Kompas.com - 23/06/2022, 06:26 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengungkapkan bahwa selama ini, rata-rata penerapan hak cuti terhadap buruh perempuan yang hamil atau melahirkan kurang memenuhi rasa keadilan.

Saat ini, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja mengatur bahwa durasi cuti tersebut selama 3 bulan.

Baca juga: Plus Minus Cuti Melahirkan 6 Bulan seperti Usulan dalam RUU KIA

DPR RI saat ini tengah menggodok Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang rencananya bakal mengatur durasi cuti itu menjadi 6 bulan, dengan pemberian gaji 100 persen untuk paruh pertama dan 75 persen untuk paruh kedua.

"Saya mau sedikit cerita. Faktanya, di lapangan kawan-kawan pekerja perempuan itu kalau dia melahirkan, justru sudah mau lahiran baru mengambil cuti dan itu pun dapatnya 1,5 bulan saja setelah lahiran. Sebanyak 90 persen dapati demikian. Itu fakta," ujar Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat, ketika dihubungi Kompas.com pada Rabu (22/6/2022).

Namun demikian, rata-rata dari mereka menolak untuk diadvokasi supaya memperoleh haknya secara utuh, lantaran khawatir hal itu bakal membuat mereka kehilangan pekerjaan atau diganggu kariernya.

"Sehingga laporannya hanya lisan saja," ujar Mirah.

Baca juga: Sambut Baik Usul Cuti Melahirkan 6 Bulan, Ibu Hamil: Jadi Tidak Stres Dikejar-kejar Pekerjaan...

Hal sejenis juga dikemukakan Komnas Perempuan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tiga tahun terakhir mencatat sejumlah kasus diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak maternitas yang dialami oleh pekerja perempuan.

Kasus-kasus tersebut setidaknya melibatkan 4 perusahaan yang melanggar hak maternitas pekerja perempuan dengan mengorbankan ratusan pekerja perempuan, termasuk di antaranya pemutusan hubungan kerja karena hamil dan melahirkan.

Catatan Tahunan 2021 Komnas Perempuan mendapati laporan 18 buruh perempuan keguguran yang diduga karena kondisi kerja yang buruk.

Baca juga: Cuti Melahirkan 6 Bulan, Ini 10 Negara dengan Cuti Hamil Terlama di Dunia

Mirah mengapresiasi upaya DPR menambah durasi cuti hamil menjadi 6 bulan, menyebutnya progresif dan ideal bagi keperluan buruh perempuan, namun di saat yang sama mengaku tak begitu yakin perusahaan-perusahaan bakal menerapkannya secara konsekuen di lapangan.

"Faktanya banyak juga perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai UMP," kata Mirah memberi contoh.

Baca juga: KPAI Nilai Cuti Hamil 6 Bulan Bikin Mental dan Fisik Ibu Sehat, Anak Terjaga Baik

Menurutnya, Indonesia memerlukan waktu supaya beleid yang progresif semacam ini dapat diterapkan dengan baik seperti di negara-negara Eropa.

"Karena lagi-lagi orang kita butuh pekerjaan. Pasti di lapangan ada banyak negosiasi. Kemungkinan juga teman kita karena sudah terbiasa, pekerja keras, terbiasa 1,5, bulan, kalau diberikan cuti 6 bulan, sepertinya sungkan," ungkapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambo, Kode Etik dan Rasa Etika Publik

Sambo, Kode Etik dan Rasa Etika Publik

Nasional
Jerat Pidana 3 Perkara untuk Buron Megakorupsi Rp 78 T Surya Darmadi

Jerat Pidana 3 Perkara untuk Buron Megakorupsi Rp 78 T Surya Darmadi

Nasional
Selain Minta 'Fee' Rp 15 Triliun ke Negara Melalui Jokowi, Deolipa Gugat Bharada E hingga Kapolri Rp 15 Miliar

Selain Minta "Fee" Rp 15 Triliun ke Negara Melalui Jokowi, Deolipa Gugat Bharada E hingga Kapolri Rp 15 Miliar

Nasional
KPK Koordinasi dengan Kejagung Terkait Pemeriksaan Surya Darmadi

KPK Koordinasi dengan Kejagung Terkait Pemeriksaan Surya Darmadi

Nasional
Dewan Pers Serahkan DIM RKUHP ke Fraksi PPP, Arsul Sani: Wajib Dibahas di DPR

Dewan Pers Serahkan DIM RKUHP ke Fraksi PPP, Arsul Sani: Wajib Dibahas di DPR

Nasional
Terima 4 Bintang Kehormatan Utama, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Terima 4 Bintang Kehormatan Utama, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
Rencana Pemeriksaan Istri Ferdy Sambo, LPSK Nyatakan Bisa Jadi Saksi Kunci tapi Butuh Layanan Psikologis

Rencana Pemeriksaan Istri Ferdy Sambo, LPSK Nyatakan Bisa Jadi Saksi Kunci tapi Butuh Layanan Psikologis

Nasional
Megawati dan Langkah Politiknya sebagai 'Queen Maker' Jelang Pilpres 2024

Megawati dan Langkah Politiknya sebagai "Queen Maker" Jelang Pilpres 2024

Nasional
Jokowi dan Puan Bakal Hadiri Rapat Pembukaan Sidang DPR Tahun 2022-2023 Hari Ini

Jokowi dan Puan Bakal Hadiri Rapat Pembukaan Sidang DPR Tahun 2022-2023 Hari Ini

Nasional
Ekonomi RI Tumbuh 5,44 Persen, KSP: Didorong Industri Pengolahan

Ekonomi RI Tumbuh 5,44 Persen, KSP: Didorong Industri Pengolahan

Nasional
Prabowo Terima 4 Bintang Kehormatan dari Panglima TNI dan 3 Kepala Staf Angkatan

Prabowo Terima 4 Bintang Kehormatan dari Panglima TNI dan 3 Kepala Staf Angkatan

Nasional
Sekali Merengkuh Dayung ala Prabowo: Puji Jokowi, Rebut Hati Para Loyalisnya

Sekali Merengkuh Dayung ala Prabowo: Puji Jokowi, Rebut Hati Para Loyalisnya

Nasional
Giliran Istri Ferdy Sambo Dibidik di Kasus Pembunuhan Brigadir J...

Giliran Istri Ferdy Sambo Dibidik di Kasus Pembunuhan Brigadir J...

Nasional
Simak Pidato Kenegaraan Jokowi di DPR Hari Ini, Dimulai Pukul 10.00 WIB

Simak Pidato Kenegaraan Jokowi di DPR Hari Ini, Dimulai Pukul 10.00 WIB

Nasional
Berebut 'Restu' Jokowi Menuju Pemilu Presiden 2024...

Berebut "Restu" Jokowi Menuju Pemilu Presiden 2024...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.