasdem-Demokrat-PKS) tidak lantas Nasdem keluar dari koalisi pemerintah saat ini, tetapi itu untuk 2024. Sehingga tidak miliki pengaruh pada pemerintahan saat ini," kata Dedi dihubungi Kompas.com, Minggu (26/6/2022).

Baca juga: Safari AHY ke Tokoh-tokoh: Surya Paloh, Ganjar, lalu Prabowo...

Sebaliknya, Dedi beranggapan justru Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar-Partai Amanat Nasional (PAN)-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bisa mengancam soliditas koalisi pemerintah.

Pasalnya, ketiga pemimpin koalisi itu merupakan menteri dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi) Ma'ruf Amin yaitu Ketua Umum Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Ketum PPP sekaligus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa.

"Karena mereka (KIB) dipimpin oleh anggota kabinet, memungkinkan berpengaruh pada kinerja,"  ucap Dedi.

Baca juga: Blak-blakan PDI-P soal Sulitnya Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024 yang Berbuntut Panjang

Jika koalisi Nasdem-Demokrat-PKS terbentuk, kata Dedi, hal ini juga tak akan berpengaruh pada sikap politik dua partai oposisi pemerintah saat ini, Demokrat dan PKS. 

"Demokrat tetap berada di luar pemerintahan, bahkan tetap berseberang pembelaan dengan Nasdem, meskipun ada hal kompromistis yang berkaitan dengan kemitraan politik 2024," pungkasnya.

Sehingga, koalisi yang terjadi murni hanya untuk kepentingan di tahun 2024, sebagai upaya untuk memenuhi ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Diketahui, dua hari berturut-turut, Partai Nasdem aktif menerima kunjungan politik dari dua partai politik (parpol).

Hari pertama, Rabu (22/6/2022), jajaran elite PKS menyambangi Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta.

Disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengajak sejumlah pengurus DPP partai berlambang mercy itu menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di tempat yang sama, Kamis (23/6/2022).

Di sisi lain, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh memprediksi ada tiga poros koalisi parpol yang terbentuk di Pilpres 2024.

Menurut Surya Paloh, akan ada 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bertarung.

"Saya pikir tiga calon. Mungkin tiga poros lah, gitu," ujar Paloh dalam program Satu Meja, dilansir siaran YouTube Kompas TV, Jumat (24/6/2022).

Paloh menjelaskan, partai politik tidak bisa bergerak sendiri di kontestasi Pemilu 2024.

Dia pun menanggapi isu bahwa Nasdem akan membentuk koalisi dengan PKS dan Demokrat.

"Kemungkinan ke arah situ (Nasdem koalisi dengan PKS-Demokrat) bisa saja," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com