Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Nilai Gerindra-PKB Bisa "Klik" dan Unggul di Pilpres 2024

Kompas.com - 20/06/2022, 20:13 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan buat membentuk koalisi antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai tepat karena keduanya dinilai bisa saling melengkapi menuju persaingan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024

"Momentum PKB bersama Gerindra menjadi lebih rasional, selain ramping (tanpa harus banyak berkompromi) secara institusional, juga secara personal mampu memenuhi kebutuhan ketua umum masing-masing yang ingin maju dalam Pilpres 2024," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro dalam keterangan pers, Senin (20/6/2022).

Selain itu, Agung menilai faktor ideologi membuat Gerindra yang melambangkan partai nasionalis dengan PKB yang dikenal sebagai partai yang memiliki basis pemilih santri bisa saling melengkapi.

Menurut Agung, jika massa kedua partai ini disatukan ditambah kekuatan figur Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres dengan menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres, maka poros Gerindra-PKB bisa menjadi koalisi yang berpotensi memenangkan Pilpres 2024.

Baca juga: Pertemuan Prabowo-Cak Imin yang Berujung Klaim Terbentuknya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya

"Koalisi Gerindra-PKB di tahap ini memberi dampak bagi konstelasi dinamika koalisi maupun latar kompetisi yang akan berlangsung pada pemilu 2024 nanti," ucap Agung.

Partai Gerindra sampai saat ini menyatakan mengusung Prabowo

Akan tetapi, di sisi lain hubungan antara PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) tengah mengalami gejolak. Ketua Umum Pengurus Besar NU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, meminta kepada seluruh partai politik tak menggunakan NU sebagai senjata untuk memperebutkan kekuasaan.

Menurut Gus Yahya, jika NU terus digunakan sebagai senjata politik, hal itu akan berdampak tak bagus bagi banyak hal.

“Jadi NU itu seluruh bangsa dan ndak boleh digunakan sebagai senjata untuk kompetisi politik. Karena kalau kita biarkan terus-terus begini, ini tidak sehat,” kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (23/5/2022) lalu.

Ia juga mengingatkan supaya dalam kompetisi politik tidak menggunakan politik identitas agama, termasuk identitas NU.

Baca juga: PKB Bentuk Koalisi dengan Gerindra, PKS: Belum Ada yang Final

“Tidak boleh mengeksploitasi identitas NU untuk politik, tidak. NU ini untuk selalu bangsa,” tegas dia.

Peringatan Gus Yahya juga ditujukan bagi PKB. Walau pendiri PKB merupakan tokoh-tokoh NU, tetapi PKB bukan merupakan partai politik resmi NU secara kelembagaan.

Apalagi NU juga tidak boleh lagi terkait dengan kegiatan politik praktis sesuai hasil Muktamar ke-27 di Situbondo, Jawa Timur, pada 1984.

Sampai saat ini hanya ada 3 figur yang mendominasi posisi 3 besar elektabilitas bakal calon presiden 2024 dari riset sejumlah lembaga survei yang kredibel. Mereka adalah Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dari ketiga nama itu hanya Prabowo yang merupakan ketua umum partai politik.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TKN: Prabowo Akan Jadi Presiden bagi yang Memilih dan Tidak, Kami Akan Kembangkan Koalisi

TKN: Prabowo Akan Jadi Presiden bagi yang Memilih dan Tidak, Kami Akan Kembangkan Koalisi

Nasional
Lusa, KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Lusa, KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Nasional
Yusril: 3 Hakim Tak Singgung Diskualifikasi dalam 'Dissenting Opinion', Pencalonan Gibran Sah

Yusril: 3 Hakim Tak Singgung Diskualifikasi dalam "Dissenting Opinion", Pencalonan Gibran Sah

Nasional
Mahfud: Sepanjang Sejarah, Baru Kali Ini Ada 'Dissenting Opinion' dalam Putusan Sengketa Pilpres

Mahfud: Sepanjang Sejarah, Baru Kali Ini Ada "Dissenting Opinion" dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Yusril: “Dissenting Opinion” 3 Hakim Tak Pengaruhi Putusan MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Yusril: “Dissenting Opinion” 3 Hakim Tak Pengaruhi Putusan MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Nasional
TKN Sebut Prabowo Hormati 'Dissenting Opinion' 3 Hakim MK dalam Sidang Sengketa Pilpres

TKN Sebut Prabowo Hormati "Dissenting Opinion" 3 Hakim MK dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
MK Tolak Gugatan 01 dan 03, TKN: Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres

MK Tolak Gugatan 01 dan 03, TKN: Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres

Nasional
Permohonan Ditolak MK, Mahfud: Pilpres dari Sudut Hukum Sudah Selesai

Permohonan Ditolak MK, Mahfud: Pilpres dari Sudut Hukum Sudah Selesai

Nasional
MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Yusril: Kami Sudah Ramal sejak Awal

MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Yusril: Kami Sudah Ramal sejak Awal

Nasional
Mahfud Puas meski Gugatan Pilpres Ditolak MK, Sebut Baru Kali Ini Ada 'Dissenting Opinion'

Mahfud Puas meski Gugatan Pilpres Ditolak MK, Sebut Baru Kali Ini Ada "Dissenting Opinion"

Nasional
Deret Dalil Ganjar-Mahfud yang Dianggap Tak Beralasan Hukum oleh MK

Deret Dalil Ganjar-Mahfud yang Dianggap Tak Beralasan Hukum oleh MK

Nasional
Mahfud: Kami Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran atas Putusan MK Ini, Selamat Bertugas

Mahfud: Kami Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran atas Putusan MK Ini, Selamat Bertugas

Nasional
Presiden Jokowi Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Presiden Jokowi Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Ganjar Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Ingatkan Banyak PR Harus Diselesaikan

Ganjar Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Ingatkan Banyak PR Harus Diselesaikan

Nasional
Pejabat Kementan Akui Cairkan Puluhan Juta Rupiah untuk “Skincare” Anak dan Cucu SYL

Pejabat Kementan Akui Cairkan Puluhan Juta Rupiah untuk “Skincare” Anak dan Cucu SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com