Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Disebut Tak Transparan soal RKUHP, KSP: Jangan Suuzan Dulu

Kompas.com - 22/06/2022, 13:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan meminta pihak-pihak yang menyebutkan pemerintah dan DPR tidak transparan soal Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) agar tak berburuk sangka.

Menurutnya, saat ini RKUHP sedang diperbaiki oleh pemerintah.

"Jangan suuzan dululah. Enggak boleh suuzan, menuduh, memfitnah. Belum apa-apa kita sudah suuzan. Semua kan harus dibuat lebih bagus," ujar Ade Irfan saat dikonfirmasi, Rabu (22/6/2022).

Baca juga: Kemenkumham Targetkan Draf Terbaru RKUHP Selesai Hari Ini

"Kita berbaik sangka saja," lanjutnya.

Ade Irfan juga memberikan tanggapan atas aksi demonstrasi mahasiswa yang meminta agar draf RKUHP dibuka untuk publik.

Menurut dia, pemerintah menyambut baik aksi yang ada karena merupakan bentuk kritik dan masukan dari masyarakat untuk pemerintah.

"Ya kita menyambut baik, bagian dari sebuah kritikan, upaya menyampaikan pendapat masyarajat kepada pemerintah," katanya.

"RKUHP ini kan lagi diperbaiki, disempurnakan oleh Kementerian Hukum dan HAM," tambah Ade Irfan.

 

Diberitakan sebelumnya, sejumlah mahasiswa dan kelompok organisasi yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/6/2022). Aksi tersebut selesai pada sore hari.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Bayu Satria Utomo sebelumnya mengatakan, aksi demo tersebut menuntut Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk membuka draf baru RKUHP.

"Sampai saat ini draf terbaru RKUHP belum dibuka ke publik," ujar Bayu.

Sebagaimana diketahui, RKUHP ditunda pengesahannya oleh pemerintah pada 2019. Namun, pembahasannya kini telah dimulai kembali melalui rapat III DPR RI bersama pemerintah pada 25 Mei 2022.

Bayu mengungkapkan, RKUHP hadir untuk menjadi dasar hukum pidana di Indonesia yang akan berimbas langsung pada tatanan kehidupan masyarakat luas.

Namun, sampai saat ini, masyarakat masih belum memperoleh akses terhadap draf terbaru RKUHP.

"Padahal terdapat banyak poin permasalahan dari draf RKUHP versi September 2019 yang perlu ditinjau dan di bahas bersama secara substansial," ucap Bayu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Uang Rp 800 Juta untuk Firli Bahuri dari Kementan Disebut Bakal Diserahkan lewat Kapolrestabes Semarang

Uang Rp 800 Juta untuk Firli Bahuri dari Kementan Disebut Bakal Diserahkan lewat Kapolrestabes Semarang

Nasional
Elaelo Bukan Buatan Pemerintah, Kominfo Buru Pembuatnya

Elaelo Bukan Buatan Pemerintah, Kominfo Buru Pembuatnya

Nasional
Demokrat Belum Putuskan Usung Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta

Demokrat Belum Putuskan Usung Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta

Nasional
Pemerintah dan Komisi I Sepakat Bentuk Panja Bahas Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Indonesia dengan 5 Negara

Pemerintah dan Komisi I Sepakat Bentuk Panja Bahas Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Indonesia dengan 5 Negara

Nasional
Menkominfo: Elaelo Akan Gantikan X Itu Tidak Benar

Menkominfo: Elaelo Akan Gantikan X Itu Tidak Benar

Nasional
PAN Senang jika PKS Gabung Koalisi Prabowo pada Pilkada Jakarta 2024

PAN Senang jika PKS Gabung Koalisi Prabowo pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Harap Pompanisasi Tingkatkan Produksi Padi hingga 1,3 Juta Ton di Jateng

Jokowi Harap Pompanisasi Tingkatkan Produksi Padi hingga 1,3 Juta Ton di Jateng

Nasional
Pejabat Kementan Patungan Rp 800 Juta untuk Firli Bahuri

Pejabat Kementan Patungan Rp 800 Juta untuk Firli Bahuri

Nasional
Lagi, Caleg Terpilih Lepas Kursi Dewan, Kali Ini Mirati Dewaningsih dari DPD

Lagi, Caleg Terpilih Lepas Kursi Dewan, Kali Ini Mirati Dewaningsih dari DPD

Nasional
15.120 Bungkus Minyak Goreng Murah Bakal Disebar ke Sejumlah Kelurahan di Jakarta

15.120 Bungkus Minyak Goreng Murah Bakal Disebar ke Sejumlah Kelurahan di Jakarta

Nasional
PKS Klaim Ditawari Posisi Cawagub DKI oleh KIM, Gerindra: Belum Ada Tawaran Resmi

PKS Klaim Ditawari Posisi Cawagub DKI oleh KIM, Gerindra: Belum Ada Tawaran Resmi

Nasional
Jokowi Sebut Kekeringan Panjang Diprediksi Terjadi Juli-Oktober 2024

Jokowi Sebut Kekeringan Panjang Diprediksi Terjadi Juli-Oktober 2024

Nasional
KPU Tunggu Irman Gusman Umumkan Diri sebagai Eks Napi Korupsi hingga 21 Juni

KPU Tunggu Irman Gusman Umumkan Diri sebagai Eks Napi Korupsi hingga 21 Juni

Nasional
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Disebut Minta SYL Bantu Kampungnya

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Disebut Minta SYL Bantu Kampungnya

Nasional
Ditanya Soal Pilkada Jateng, Jokowi: Tanyakan ke Partai Politik

Ditanya Soal Pilkada Jateng, Jokowi: Tanyakan ke Partai Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com