Kompas.com - 23/06/2022, 12:28 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusutan kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, tahun 2021-2022 berlanjut.

Giliran mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi diperiksa sebagai saksi atas kasus ini.

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Lutfi pada Rabu (22/6/2022). Pemeriksaan berlangsung sekitar 12 jam di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, selama pukul 09.00-21.00 WIB.

Baca juga: Eks Mendag M Lutfi Diperiksa 12 Jam Terkait Kasus Korupsi Ekspor Minyak Goreng

Lantas, bagaimana hasil pemeriksaan tersebut?

Pengakuan Lutfi

Usai diperiksa, Lutfi mengaku telah memberikan jawaban sebenar-benarnya kepada penyidik.

"Tadi saya sudah datang tepat waktu, tepat hari, dan melaksanakan semua yang ditanyakan saya jawab dengan sebenar-benarnya," kata Lutfi kepada awak media di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Lutfi mengatakan, sudah menjadi tugasnya sebagai warga negara Indonesia untuk taat dan patuh memenuhi panggilan sebagai saksi di Kejagung.

Meski begitu, Lutfi enggan membeberkan materi pemeriksaan yang diajukan kepadanya.

"Saya tidak akan jawab karena semua materinya silahkan tanyakan kepada penyidik," ucap dia.

15 pertanyaan

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Supardi menyatakan, pihaknya memberikan sekitar 15 pertanyaan ke Lutfi selama pemeriksaan.

Pertanyaan itu berkaitan dengan para tersangka kasus dugaan korupsi minyak goreng yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Baca juga: Diperiksa soal Kasus Minyak Goreng, Eks Mendag M Lutfi: Saya Jawab Sebenar-benarnya

"Jadi memang pada hari ini mantan Menteri Perdagangan diperiksa sebagai saksi terkait apa yang dia ketahui, apa dia dengar dengan alami untuk pembuktian terhadap 5 tersangka," katanya di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Supardi membeberkan, pertanyaan itu seputar latar belakang dan implementasi berbagai peraturan yang terbit dari Kementerian Perdagangan menyangkut harga eceran tertinggi (HET), ketentuan ekspor, ketentuan domestic market obligation (DMO), hingga sejumlah ketentuan yang menyangkut terbitnya persetujuan ekspor (PE) minyak.

Lutfi juga ditanya perihal informasi yang ia ketahui dan dengar terkait kasus korupsi minyak goreng ini.

"Juga dikonfrontir dengan berbagai bukti-bukti yang telah disita sebelumnya. Kan ada beberapa bukti sebelumnya," kata Supardi.

Baca juga: Kejagung: Eks Mendag Lutfi Terbuka Saat Diperiksa Terkait Kasus Minyak Goreng

Sejumlah dokumen disita

Tak hanya melemparkan sederet pertanyaan, dalam pemeriksaan itu, Kejagung menyita sejumlah dokumen dari Lutfi.

Namun, tak diketahui apakah dokumen itu berkaitan dengan dugaan keberadaan mafia minyak goreng atau tidak. Kejagung tak merinci dokumen apa saja yang dimaksud.

"Ada dokumen yang disita dari dia (Lutfi) juga. Ada dokumen-dokumen disita juga. Saya tidak bilang mafia, tapi ada dokumen yang disita," ujarnya.

Belum ada indikasi suap

Berdasar hasil pemeriksaan, Kejagung menyatakan hingga kini masih belum menemukan adanya indikasi suap yang diterima Lutfi dalam kasus ini.

"Jadi sampai saat ini, kami belum bisa menemukan fakta itu (Lutfi menerima suap)," kata Supardi.

Baca juga: Kejagung Sebut Belum Temukan Indikasi Eks Mendag M Lutfi Terima Suap Terkait Kasus Korupsi Minyak Goreng

Kendati begitu, Supardi menyebut, Lutfi bersikap koorperatif dan terbuka selama proses pemeriksaan.

"Dia sudah buka semua," tuturnya.

Awal mula kasus

Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian fasilitas ekspor minyak goreng ini.

Empat tersangka diumumkan pada 19 April 2022. Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan anak buah Lutfi, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Indrasari Wisnu Wardhana (IWW).

Indrasari diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan persetujuan ekspor komoditi CPO dan produk turunannya ke Permata Hijau Group Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas.

Padahal, ketiga perusahaan itu belum memenuhi syarat domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) untuk diberi izin persetujuan ekspor.

Selain Indrasari, Kejagung juga menetapkan 3 tersangka lainnya dari pihak swasta. Ketiganya yakni Stanley MA (SMA) yang merupakan Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group.

Lalu, Master Parulian Tumanggor (MPT) sebagai Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, dan Picare Togar Sitanggang (PTS) selaku General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas.

Baca juga: Profil M Lutfi, Dicopot dari Mendag Setelah Sengkarut Minyak Goreng

Kasus ini pun berkembang. Pada 17 Mei 2022, Kejagung menetapkan tersangka baru dari pihak swasta, yakni Lin Che Wei (LCW) alias Weibinanto Halimdjati.

Lin Che Wei diduga berkomplot dengan tersangka Indrasari Wisnu Wardhana untuk menerbitkan izin ekspor yang tidak sesuai aturan hukum.

“Tersangka (Lin Che Wei) dalam perkara ini diduga bersama-sama dengan IWW selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Kemendag) telah mengkondisikan produsen CPO untuk mendapatkan izin persetujuan ekspor dan turunannya secara melawan hukum,” kata Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanudin dalam keterangan videonya, Selasa (17/5/2022).

Lima orang ini ditetapkan sebagai tersangka ketika Lutfi masih menjabat sebagai Mendag. Lutfi turun dari jabatannya setelah dicopot oleh Presiden Joko Widodo dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju, 15 Juni 2022. 

(Sumber: KOMPAS.com/Penulis: Rahel Narda Chaterine | Editor: Dani Prabowo, Krisiandi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tragedi Stadion Kanjuruhan, LPSK: Harus Ada yang Bertanggung Jawab

Tragedi Stadion Kanjuruhan, LPSK: Harus Ada yang Bertanggung Jawab

Nasional
Prinsip Kode Etik Hakim

Prinsip Kode Etik Hakim

Nasional
Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Nasional
Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.