Kemenkumham: Draf RKUHP Masih Taraf Penyusunan dan Penyempurnaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Draf Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP atau RUKHP) masih dalam tahap penyusunan dan penyempurnaan oleh pemerintah dan DPR.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan HAM, Tubagus Erif Faturahman menanggapi adanya kritik terhadap draf RUU KUHP yang tidak terbuka ke publik.

"Untuk draf terbaru, kami belum dapat mempublikasikannya karena sifatnya masih dalam taraf penyusunan dan penyempurnaan. Draf baru bisa kami sampaikan apabila pemerintah dan DPR telah bersepakat," ujar Erif kepada Kompas.com, Senin (20/6/2022).

"Untuk draf RUU KUHP, yang bisa kami sampaikan kepada publik adalah draf RUU KUHP tahun 2019 yang batal disahkan," ucapnya.

Baca juga: Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan dalam KUHP

Kendati demikian, Erif mengatakan, pemerintah menyambut baik segala kritik dan masukan yang berkembang terkait RUU KUHP yang sekarang masih dalam tahap perbaikan.

Ia memastikan, sosialisasi dan pelibatan publik terus dilakukan pemerintah ke berbagai pihak demi lahirnya RKUHP yang terbaik.

"Dalam rangka penyempurnaan draf RUU KUHP tersebut, pemerintah juga terus menerima masukan dari beragam pihak, khususnya elemen sipil," ucap Erif.

Sebagai informasi, RUU KUHP sudah disepakati di tingkat I tetapi urung dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan akibat penolakan masyarakat yang gencar pada 2019.

Kemudian, pada 25 Mei 2022 digelar Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan Komisi III DPR.

Saat itu, Kemenkumham yang mewakili pemerintah menyampaikan 14 isu krusial dalam RUU KUHP kepada Komisi III DPR usai pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan dalam dua tahun terakhir.

Baca juga: Sikat Tertutup Pemerintah dan DPR Bahas RKUHP Dinilai Melecehkan Rakyat

Komisi III DPR lantas menyetujui 14 isu krusial itu dan akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

Keputusan itu membuat langkah selanjutnya dalam pembahasan RUU KUHP adalah tahap Pembicaraan Tingkat II serta pengesahan saat Rapat Paripurna.

Pemerintah dan Komisi III DPR berencana menyelesaikan pembahasan RUU KUHP pada Juli 2022 mendatang. Akan tetapi, sampai saat ini draf terakhir pembahasan RUU KUHP masih misterius.

Padahal, keterlibatan masyarakat untuk memberikan saran atau mengkritik pembahasan materi atau proses penyusunan undang-undang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Baca juga: DPR dan Pemerintah Diminta Ulang Pembahasan RKUHP dari Tingkat I

Hak masyarakat untuk mengetahui perkembangan penyusunan RUU KUHP juga dijamin melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi MK 91/PUU-XVIII/2020 disebutkan tidak terpenuhinya aspek partisipasi masyarakat bermakna ini mengakibatkan terbentuknya undang-undang yang memiliki cacat formil.

Aliansi nasional reformasi KUHP mencatat 11 kegiatan sosialisasi tersebut diselenggarakan di Medan pada 23 Februari 2021, Semarang pada 4 Maret 2021, Bali pada 12 Maret 2021, Yogyakarta pada 18 Maret 2021, dan Ambon pada 26 Maret 2021.

Kemudian di Makassar pada 7 April 2021, Padang pada 12 April 2021, Banjarmasin pada 20 April 2021, Surabaya pada 3 Mei 2021, Lombok pada 27 Mei 2021, dan Manado pada 3 Juni 2021.

Baca juga: Draf Belum Dibuka RKUHP, Pemerintah dan DPR Dinilai Otoriter

Tetapi, obyek utama dari sosialisasi tersebut yakni draf RUU KUHP baru diberikan aksesnya hanya kepada peserta sosialisasi di Manado.

Akses dokumen RUU KUHP tersebut sangat eksklusif karena hanya dibagikan khusus kepada peserta yang hadir secara luring di Hotel Four Point Manado maupun yang hadir secara online melalui kanal Zoom.

Padahal, draf tersebut seharusnya dapat diakses melalui Kemenkumham maupun Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Baik berupa offline maupun online lewat website yang bisa mudah diakses masyarakat.