Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekomendasi Rakernas, PDI-P Nilai Pancasila Harus Lebih Membumi dan Jadi Mata Pelajaran Wajib

Kompas.com - 23/06/2022, 16:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kedua Tahun 2021 PDI-P memasuki masa penutupan pada Kamis (23/6/2022).

Agenda penutupan Rakernas yaitu membacakan hasil rekomendasi. Salah satu rekomendasi PDI-P yaitu tentang idelogi Pancasila, Sistem Politik, dan Pemilu 2024.

Salah satu poin rekomendasi menyoroti soal Pancasila. Partai berlambang banteng moncong putih itu ingin Pancasila lebih membumi.

Baca juga: PDI-P Sebut Tak Ada Peluang Kerja Sama dengan PKS, Jubir PKS: Jangan Berlebihan...

"Rakernas II Partai menegaskan pentingnya pembumian Pancasila berdasarkan falsafah dan spirit kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945," kata Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI-P Ganjar Pranowo yang membacakan hasil rekomendasi, Kamis.

Di hadapan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, Prananda Prabowo dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Ganjar membacakan rekomendasi itu.

Ganjar menyatakan, PDI-P menilai bahwa Pancasila adalah ideologi, falsafah, landasan dan bintang penuntun seluruh kebijakan strategis pemerintahan.

Baca juga: Demokrat Anggap PDI-P Ingkari Semangat Bung Karno karena Tutup Peluang Koalisi

Selain itu, Pancasila juga dipandang sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Memandang penting hal itu, PDI-P beranggapan bahwa Pancasila perlu masuk dalam kurikulum pendidikan nasional.

"Berkaitan hal tersebut, kurikulum pendidikan nasional di seluruh strata pendidikan harus memasukkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib," tutur Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com