Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jika Ingin Maju Pilpres, Langkah Termudah bagi Cak Imin Jadi Cawapres Prabowo"

Kompas.com - 23/06/2022, 10:41 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berpotensi berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Idealnya, Muhaimin menjadi calon wakil presiden (cawapres), sedangkan Prabowo menjadi calon presiden (capres).

"Langkah paling mudah bagi PKB dan Cak Imin jika ingin maju sebagai kontestan pilpres adalah bergabung dengan Gerindra, menjadi cawapresnya Prabowo," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: Gerindra: Prabowo-Cak Imin Sepakat Bekerja Sama pada Pilpres 2024

Umam mengatakan, Cak Imin, begitu sapaan Muhaimin, sejak lama terlihat ambisius untuk maju di pilpres.

Namun, persoalannya, hingga kini belum ada satu pun partai politik yang percayaa diri untuk mengusung dia sebagai calon presiden karena elektabilitasnya tak seberapa.

Menurut Umam, daya tawar tertinggi dari kekuatan basis massa Nahdliyin yang dimiliki PKB sejauh ini masih berhenti pada second layer, yakni cawapres.

"Itu pun PKB masih harus bisa meyakinkan partner partai politik lain dalam koalisi untuk bisa menerimanya sebagai cawapres," ujarnya.

Baca juga: Pertemuan Prabowo-Cak Imin yang Berujung Klaim Terbentuknya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya

Di sisi lain, lanjut Umam, arah politik Prabowo dan Gerindra belakangan terlihat tak menentu. Daya tarik Menteri Pertahanan itu dinilai tak setinggi ketika Pilpres 2014 dan 2019.

Dengan situasi tersebut, kecil kemungkinan Gerindra berkoalisi dengan PDI-P. Jika saja Prabowo "meminang" Puan untuk Pilpres 2024, lamarannya mungkin bertepuk sebelah tangan.

Menurut Umam, Prabowo di hadapan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Nasdem, dan Partai Demokrat juga tidak diperhitungkan.

"Jadi, jalan singkat untuk bisa maju di Pilpres 2024 bagi Prabowo adalah menggandeng Muhaimin," tuturnya.

Selain itu, kata Umam, jika Gerindra berkoalisi dengan PKB, keduanya sudah cukup memenuhi presidential threshold yang mensyaratkan gabungan partai politik mengantongi minimal 20 persen kursi dari jumlah total kursi di DPR untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

"Mengenai bagaimana strategi dan potensi kemenangannya, bisa dikalkulasikan lebih lanjut pascadeklarasi," kata dosen Universitas Paramadina itu.

Baca juga: Klaim PKB soal Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Gerindra yang Masih Malu-malu

Sebelumnya, wacana duet Prabowo-Muhaimin mengemuka pascakeduanya bertemu. Kedua partai sudah sepakat membentuk kerja sama untuk Pemilu 2024.

PKB mengaku telah membangun koalisi bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Gerindra. Sementara, Gerindra tak gamblang terkait kerja sama ini.

Terbaru, Rabu (22/6/2022), elite Gerindra dan PKB kembali bertemu. Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengatakan, pertemuan itu digelar untuk mematangkan kerja sama politik antara kedua partai.

"Kami Partai gerindra dan PKB silaturahmi, ngopi bareng dan berdiskusi mematangkan agenda kerja sama dan langkah langkah politik ke depan, tentu yang namanya koalisi perlu pemikiran pemikiran besar untuk membangun dan memajukan NKRI," kata Lukmanul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com