Puan Pastikan RUU KIA Tak Bertentangan UU Tenaga Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani memastikan perumusan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) tidak akan bertentangan dengan undang-undang lainnya.

Termasuk, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

"DPR bersama Pemerintah akan meminta masukan dari seluruh stakeholder terkait. Dan kita berharap dapat ditemukan solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (24/6/2022). 

Ketua DPP PDI-P itu menyadari bahwa usul cuti melahirkan enam bulan untuk ibu bekerja yang tertuang dalam RUU KIA memang menimbulkan pro dan kontra.

Baca juga: RUU KIA Atur Cuti 40 Hari bagi Ayah, Baleg: Untuk Dampingi Ibu Selama Masa Kritis Setelah Melahirkan

Namun, menurutnya, RUU KIA menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

"Salah satunya lewat pemenuhan hak dasar orangtua, khususnya ibu, termasuk hak cuti yang memadai bagi orangtua bekerja," ujarnya.

Selain soal cuti melahirkan selama enam bulan bagi ibu pekerja, RUU KIA juga disebut mengusulkan cuti untuk ayah selama 40 hari.

Dengan cuti ayah ini, lanjut Puan, diharapkan suami pekerja dapat membantu istrinya merawat anak yang baru lahir.

Untuk itu, Puan mengatakan bahwa RUU KIA bakal disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR dalam waktu dekat. Tepatnya, RUU itu akan disahkan dalam Rapat Paripurna Kamis (30/6/2022).

“Badan musyawarah (Bamus) DPR sudah menyepakati RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA akan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna terdekat,” terang Puan.

Puan menjelaskan, usai RUU KIA disahkan sebagai RUU inisiatif DPR, pihaknya perlu menunggu surat presiden (Supres) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah.

Hal itu dilakukan sebelum Bamus memutuskan alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan bersama Pemerintah melakukan pembahasan tingkat I.

“Kita berharap proses dan mekanisme pembahasan RUU KIA berjalan dengan lancar sehingga Indonesia bisa segera memiliki pedoman maupun payung hukum yang lebih rigid dalam menjamin kesejahteraan ibu dan anak,” tutup Puan.

Sebelumnya, DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta meminta pemerintah dan DPR mengkaji kembali penetapan RUU KIA yang mengatur hak cuti melahirkan enam bulan dan cuti suami 40 hari untuk pekerja.

Baca juga: Puan Sebut RUU KIA Akan Disahkan sebagai Inisiatif DPR 30 Juni 2022

Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan kondisi pengusaha yang akan menjalankan kebijakan cuti melahirkan 6 bulan ini.

Sebab, menurut dia, psikologis pengusaha harus dijaga agar mereka memiliki kesiapan dan kemampuan jika RUU cuti melahirkan 6 bulan ini

"Pelaku usaha berharap agar pemerintah dan DPR melakukan kajian dan evaluasi yang mendalam dan komprehensif sebelum menetapkan UU tersebut karena menyangkut produktivitas tenaga kerja dan tingkat kemampuan dari masing masing pengusaha," ujar Sarman dalam keterangan tertulis, Kamis (23/6/2022).