Cegah Penyebaran PMK, Pemerintah Larang Pergerakan Hewan Ternak di 1.765 Kecamatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah mengambil kebijakan melarang pergerakan hewan ternak sapi di 1.765 kecamatan untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK).

Airlangga mengatakan, kebijakan itu diambil pemerintah setelah mengadakan rapat internal pemerintah di Istana Bogor, Kamis (23/6/2022), yang membahas perkembangan dan penanganan kasus PMK.

"Dari hasil pembahasan maka dapat disetujui bahwa, pertama, untuk daerah berbasis level mikro seperti di penanganan Covid di PPKM, ini akan diberikan larangan daripada hewan hidup dalam hal ini sapi untuk bergerak," kata Airlangga, dikutip dari tayangan akun YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Kasus PMK di Probolinggo Meluas hingga Tembus 11.314 Ekor, Petugas Terkendala Minimnya Obat-obatan

Airlangga menyebutkan, aturan tersebut berlaku di kecamatan-kecamatan yang terdampak PMK atau disebut sebagai daerah merah.

"Daerah merah ini ada di 1.765 dari 4.614 kecamatan atau di 38 persen," kata Airlangga.

Daftar lengkap kecamatan yang masuk zona merah akan dibeberkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

Airlangga melanjutkan, Presiden Joko Widodo juga berpesan agar jalur keluar masuk dari dan ke peternakan juga diawasi.

"Artinya biohazard melalui disinfektan itu penting karena kita juga melihat agar carrier daripada virus ini untuk terus dijaga," ujar Airlangga.

Baca juga: Antisipasi Wabah PMK, Polisi Awasi Pusat Penjualan Hewan Ternak di Bogor Jelang Idul Adha

Di samping itu, Airlangga menyebutkan, Jokowi juga menyetujui pembentukan Satuan Tugas Penanganan PMK yang akan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto.

Ia menjelaskan, Satgas ini juga beranggotakan Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan Kementerian Pertanian, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Asisten Operasi Kapolri dan Panglima TNI.

"Kemudian juga disetujui untuk pengadaan vaksin yang khusus untuk tahun ini itu sekitar 28-29 juta dosis dan seluruhnya akan dibiayai dengan dana dari KPCPEN," kata Airlangga.

Airlangga menambahkan, pemerintah juga menyiapkan ganti rugi sebesar Rp 10 juta per ekor sapi untuk peternak UMKM yang sapinya dimusnahkan atau dimatikan paksa.

Baca juga: Daging Hewan yang Terinfeksi PMK Aman Dikonsumsi, asalkan...

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan, wabah PMK telah menginfeksi 180.000 ekor sapi di sejumlah wilayah di Indonesia hingga Selasa (21/6/2022).

Saat itu, ia menyebutkan, setidaknya sudah ada 19 provinsi dengan 169 kabupaten dan kota yang melaporkan adanya kasus PMK.

"Kita punya 18 juta ekor, yang terkena (PMK) sekitar 180.000. Itu kurang dari 1 persen," kata Syahrul usai penyerahan program pemberdayaan lintas kementerian di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Selasa