Hari Pertama Rakernas PDI-P, Arahan Megawati hingga Ganjar dan Bambang Pacul Bersalaman

Megawati menilai tidak ada koalisi di politik Indonesia, yang ada adalah kerja sama politik.

"Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi-koalisi, out!! Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita," tegas Megawati.

Keempat, Megawati mengancam kader partainya agar keluar jika tidak menghormati kesetaraan perempuan.

Menurutnya, ajaran mana pun, termasuk agama Islam juga tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan.

"Jadi siapa pengikut PDI Perjuangan? Kalau tidak sejajar dengan kaum perempuan, out! Nah, gitu wae (saja dalam bahasa Jawa). Ayo, yang perempuan tepok tangan meriah," kata dia.

Megawati cermati capres-cawapres

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Megawati Soekarnoputri mencermati setiap kadernya dalam melaksanakan tugas, contohnya yang menjadi kepala/wakil kepala daerah.

Hal ini juga dilakukan Megawati untuk menentukan bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden (cawapres) yang diusung PDI-P pada Pemilu 2024.

"Kalau kita melihat dari hasil pilkada serentak, kekuatan kepala daerah dari PDI-P itu 54 persen. Bisa dilihat kemarin dari yang berkumpul cukup banyak. Itu menunjukkan bahwa Ibu Mega selalu mencermati setiap kader partai, kualitasnya seperti apa," kata Hasto di Masjid At Taufiq, Jakarta Selatan, Selasa.

Baca juga: Berbincang Bersama, Jokowi-Megawati Bahas Soal Kedaulatan Pangan

Oleh karena itu, Hasto menyatakan bahwa sejumlah kader sedang dicermati oleh Megawati.

Tetapi, terkait kapan Megawati akan menentukan tokoh yang bisa ditunjuk menjadi capres-cawapres, Hasto tak bisa menjawabnya. Hasto mengatakan itu ranah Megawati sebagai Ketum PDI-P.

Basuki Hadimuljono kader PDI-P

Tak banyak yang tahu, ternyata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Muljono adalah seorang kader PDI-P.

Hal itu diungkapkan oleh Hasto Kristiyanto ketika ditanya soal kehadiran Basuki dalam beberapa acara PDI-P.

"Pak Basuki, beliau ber-KTA (kartu tanda anggota) PDI Perjuangan," kata Hasto.

Hasto menjelaskan, Basuki diberikan tugas partai untuk membantu memajukan Indonesia dalam hal infrastruktur.

PDI-P dapat Rp 27 miliar dari pemerintah

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyerahkan bantuan pemerintah kepada PDI-P senilai Rp 27 miliar.

Baca juga: Hasto Klaim Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Kader dan Punya KTA PDI-P