Kompas.com - 22/06/2022, 11:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy OS Hiariej menyebut draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) belum diserahkan pemerintah ke DPR RI.

"Belum (diserahkan ke DPR)," ujar Eddy saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Eddy menjelaskan, draf RKUHP masih dalam tahap penyempurnaan.

Menurutnya, pemerintah masih memperbaiki draf tersebut karena banyak typo.

Baca juga: YLBHI: Jangan Tiba-tiba RUU KUHP Disahkan, Tidak Ada Momen Publik Kasih Masukan

"Mengapa kita belum serahkan? Itu masih banyak typo. Dibaca, kita baca," tuturnya.

Ia mencontohkan ada pasal yang dihapus namun ternyata masih ada pasal lain yang merujuk pada pasal yang dihapus tadi.

Hal itu ingin mereka hindari, sehingga proses pembacaan draf masih terus dilakukan.

Lebih jauh, Eddy menargetkan penyempurnaan draf RKUHP bisa selesai hari ini.

Dia mengatakan ada 628 pasal di dalamnya yang harus diteliti.

"Kita enggak mau seperti waktu UU Cipta kerja itu terjadi lho. Bilang ayat sekian, padahal enggak ada ayatnya. Itu yang bikin lama di situ," imbuhnya.

Diketahui, pembahasan RKUHP antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilakukan mencakup sejumlah pasal karet yang dinilai multitafsir.

Baca juga: Aktivis Khawatir Pembahasan RKUHP Tertutup dan Dikebut Bak RUU Lain

Apalagi draf terbaru pembahasan RKUHP selepas Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Komisi III DPR pada 25 Mei 2022 lalu tak kunjung dibuka.

Draf yang saat ini beredar adalah versi 2019 yang saat itu hendak disahkan dan memicu unjuk rasa besar-besaran dari kalangan masyarakat sipil dan mahasiswa.

Sampai saat ini Kemenkumham dan DPR beralasan draf RKUHP terbaru masih dalam tahap penyempurnaan.

"Untuk draf terbaru, kami belum dapat mempublikasikannya karena sifatnya masih dalam taraf penyusunan dan penyempurnaan. Draf baru bisa kami sampaikan apabila pemerintah dan DPR telah bersepakat," kata Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan HAM, Tubagus Erif Faturahman kepada Kompas.com, Senin (20/6/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Bakal Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina, Sudah Anggap sebagai Keluarga Sendiri

Wapres Bakal Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina, Sudah Anggap sebagai Keluarga Sendiri

Nasional
Sambo Bilang Brigadir J Lecehkan Putri, Ricky Rizal Tak Percaya

Sambo Bilang Brigadir J Lecehkan Putri, Ricky Rizal Tak Percaya

Nasional
Soal Lelang Kepulauan Widi, Mendagri Sebut PT LII Tidak Jual tapi Cari Investor Asing

Soal Lelang Kepulauan Widi, Mendagri Sebut PT LII Tidak Jual tapi Cari Investor Asing

Nasional
Oknum Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Wanita Kostrad Dijerat Pasal 285 KUHP

Oknum Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Wanita Kostrad Dijerat Pasal 285 KUHP

Nasional
Markas Koarmada I Resmi Pindah ke Tanjungpinang Hari Ini

Markas Koarmada I Resmi Pindah ke Tanjungpinang Hari Ini

Nasional
Jaring Aspirasi Berbagai Kalangan, Komisi IX Ingin Omnibus Law Kesehatan Dibahas secara Matang

Jaring Aspirasi Berbagai Kalangan, Komisi IX Ingin Omnibus Law Kesehatan Dibahas secara Matang

Nasional
Jaksa Kembali Panggil Eks KSAU Agus Supriatna untuk Bersaksi, KPK: Atas Perintah Pengadilan

Jaksa Kembali Panggil Eks KSAU Agus Supriatna untuk Bersaksi, KPK: Atas Perintah Pengadilan

Nasional
Yudo Margono Janji Lanjutkan Kebijkan Andika soal Penegakkan HAM dan Hukum di Papua

Yudo Margono Janji Lanjutkan Kebijkan Andika soal Penegakkan HAM dan Hukum di Papua

Nasional
Dikabarkan Bakal Rujuk dengan PKS, Gerindra: Kita Enggak Pernah Cerai

Dikabarkan Bakal Rujuk dengan PKS, Gerindra: Kita Enggak Pernah Cerai

Nasional
Kejagung Sebut Usul Keringanan Hukuman Bharada E Tergantung Kesaksian

Kejagung Sebut Usul Keringanan Hukuman Bharada E Tergantung Kesaksian

Nasional
Jokowi Pastikan Rehabilitasi Sekolah Terdampak Gempa di Cianjur Segera Dimulai

Jokowi Pastikan Rehabilitasi Sekolah Terdampak Gempa di Cianjur Segera Dimulai

Nasional
Tinjau Lokasi Relokasi Korban Gempa Cianjur, Jokowi: Segera Dibangun 200 Rumah

Tinjau Lokasi Relokasi Korban Gempa Cianjur, Jokowi: Segera Dibangun 200 Rumah

Nasional
Pimpinan DPR Sebut RKUHP Kemungkinan Disahkan Sebelum 15 Desember

Pimpinan DPR Sebut RKUHP Kemungkinan Disahkan Sebelum 15 Desember

Nasional
Tirukan Pernyataan Sambo, Ricky Rizal: Kamu “Back Up” Saya, kalau Melawan, Berani Enggak Tembak?

Tirukan Pernyataan Sambo, Ricky Rizal: Kamu “Back Up” Saya, kalau Melawan, Berani Enggak Tembak?

Nasional
Jokowi: Pengungsi di Cianjur Kita Lihat Sehat

Jokowi: Pengungsi di Cianjur Kita Lihat Sehat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.