Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahathir Sebut Malaysia Harus Klaim Kepri, Kantor Staf Presiden Buka Suara

Kompas.com - 21/06/2022, 15:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menegaskan, provinsi Kepualaun Riau merupakan bagian dari Republik Indonesia.

Hal ini ia sampaikan merespons pernyataan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang menyebut Malaysia harus mengeklaim wilayah Kepulauan Riau dan Singapura.

"Hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah Pemerintah Republik Indonesia," kata Jaleswari dalam keterangan tertulis, Selasa (21/6/2022).

Jaleswari mengatakan, hal itu terbukti dari adanya administrasi pemerintahan Indonesia di Kepulauan Riau yang dilakukan lewat proses demokratis.

Baca juga: Mahathir: Malaysia Harus Klaim Kepulauan Riau dan Singapura

Selain itu, pemerintah Indonesia juga menerapkan hukum nasional, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum di provinsi tersebut.

"Dan unsur-unsur lain yang hanya bisa diterapkan oleh entitas pemerintah yang sah," ujar Jaleswari.

Jaleswari menegaskan, hukum kebiasaan internasional maupun berbagai preseden putusan pengadilan internasional telah memberikan standar kendali efektif yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintah terhadap suatu wilayah yang diklaim berada dalam kendalinya.

Di samping itu, Jaleswari menilai pernyataan Mahathir itu harus dikonfirmasi lebih dahulu, apakah merupakan pernyataan resmi pemerintah Malaysia atau tidak.

"Kalau tidak, maka pernyataan tersebut hanyalah pandangan pribadi," kata dia.

Sebelumnya, dilansir dari Strait Times, Mahathir mengatakan bahwa Malaysia menganggap kemenangan mereka atas sengketa pulau Sipadan dan Ligitan di lepas Kalimantan melawan Indonesia di Mahkamah Internasional (ICJ) adalah sesuatu yang berharga.

Baca juga: Mahathir Mohamad Dibanjiri Kritikan Usai Sebut Sumpit Identitas Tionghoa

Namun, ia menilai Malaysia juga harus menuntut agar Singapura dan Kepualan Riau masuk ke wilayah Malaysia karena merupakan bagian dari Tanah Melayu.

“Seharusnya kita tidak hanya menuntut agar Pedra Branca atau Pulau Batu Puteh dikembalikan kepada kita. Kita juga harus menuntut Singapura dan Kepulauan Riau, karena mereka adalah Tanah Melayu," kata Mahathir.

Mahathir mengatakan bahwa apa yang dikenal sebagai Tanah Melayu dulu sangat luas, membentang dari Tanah Genting Kra di Thailand selatan sampai ke Kepulauan Riau, dan Singapura, tetapi sekarang terbatas di Semenanjung Malaya.

"Saya bertanya-tanya apakah Semenanjung Malaya akan menjadi milik orang lain di masa depan," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Stok Beras Bulog Melimpah, Mendag Zulhas Imbau Masyarakat Konsumsi Beras Bulog

Stok Beras Bulog Melimpah, Mendag Zulhas Imbau Masyarakat Konsumsi Beras Bulog

Nasional
Sentil Andhi Pramono Terima Rp 80 Juta Saat Terpapar Covid-19, Jaksa KPK: Sakit Saja Dapat Uang

Sentil Andhi Pramono Terima Rp 80 Juta Saat Terpapar Covid-19, Jaksa KPK: Sakit Saja Dapat Uang

Nasional
Hak Angket Diprediksi 'Goyang' Pemerintahan Jokowi Jika Disetujui DPR

Hak Angket Diprediksi "Goyang" Pemerintahan Jokowi Jika Disetujui DPR

Nasional
Opini Dugaan Kecurangan Pemilu Semakin Kuat Jika DPR Setuju Hak Angket

Opini Dugaan Kecurangan Pemilu Semakin Kuat Jika DPR Setuju Hak Angket

Nasional
Golkar Usung Ridwan Kamil atau Ahmed Zaki di Pilgub DKI?

Golkar Usung Ridwan Kamil atau Ahmed Zaki di Pilgub DKI?

Nasional
Tanggapi Rumah Mewah Menteri di IKN, Menpan-RB: Lebih Kecil Dibanding yang di Jakarta

Tanggapi Rumah Mewah Menteri di IKN, Menpan-RB: Lebih Kecil Dibanding yang di Jakarta

Nasional
Mahfud: Hak Angket dan Gugatan Hukum Berjalan Paralel tapi Akibatnya Beda

Mahfud: Hak Angket dan Gugatan Hukum Berjalan Paralel tapi Akibatnya Beda

Nasional
Kapolri Naikkan Pangkat 4 Kombes Jadi Brigjen

Kapolri Naikkan Pangkat 4 Kombes Jadi Brigjen

Nasional
Jaksa KPK Cecar Andhi Pramono soal Transaksi Miliaran Pakai Rekening Orang Lain

Jaksa KPK Cecar Andhi Pramono soal Transaksi Miliaran Pakai Rekening Orang Lain

Nasional
TKN: Kebetulan Program Bansos Pas Mau Pemilu, Kebaikan Pak Jokowi Berdampak ke Prabowo-Gibran

TKN: Kebetulan Program Bansos Pas Mau Pemilu, Kebaikan Pak Jokowi Berdampak ke Prabowo-Gibran

Nasional
Setjen DPR Raih 2 Penghargaan di KPPN Award 2023, Ketua BURT: Bukan Hal yang Mudah

Setjen DPR Raih 2 Penghargaan di KPPN Award 2023, Ketua BURT: Bukan Hal yang Mudah

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Parlemen Se-Asia Komitmen Jaga Warisan Budaya dan Sejarah Kawasan Asia

Wakil Ketua DPR Sebut Parlemen Se-Asia Komitmen Jaga Warisan Budaya dan Sejarah Kawasan Asia

Nasional
Mahfud Sebut Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi

Mahfud Sebut Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi

Nasional
Tom Lembong Sebut Gaya Kampanye Anies-Muhaimin Terbaru Sepanjang Sejarah Politik Indonesia

Tom Lembong Sebut Gaya Kampanye Anies-Muhaimin Terbaru Sepanjang Sejarah Politik Indonesia

Nasional
KPK Sebut Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR Meliputi Kelengkapan Kamar sampai Ruang Tamu

KPK Sebut Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR Meliputi Kelengkapan Kamar sampai Ruang Tamu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com