Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Plate Ungkap Tiga Poin Nota Kesepakatan PKS-Nasdem, Salah Satunya Persiapan Kerja Sama Pilpres 2024

Kompas.com - 22/06/2022, 18:38 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan jajaran elite Partai Keadilan Sejahtera dengan petinggi Partai Nasdem di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2022) menghasilkan sejumlah kesepakatan.

Usai pertemuan yang berlangsung tertutup selama kurang lebih dua jam itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Johnny G Plate mengungkap sejumlah kesepakatan yang diambil.

“Pertama, membangun kesadaran masyarakat untuk tetap mengungkapkan harkat martabat dirinya sebagai warga negara dalam nilai-nilai Pancasila di atas kepentingan kelompok dan golongan,” baca Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate di depan awak media.

Dua, menjadikan pemilu serentak 2024 sebagai instrumen demokrasi yang penuh semangat toleransi dan persatuan bangsa.

Baca juga: Ditanya Kemungkinan Usung Anies Baswedan sebagai Capres Bersama PKS, Nasdem: Belum Sampai ke Situ

“Tiga menyepakati persiapan kerja sama Pilpres 2024 dalam waktu yang ditentukan bersama,” sebut Johnny.

Meski begitu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut pertemuan ini belum melahirkan koalisi baru. Saat ini, kedua belah pihak masih dalam tahap penjajakan.

“Bagi kami berdua belum ada satu hal yang cukup serius menjadi pembahasan di antara kami. Tetapi telah mendapatkan sesuatu yang dimaknai,” ungkap dia.

Di sisi lain, Surya mengaku Partai Nasdem memiliki beberapa kesamaan pandangan dengan PKS.

Hal itu bisa menjadi faktor pendorong terbentuknya koalisi dua parpol tersebut.

“Amat sangat dimungkinkan untuk dikolaborasikan bersama menjadi suatu harapan bagi meningkatkan upaya-upaya yang memang harus dipersiapkan dari dini agar kualitas Pemilu 2024 bisa jauh lebih baik,” pungkas Surya.

Baca juga: Demokrat Akan Bertemu Nasdem Kamis

Diketahui Partai Nasdem tengah melakukan komunikasi untuk menjajaki pembentukan koalisi.

Pasalnya, partai tersebut tak bisa mengusung capresnya sendiri dalam kontestasi Pilpres 2024 karena tidak memenuhi syarat ambang batas pencalonan capres dan cawapres.

Namun Partai Nasdem telah menentukan tiga figur kandidat capres yang bakal diusungnya yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com