Fungsi Partai Politik di Elektoral, Organisasi, dan Pemerintah

KOMPAS.com - Partai politik adalah sebuah kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki tujuan, nilai, dan cita-cita yang sama.

Tujuan partai politik adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan programnya dengan cara yang sesuai dengan konstitusi.

Partai politik memiliki fungsi yang sangat sentral dalam rangka melaksanakan tugas-tugas publik. Fungsi partai politik berhubungan dengan elektoral, organisasi, dan pemerintahan.

Partai politik berupaya mengambil alih kekuasaan publik melalui proses pemilu elektoral dan mengualifikasi organisatoris kepentingan publik. Selain itu, partai politik juga melaksanakan kepentingan publik melalui pemerintahan formal.

Baca juga: Hasil Pemilu 2019: Persentase Suara dan Jumlah Kursi Parpol

Fungsi Partai Politik di Elektoral

Fungsi partai politik di elektoral menunjuk pada penampilan partai politik dalam menghubungkan individu melalui proses demokrasi.

Berikut fungsi partai politik di elektoral:

• Menyederhanakan pilihan bagi pemilih.
• Sebagai sarana pendidikan warga negara.
• Membangkitkan simbol identifikasi dan loyalitas.
• Mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi.

Fungsi Partai Politik sebagai Organisasi

Fungsi partai politik sebagai organisasi adalah lebih melekatkan fungsinya sebagai organisasi politik ataupun proses-proses yang terjadi dalam partai politik tersebut.

Berikut fungsi partai politik sebagai organisasi:

• Sarana rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari jabatan publik.
• Pelatihan elite politik ataupun kaderisasi.
• Pengartikulasian kepentingan politik.
• Pengagregasian kepentingan politik.

Baca juga: Pakar UGM: Reshuffle Kabinet Jokowi demi Akomodasi Kepentingan Parpol

Fungsi Partai Politik di Pemerintahan

Pada fungsi partai politik di pemerintahan ini, partai bermain dalam pengelolaan dan strukturisasi persoalan-persoalan di pemerintah.

Berikut fungsi partai politik di pemerintahan:

• Menciptakan mayoritas pemerintahan.
• Pengorganisasian pemerintah.
• Implementasi tuntutan kebijakan.
• Mengorganisasikan ketidakpastian dan oposisi.
• Menjamin tanggung jawab tindakan pemerintah.
• Kontrol administrasi terhadap pemerintah.
• Memperkuat stabilitas pemerintah.

Referensi

• Jurdi, Fajlurrahman. 2020. Pengantar Hukum Partai Politik. Jakarta: Penerbit Kencana
• Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.