Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jika Ingin Maju Pilpres, Langkah Termudah bagi Cak Imin Jadi Cawapres Prabowo"

Kompas.com - 23/06/2022, 10:41 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berpotensi berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Idealnya, Muhaimin menjadi calon wakil presiden (cawapres), sedangkan Prabowo menjadi calon presiden (capres).

"Langkah paling mudah bagi PKB dan Cak Imin jika ingin maju sebagai kontestan pilpres adalah bergabung dengan Gerindra, menjadi cawapresnya Prabowo," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: Gerindra: Prabowo-Cak Imin Sepakat Bekerja Sama pada Pilpres 2024

Umam mengatakan, Cak Imin, begitu sapaan Muhaimin, sejak lama terlihat ambisius untuk maju di pilpres.

Namun, persoalannya, hingga kini belum ada satu pun partai politik yang percayaa diri untuk mengusung dia sebagai calon presiden karena elektabilitasnya tak seberapa.

Menurut Umam, daya tawar tertinggi dari kekuatan basis massa Nahdliyin yang dimiliki PKB sejauh ini masih berhenti pada second layer, yakni cawapres.

"Itu pun PKB masih harus bisa meyakinkan partner partai politik lain dalam koalisi untuk bisa menerimanya sebagai cawapres," ujarnya.

Baca juga: Pertemuan Prabowo-Cak Imin yang Berujung Klaim Terbentuknya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya

Di sisi lain, lanjut Umam, arah politik Prabowo dan Gerindra belakangan terlihat tak menentu. Daya tarik Menteri Pertahanan itu dinilai tak setinggi ketika Pilpres 2014 dan 2019.

Dengan situasi tersebut, kecil kemungkinan Gerindra berkoalisi dengan PDI-P. Jika saja Prabowo "meminang" Puan untuk Pilpres 2024, lamarannya mungkin bertepuk sebelah tangan.

Menurut Umam, Prabowo di hadapan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Nasdem, dan Partai Demokrat juga tidak diperhitungkan.

"Jadi, jalan singkat untuk bisa maju di Pilpres 2024 bagi Prabowo adalah menggandeng Muhaimin," tuturnya.

Selain itu, kata Umam, jika Gerindra berkoalisi dengan PKB, keduanya sudah cukup memenuhi presidential threshold yang mensyaratkan gabungan partai politik mengantongi minimal 20 persen kursi dari jumlah total kursi di DPR untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

"Mengenai bagaimana strategi dan potensi kemenangannya, bisa dikalkulasikan lebih lanjut pascadeklarasi," kata dosen Universitas Paramadina itu.

Baca juga: Klaim PKB soal Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Gerindra yang Masih Malu-malu

Sebelumnya, wacana duet Prabowo-Muhaimin mengemuka pascakeduanya bertemu. Kedua partai sudah sepakat membentuk kerja sama untuk Pemilu 2024.

PKB mengaku telah membangun koalisi bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Gerindra. Sementara, Gerindra tak gamblang terkait kerja sama ini.

Terbaru, Rabu (22/6/2022), elite Gerindra dan PKB kembali bertemu. Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengatakan, pertemuan itu digelar untuk mematangkan kerja sama politik antara kedua partai.

"Kami Partai gerindra dan PKB silaturahmi, ngopi bareng dan berdiskusi mematangkan agenda kerja sama dan langkah langkah politik ke depan, tentu yang namanya koalisi perlu pemikiran pemikiran besar untuk membangun dan memajukan NKRI," kata Lukmanul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Nasional
KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

Nasional
Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Nasional
Muhadjir: Tak Semua Korban Judi 'Online' Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Muhadjir: Tak Semua Korban Judi "Online" Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Nasional
WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

Nasional
Indonesia-Finlandia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Energi

Indonesia-Finlandia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Energi

Nasional
Anies Maju Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Kaesang Dinilai Bisa Jadi Lawan yang Cukup Berat

Anies Maju Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Kaesang Dinilai Bisa Jadi Lawan yang Cukup Berat

Nasional
Majelis Syariah PPP Ingatkan Semangat Merangkul Mbah Moen

Majelis Syariah PPP Ingatkan Semangat Merangkul Mbah Moen

Nasional
Bus Jemaah Haji Indonesia Telat Menjemput, Cak Imin: Ini Harus Jadi Perhatian Kita Semua

Bus Jemaah Haji Indonesia Telat Menjemput, Cak Imin: Ini Harus Jadi Perhatian Kita Semua

Nasional
KPK Dalami Informasi Terkait Harun Masiku dari Pemeriksaan Hasto

KPK Dalami Informasi Terkait Harun Masiku dari Pemeriksaan Hasto

Nasional
Ini Jadwal Lontar Jumrah Jemaah Haji Indonesia, Ada Waktu Larangan

Ini Jadwal Lontar Jumrah Jemaah Haji Indonesia, Ada Waktu Larangan

Nasional
Kepada Para Jemaah Haji, Cak Imin Minta Mereka Bantu Doakan Indonesia

Kepada Para Jemaah Haji, Cak Imin Minta Mereka Bantu Doakan Indonesia

Nasional
Panglima TNI Ungkap Cerita Para Prajurit yang Hampir Putus Asa Jelang Terjunkan Bantuan Airdrop di Gaza

Panglima TNI Ungkap Cerita Para Prajurit yang Hampir Putus Asa Jelang Terjunkan Bantuan Airdrop di Gaza

Nasional
Ponsel Hasto dan Buku Penting PDI-P Disita KPK, Masinton: Dewas Harus Periksa Penyidiknya

Ponsel Hasto dan Buku Penting PDI-P Disita KPK, Masinton: Dewas Harus Periksa Penyidiknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com