Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angka Kemiskinan DKI Naik, Risma Sebut Bukan Salah Kebijakan Pemda

Kompas.com - 22/06/2022, 13:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, naiknya angka kemiskinan di DKI Jakarta tidak disebabkan kesalahan pemerintah daerah (pemda) setempat dalam mengambil kebijakan. 

Menurut dia, ada kondisi global yakni dampak pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina yang mempengaruhi kondisi Jakarta.

"Saya katakan tidak (tidak ada kebijakan pemda yang salah). Karena memang, kemarin dampak Covid-19 itu semuanya. Bukan hanya di Indonesia. Di seluruh dunia itu terjadi. Jadi dampak Covid-19 itu. Kemudian sekarang ini kena perang," ujar Risma di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2022).

"Seperti kita tahu bahwa kita juga konsumsi terigu kita besar. Nah sumbernya terigu dari mana, itu dari Ukraina. Kemudian dari India. Yang sekarang mereka tidak mau mengekspor gandumnya atau terigunya. Jadi memang ini menjadi masalah menurut saya seluruh dunia," kata dia.

Baca juga: Catatan Djarot untuk Anies, Selesaikan Janji Kampanye

Dilansir dari pemberitaan Tribunnews.com, Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah miris terhadap angka kemiskinan di Jakarta era Anies Baswedan yang terus meningkat.

Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di DKI Jakarta naik selama lima tahun dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

BPS mencatat, terjadi peningkatan jumlah warga miskin di Jakarta sebanyak 105.160 orang atau naik 0,89 persen periode 2017-2021 atau selama empat tahun Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Ima Mahdiah menyebut, angka kemiskinan di Jakarta sudah jelas terjadi sebelum pandemi Covid-19 melanda.

"Memang betul kemiskinan meningkat dalam akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, jika kita lihat data BPS, kemiskinan melonjak sudah sejak tahun 2019. Jadi memang sebetulnya sudah ada peningkatan sebelum terjadinya pandemi Covid-19," kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (17/6/2022).

Baca juga: Saat Anies dan Ketua DPRD DKI Berjoget Bersama pada Perayaan HUT Ke-495 DKI Jakarta

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini mengaku prihatin dengan kondisi yang ada.

Apalagi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dinilainya cukup tinggi.

Tercatat pada tahun 2019, APBD DKI sebesar Rp 89,08 triliun atau naik Rp 18,97 triliun dibandingkan APBD di tahun sebelumnya.

Kemudian tahun 2020, APBD DKI Jakarta sebesar Rp 87,95 triliun dan APBD Perubahannya pada angka Rp 63,30 triliun.

Selanjutnya, di tahun 2021 APBD DKI sebesar Rp 84,19 triliun dan APBD Perubahan pada angka Rp 79,89 triliun atau turun sebesar Rp 2,4 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Kubu Anies dan Ganjar Gagal Buktikan Kecurangan Pemilu di Sidang MK

Yusril: Kubu Anies dan Ganjar Gagal Buktikan Kecurangan Pemilu di Sidang MK

Nasional
Yusril Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Besok, Minta MK Tolak Permohonan Anies dan Ganjar

Yusril Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Besok, Minta MK Tolak Permohonan Anies dan Ganjar

Nasional
OPM Mengaku Bertanggung Jawab atas Kematian Danramil 04 Aradide

OPM Mengaku Bertanggung Jawab atas Kematian Danramil 04 Aradide

Nasional
Momen Kakorlantas Tegur Pemudik yang Istirahat di Bahu Jalan Tol Jakarta Cikampek

Momen Kakorlantas Tegur Pemudik yang Istirahat di Bahu Jalan Tol Jakarta Cikampek

Nasional
Pilkada dan Kultus Popularitas

Pilkada dan Kultus Popularitas

Nasional
Menko PMK Harap Pemudik Tunda Kepulangan, Manfaatkan Diskon Tarif Tol 17-19 April

Menko PMK Harap Pemudik Tunda Kepulangan, Manfaatkan Diskon Tarif Tol 17-19 April

Nasional
Korlantas Catat Ada Sekitar 539.671 yang Belum Balik ke Jakarta

Korlantas Catat Ada Sekitar 539.671 yang Belum Balik ke Jakarta

Nasional
Membutuhkan Oposisi

Membutuhkan Oposisi

Nasional
'One Way' di Km 414 hingga Km 72 Tol Cipali Diperpanjang

"One Way" di Km 414 hingga Km 72 Tol Cipali Diperpanjang

Nasional
Urai Macet di GT Cikatama, Korlantas Buka Opsi 'One Way' di Km 414  hingga Km 47

Urai Macet di GT Cikatama, Korlantas Buka Opsi "One Way" di Km 414 hingga Km 47

Nasional
Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

Nasional
Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Nasional
Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Nasional
Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com