Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Sekjen PDI-P Sebut Kemiskinan di DKI Serupa 15 Tahun Lalu...

Kompas.com - 21/06/2022, 17:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menilai kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta lebih baik daripada pemerintahan saat ini.

Sebab, Hasto menyebutkan kini Jakarta justru memiliki tingkat kemiskinan yang serupa dengan 15 tahun sebelumnya.

"Akhirnya, rakyat melihat bahwa Pak Ahok dan Pak Djarot ini lebih baik dari yang sekarang," kata Hasto di Masjid At-Taufiq di sela-sela acara Rakernas PDI-P, Selasa (21/6/2022).

Baca juga: Ancam Pecat Kader PDI-P yang Manuver Politik, Megawati: Main Dua Kaki, Tiga Kaki, Keluar!

Menurut data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di DKI Jakarta pada Maret 2006 berjumlah 4,57 persen, sementara pada 2021 sebesar 4,72 persen.

Hasto menyatakan, kinerja Ahok dan Djarot berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Dia pun mengajak semua berpikir soal apa kekurangan yang pernah dilakukan kepemimpinan Ahok-Djarot di Jakarta.

"Teman-teman bisa melihat sebelum diumumkan Pak Ahok dan Pak Djarot kurang apa dinamikanya. Begitu diumumkan oleh Ibu Ketum, semua melihat, itu keputusan terbaik, rakyat yang menentukan," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus politisi PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengaku prihatin dengan kondisi kemiskinan di Jakarta saat ini.

Ia pun mempertanyakan efektivitas nominal APBD DKI Jakarta sekarang.

"Prihatin ya, karena APBD DKI Jakarta ini kan besar banget. Kita tunggu-tunggu sebetulnya, katanya mensubsidi rakyat miskin untuk mendapatkan rumah layak huni. Ternyata rumah dibangun dengan DP 0 rupiah juga enggak jelas berapa. Padahal APBDnya besar banget," ucap Djarot.

Baca juga: Usai Rakernas, Petinggi PDI-P Akan Safari ke Sejumlah Partai Politik

Di sisi lain, Djarot mengaku optimistis akan membawa tingkat kemiskinan di Indonesia lebih baik.

Hanya saja itu terealisasi, kata Djarot, jika saat itu Ahok dan dirinya diberikan kesempatan satu periode lagi menjabat di Jakarta.

"Kalau dulu bersama pak Ahok diberikan satu kesempatan lagi, itu saya pastikan di bawah 5 persen," pungkasnya.

Di tempat terpisah, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, naiknya angka kemiskinan di DKI Jakarta tidak disebabkan kesalahan pemerintah daerah (pemda) setempat dalam mengambil kebijakan.

Menurut Risma, ada kondisi global, yakni dampak pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, yang mempengaruhi kondisi Jakarta. "Saya katakan tidak (tidak ada kebijakan pemda yang salah). Karena memang kemarin dampak Covid-19 itu semuanya. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu terjadi. Jadi dampak Covid-19 itu. Kemudian sekarang ini kena perang," ujar Risma di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2022).

"Seperti kita tahu bahwa kita juga konsumsi terigu kita besar. Nah sumbernya terigu dari mana, itu dari Ukraina, kemudian dari India. Yang sekarang mereka tidak mau mengekspor gandumnya atau terigunya. Jadi memang ini menjadi masalah menurut saya seluruh dunia," kata Risma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com