Kompas.com - 20/06/2022, 22:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdapat sejumlah syarat bagi partai politik (parpol) untuk bisa mengikuti pemilihan umum (pemilu).

Salah satu tujuan pembentukan partai politik adalah untuk meraih kekuasaan melalui pemilihan umum.

Di Indonesia, persyaratan sebuah partai politik bisa mengikuti pemilu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga: Ideologi Partai Politik di Indonesia: Nasionalis dan Islamis

Syarat-syarat supaya partai politik bisa mengikuti pemilu menurut Pasal 173 UU 7/2017 adalah:

  1. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang
  2. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
  3. memiliki kepengurusan di 75 persen, jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
  4. memiliki kepengurusan di 50 persen (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
  5. menyertakan paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
  6. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
  7. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
  8. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
  9. menyertakan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Selain persyaratan menurut UU Nomor 7/2017, ada juga peraturan tentang pembedaan perlakuan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan dokumen partai politik calon peserta pemilu.

Baca juga: Siapa yang Berwenang Memutuskan Pembubaran Partai Politik?

Pembedaan perlakuan itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55 Tahun 2020. Putusan MK itu membagi parpol dalam 3 kategori.

Yaitu, partai politik peserta Pemilu 2019 yang lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT), partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos PT, dan partai baru.

Bagi partai politik yang lolos PT dan punya wakil di DPR cukup melewati tahap verifikasi administrasi tanpa verifikasi faktual.

Baca juga: Daftar Ketua Umum Partai Politik di Indonesia

Sedangkan parpol yang tak lolos PT dan parpol baru, wajib melewati dua tahapan tersebut.

Selain itu, untuk partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold dan partai politik baru, wajib dilakukan verifikasi secara administrasi maupun faktual.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Kontras Anggap Kinerja Kejagung Bermasalah

Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Kontras Anggap Kinerja Kejagung Bermasalah

Nasional
Hakordia 2022: Ironi Adik-Kakak Terjerat Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Ironi Adik-Kakak Terjerat Kasus Korupsi

Nasional
Hukuman Koruptor Dipangkas dalam RKUHP, Korupsi Bukan Lagi 'Extraordinary Crime'?

Hukuman Koruptor Dipangkas dalam RKUHP, Korupsi Bukan Lagi "Extraordinary Crime"?

Nasional
Iskan Qolba Lubis PKS Minta Maaf Usai  Adu Mulut dan 'Walkout' Saat Paripurna

Iskan Qolba Lubis PKS Minta Maaf Usai Adu Mulut dan "Walkout" Saat Paripurna

Nasional
Berprestasi dalam Studi Lanjut, Para Pegawai Kementerian KP Diharapkan Jadi 'Rising Star' Bidang Masing-masing

Berprestasi dalam Studi Lanjut, Para Pegawai Kementerian KP Diharapkan Jadi "Rising Star" Bidang Masing-masing

Nasional
Wapres: Bila Penegakan Hukum Tumpul, Kemakmuran Tak Mungkin Dinikmati

Wapres: Bila Penegakan Hukum Tumpul, Kemakmuran Tak Mungkin Dinikmati

Nasional
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Akan Jadi Saksi Pernikahan Kaesang-Erina

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Akan Jadi Saksi Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Pesan Khusus Jokowi-Iriana untuk Kaesang dan Erina: Jadi Keluarga Bahagia

Pesan Khusus Jokowi-Iriana untuk Kaesang dan Erina: Jadi Keluarga Bahagia

Nasional
Jokowi Minta Maaf ke Warga yang Terganggu Selama Prosesi Pernikahan Kaesang dan Erina

Jokowi Minta Maaf ke Warga yang Terganggu Selama Prosesi Pernikahan Kaesang dan Erina

Nasional
PKS Kritik Bamsoet: Jangan Buka Peluang Penundaan Pemilu, Ketua MPR Kurang Bijak

PKS Kritik Bamsoet: Jangan Buka Peluang Penundaan Pemilu, Ketua MPR Kurang Bijak

Nasional
Segera Umumkan Keputusan Masuk Parpol, Ridwan Kamil: Waktu Imsak Sudah Dekat

Segera Umumkan Keputusan Masuk Parpol, Ridwan Kamil: Waktu Imsak Sudah Dekat

Nasional
Dua Hakim Agung Ditahan, Ketua MA Minta KPK Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

Dua Hakim Agung Ditahan, Ketua MA Minta KPK Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Akan Nikahkan Kaesang, Jokowi Minta Restu ke Masyarakat Indonesia

Akan Nikahkan Kaesang, Jokowi Minta Restu ke Masyarakat Indonesia

Nasional
Ferdy Sambo Ngaku Diuntungkan CCTV di Rumahnya Rusak, Pengacara Yosua Curiga Itu Bagian dari Skenario

Ferdy Sambo Ngaku Diuntungkan CCTV di Rumahnya Rusak, Pengacara Yosua Curiga Itu Bagian dari Skenario

Nasional
Anak SD ke Ma'ruf Amin: Izin Pak Kiai, Nyontek Itu Dosa Enggak?

Anak SD ke Ma'ruf Amin: Izin Pak Kiai, Nyontek Itu Dosa Enggak?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.