Kompas.com - 20/06/2022, 13:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang berujung menyarankan Gibran maju gubernur hanya silaturahmi biasa.

Riza menyebut, Prabowo selalu membangun komunikasi dengan siapa pun.

"Ya itu kan silaturahmi biasa. Pak Prabowo itu selalu membangun komunikasi dan silaturahmi sama siapa saja," ujar Riza saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/6/2022).

Baca juga: Gibran Disarankan Jadi Gubernur oleh Prabowo, Pakar UNS: Potensi Menang Besar di Jateng

Riza mengatakan, Gerindra memiliki komitmen kuat untuk membangun kerja sama. Gerindra juga terbuka dalam membangun kerja sama dengan siapa pun.

"Sama semua partai, sama tokoh-tokoh, sama kepala-kepala daerah," kata Riza.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa dia mendapat pesan dari Prabowo saat berkunjung ke Hambalang, Kabupaten Bogor.

"Iya pasti dong (dapat pesan dari Prabowo)," ujar Gibran kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Minggu (19/6/2022).

Baca juga: Kala Gibran Disarankan Maju Gubernur oleh Prabowo...

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengungkapkan, Prabowo menyarankan agar dia maju sebagai gubernur pada Pilkada Serentak 2024.

Sebab, Gibran disebut berpotensi maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah.

"(Pak Prabowo) menyarankan salah satu provinsi," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

6 Jenderal Dampingi Kapolri Umumkan Tersangka Baru Pembunuhan Brigadir J

6 Jenderal Dampingi Kapolri Umumkan Tersangka Baru Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Pastikan Terus Kawal Kasus Brigadir J Sesuai Prinsip 'Fair Trail'

Komnas HAM Pastikan Terus Kawal Kasus Brigadir J Sesuai Prinsip "Fair Trail"

Nasional
Citra Baik KPK Rendah, Pengamat: Diserang dari Luar dan Dalam

Citra Baik KPK Rendah, Pengamat: Diserang dari Luar dan Dalam

Nasional
Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

Nasional
Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

Nasional
Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung 'Legal Standing'

Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung "Legal Standing"

Nasional
BREAKING NEWS - Konferensi Pers Polri atas Kasus Penembakan Brigadir J

BREAKING NEWS - Konferensi Pers Polri atas Kasus Penembakan Brigadir J

Nasional
Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

Nasional
Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

Nasional
UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

Nasional
Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Nasional
Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Nasional
Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Nasional
Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.