Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Nilai Gerindra-PKB Bisa "Klik" dan Unggul di Pilpres 2024

Kompas.com - 20/06/2022, 20:13 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan buat membentuk koalisi antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai tepat karena keduanya dinilai bisa saling melengkapi menuju persaingan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024

"Momentum PKB bersama Gerindra menjadi lebih rasional, selain ramping (tanpa harus banyak berkompromi) secara institusional, juga secara personal mampu memenuhi kebutuhan ketua umum masing-masing yang ingin maju dalam Pilpres 2024," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro dalam keterangan pers, Senin (20/6/2022).

Selain itu, Agung menilai faktor ideologi membuat Gerindra yang melambangkan partai nasionalis dengan PKB yang dikenal sebagai partai yang memiliki basis pemilih santri bisa saling melengkapi.

Menurut Agung, jika massa kedua partai ini disatukan ditambah kekuatan figur Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres dengan menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres, maka poros Gerindra-PKB bisa menjadi koalisi yang berpotensi memenangkan Pilpres 2024.

Baca juga: Pertemuan Prabowo-Cak Imin yang Berujung Klaim Terbentuknya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya

"Koalisi Gerindra-PKB di tahap ini memberi dampak bagi konstelasi dinamika koalisi maupun latar kompetisi yang akan berlangsung pada pemilu 2024 nanti," ucap Agung.

Partai Gerindra sampai saat ini menyatakan mengusung Prabowo

Akan tetapi, di sisi lain hubungan antara PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) tengah mengalami gejolak. Ketua Umum Pengurus Besar NU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, meminta kepada seluruh partai politik tak menggunakan NU sebagai senjata untuk memperebutkan kekuasaan.

Menurut Gus Yahya, jika NU terus digunakan sebagai senjata politik, hal itu akan berdampak tak bagus bagi banyak hal.

“Jadi NU itu seluruh bangsa dan ndak boleh digunakan sebagai senjata untuk kompetisi politik. Karena kalau kita biarkan terus-terus begini, ini tidak sehat,” kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (23/5/2022) lalu.

Ia juga mengingatkan supaya dalam kompetisi politik tidak menggunakan politik identitas agama, termasuk identitas NU.

Baca juga: PKB Bentuk Koalisi dengan Gerindra, PKS: Belum Ada yang Final

“Tidak boleh mengeksploitasi identitas NU untuk politik, tidak. NU ini untuk selalu bangsa,” tegas dia.

Peringatan Gus Yahya juga ditujukan bagi PKB. Walau pendiri PKB merupakan tokoh-tokoh NU, tetapi PKB bukan merupakan partai politik resmi NU secara kelembagaan.

Apalagi NU juga tidak boleh lagi terkait dengan kegiatan politik praktis sesuai hasil Muktamar ke-27 di Situbondo, Jawa Timur, pada 1984.

Sampai saat ini hanya ada 3 figur yang mendominasi posisi 3 besar elektabilitas bakal calon presiden 2024 dari riset sejumlah lembaga survei yang kredibel. Mereka adalah Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dari ketiga nama itu hanya Prabowo yang merupakan ketua umum partai politik.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com