Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Minta TNI Tegakkan HAM guna Hindari Kejahatan Kemanusiaan

Kompas.com - 24/06/2022, 11:20 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordintaor Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta TNI dapat menegakkan hak asasi manusia (HAM) supaya terhindar dari kejahatan kemanusiaan.

Hal itu disampaikan Mahfud saat memberikan pembekalan dalam apel Komandan Satuan (Dansat) TNI AD di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: Mahfud Tegaskan Penanganan Khilafatul Muslimin Harus Perhatikan HAM

“Mari kita jaga dan tegakkan HAM, kita pertahankan penilaian baik ini, kita hindari agar TNI jangan sampai secara terstruktur atau sengaja melakukan kejahatan kemanusiaan,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (24/6/2022).

“Saudara-saudara semua sudah memiliki protap (prosedur tetap)-nya dalam melakukan berbagai tindakan, sehingga bisa dihindarkan terjadinya pelanggaran HAM, apalagi pelanggaran HAM berat,” sambung Mahfud.

Mahfud juga menyampaikan bahwa dirinya baru saja kembali dari sidang Dewan HAM PBB.

Ia menyebut, di mata PBB Indonesia tidak memiliki catatan buruk soal HAM dalam tiga tahun terakhir sejak 2020.

Baca juga: Indonesia Ajak Norwegia Perkuat Komitmen Bangun HAM

Penilaian itu juga disampaikan oleh komisioner Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa, Swiss saat menerima Mahfud dan delegasi dari Indonesia.

Selain itu, Mahfud juga mengapresiasi TNI yang dalam tujuh tahun terakhir terus-menerus menjadi lembaga yang paling dipercaya oleh publik berdasarkan survei oleh sejumlah lembaga kredibel.

“Saya ucapkan selamat sekaligus terima kasih karena berdasarkan survei lembaga kredibel, TNI adalah lembaga yang paling dipercaya publik dibandingkan lembaga-lembaga lain di Indonesia,” kata Mahfud.

Mahfud mengingatkan supaya TNI AD mampu menyikapi dengan bijak berbagai perkembangan situasi dan kondisi nasional, regional, dan global yang berdampak pada stabilitas dan situasi keamanan Indonesia, terutama pada masa persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca juga: Mahfud MD Sebut PBB Tidak Memandang Ada Pelanggaran HAM di Papua

Mahfud berharap TNI AD berhati-hati dan antisipatif atas upaya destruktif yang tidak sedikit pengikutnya.

“Agar dicermati dan diantisipasi sejak sekarang, potensi gangguan gerakan-gerakan yang memicu keributan pada momen-momen penting, seperti sejumlah agenda politik dan ekonomi yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini” imbuh Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com