Kepercayaan Publik Rendah terhadap Pemerintah Terkait Pemberantasan Suap dan Jual Beli Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas menunjukan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di bidang penegakan hukum terkait pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum rendah.

Survei yang digelar pada Juni 2022 itu memperlihatkan, tingkat kepuasan publik pada aspek pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum ini hanya tersisa 41,4 persen.

Aspek ini tercatat paling rendah apresiasinya dibandingkan aspek lainnya di bidang hukum.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf di Bidang Penegakan Hukum Berada di Titik Kritis

Ada sebanyak 44,7 persen publik yang tidak puas dengan aspek pemberantasan suap dan jual beli kasus itu.

Sementara itu, hanya ada 13,9 persen responden yang menjawab tidak tahu.

Angka kepuasan publik ini mengalami penurunan dari survei yang digelar pada Januari 2022.

Saat itu, kepuasan publik terhadap pemberantasan suap dan jual beli kasus berada pada angka 50,9 persen.

Litbang Kompas Survei Litbang Kompas

Kala itu, ada 41, 5 persen yang tidak puas dan 7,6 persen responden yang tidak menjawab.

Ketidakpuasan publik ini pun dijawab dengan putusan kontroversial oleh lembaga peradilan,seperti putusan bebas terhadap pengusaha batu bara Samin Tan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf Turun 6,8 Persen

Terdakwa pemberi suap terhadap mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih kini melenggang bebas setelah diberikan putusan bebas oleh Mahkamah Agung. Putusan tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat.

Sebagai informasi, survei ini digelar pada 26 Mei sampai dengan 4 Juni 2022 dengan 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia.

Metode ini berada pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error ± 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel sederhana.