Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketegangan Hubungan PKB dengan PBNU Dinilai Bikin Partai Pikir-pikir untuk Koalisi

Kompas.com - 22/06/2022, 17:34 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, ketegangan hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berpengaruh pada peta koalisi PKB untuk Pilpres 2024.

Menurut dia, partai politik akan mempertimbangkan situasi ini sebelum memutuskan berkoalisi dengan partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu.

"Tentu hal ini berpotensi menjadi bahan pertimbangan partai-partai politik lain yang ingin berkoalisi dengan PKB," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (22/6/2022).

Baca juga: PKB Sebut Bentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Bersama Gerindra

Umam menuturkan, selama ini, basis massa PKB mayoritas berasal dari kalangan Nahdliyin.

Jika hubungan Ketua Umum PBNU dan Ketua Umum PKB renggang, diprediksi suara PKB di pemilu bakal terkikis.

Atas situasi ini, menurut dia, wajar jika kemudian partai-partai mitra berpikir panjang untuk berkoalisi, lantaran menilai PKB tidak lagi sesolid 2019.

Pada pemilu periode lalu, basis massa pesantren yang terdiri dari para kiai hingga santri mendukung PKB dan menyukseskan pencalonan Maruf Amin sebagai calon wakil presiden.

"Renggangnya hubungan Ketum PKB dan Ketum PBNU memang berpotensi berdampak pada penurunan suara PKB. Friksi antarelite itu menyebabkan basis suara Nahdliyin tidak terkonsolidasi secara optimal seperti di Pemilu 2019," ujar Umam.

Baca juga: Gus Yahya Bantah Isu Hubungan PBNU dan PKB Renggang

Menurut Umam, hal ini pula yang kini sedang dipertimbangkan oleh Gerindra. Belum lama ini, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah mengumumkan kesepakatan kerja sama untuk Pemilu 2024.

PKB mengeklaim bahwa kesepakatan itu berupa pembentukan koalisi partainya dengan Gerindra. Sementara, Gerindra terkesan masih malu-malu dan belum tegas menyatakan terbentuknya koalisi.

"Alotnya keputusan koalisi hingga saat ini, keduanya hanya menanti momentum yang tepat untuk deklarasi, sambil menanti kepastian dinamika politik yang sarat ketidakpastian ini," kata Umam.

Kendati demikian, Umam menilai bahwa potensi Gerindra berkoalisi dengan PKB terbuka lebar.

Memang, kedua partai memiliki perbedaan besar dalam platform dan visi kebangsaan selama Pilpres 2014 dan 2019. Gerindra menikmati dukungan sayap Islam konservatif, sedangkan PKB mengonsolidasikan sayap Islam moderat berbasis Nahdliyin.

Namun, dengan agenda kepentingan yang didasarkan pada kalkulasi pragmatis, keduanya bisa menutupi perbedaan itu untuk bersama-sama menuju Pilpres 2024.

Menurut Umam, gabungan Gerindra dan PKB bisa langsung mencapai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang mensyaratkan gabungan partai politik memiliki minimal 20 persen kursi dari jumlah total kursi di DPR untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Partai Gerindra dan PKB Sepakat Bangun Kerja Sama Hadapi Pemilu 2024

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com