Menlu: Indonesia Akan Hadiri KTT G7 di Jerman

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah mendapatkan undangan untuk hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara G7 di Jerman, 26-27 Juni 2022.

Indonesia akan berpartisipasi sebagai negara rekanan G7 alias G7 partner countries, bersama India, Afrika Selatan, Senegal, dan Argentina.

"Di dalam G7 Summit for Partner Countries tersebut, salah satu isu yang akan dibahas adalah mengenai masalah pangan. Isu pangan, energi, dan keuangan, seperti yang saya sudah sampaikan, akhir-akhir ini terus menjadi pembicaraan dunia," ujar Retno menyampaikan keterangan pers pada Rabu (22/6/2022).

Baca juga: Indonesia dan Jerman Saling Mendekat Jelang KTT G7?

"Meskipun perang terjadi di Ukraina namun dampaknya dirasakan oleh seluruh dunia. Kita semua paham posisi Ukraina dan Rusia dalam rantai pasok pangan dan energi global," jelasnya.

Mengutip laporan Badan Pangan Dunia/FAO, Retno mengungkapkan bahwa imbas perang antara kedua negara, kenaikan harga terjadi di semua negara.

Kondisi ini dianggap semakin membahayakan terutama bagi negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah.

Dalam momentum KTT G7 di Jerman itu, Menlu Retno juga menyinggung rencana Jokowi memanfaatkan waktu yang ada untuk menjalin kontak dengan berbagai pemimpin dunia.

"Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral pada saat kesempatan KTT G7 dengan para pemimpin G7 dan pemimpin negara-negara undangan," ujar Retno.

Baca juga: Di Pertemuan Menlu G7, Menlu Retno Bahas Ketahanan Pangan Akibat Perang di Ukraina

"Permintaan pertemuan bilateral banyak sekali diterima oleh Presiden dan tentunya semaksimal mungkin akan diatur," akunya.

Dari Jerman, Jokowi dijadwalkan terbang ke Ukraina dan Rusia untuk bertemu dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin, pemimpin kedua negara.

"Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai Presidensi ke-20 dan salah satu anggota Champions Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi tidak memilih untuk diam," ujar Retno.