Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diusulkan Jadi Capres Nasdem, Ganjar Dinilai Harus Tunggu Restu Megawati

Kompas.com - 20/06/2022, 07:20 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo harus menunggu restu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait pencalonan presiden di 2024.

Dia disarankan tak buru-buru meski namanya masuk dalam bursa bakal calon presiden (capres) Partai Nasdem.

"Ganjar sendiri juga masih membutuhkan kepastian restu politik Megawati di tengah keroposnya dukungan elite PDI-P pada Ganjar," kata Umam kepada Kompas.com, Minggu (19/6/2022).

Baca juga: Ini Alasan Nasdem Usul Anies, Ganjar dan Jenderal Andika Jadi Bakal Capres

Umam menyarankan Ganjar untuk fokus menjalankan tugas pokoknya sebagai gubernur dan petugas partai alih-alih menyambut dukungan partai lain.

Sebab, jika salah memberikan respons, resistensi PDI-P terhadap dirinya boleh jadi justru meningkat.

"Jika Ganjar melawan dan menyambut dukungan partai lain, ia akan dinilai offside atau kemajon (kelewatan) lagi, dan akan meningkatkan resistensi politik di interkal PDI-P. Jika itu dilakukan, itu bisa menjadi political suicide atau bunuh diri secara politik," ujar Umam.

Sebaliknya, lanjut Umam, Nasdem juga harus bisa mengatur langkah komunikasi politiiknya agar tidak dituding PDI-P sebagai partai pembajak kader dari partai lain.

"Jika kesalahpahaman itu tidak terkelola, maka bisa mengganggu hubungan Nasdem dan PDI-P ke depan," katanya.

Baca juga: Nasdem Berbesar Hati jika Tiga Kandidat Capres Menolak Diusung

Selain Ganjar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga masuk dalam bursa capres Nasdem.

Umam menilai, Anies masih punya PR besar untuk meyakinkan soliditas pendukungnya di internal Nasdem. Publik juga akan menguji seberapa kompetitif elektabilitas Anies setelah tidak menjadi gubernur DKI Jakarta di akhir 2022 ini.

Sementara, Andika Perkasa punya PR terkait elektabilitasnya yang relatif masih rendah.

Elektabilitas Andika memang bisa terdongkrak karena masuk bursa pencapresan Nasdem. Namun, menurut Umam, basis popularitas Andika masih terbatas, apalagi kelak setelah dirinya pensiun dari jabatan Panglima TNI.

"Terlepas dari itu, ijtihad politik Nasdem untuk mencapreskan Andika ini jangan sampai mengganggu konsentrasinya sebagai panglima TNI, yang harus menjaga netralitas dan independensi politik TNI secara kelembagaan," kata dosen Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya diberitakan, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Jenderal Andika Perkasa menjadi nama yang diusulkan Partai Nasdem untuk menjadi kandidat capres Pemilu 2024.

Baca juga: Meski Sempat Muncul, Erick Thohir Tak Masuk dalam Tiga Kandidat Capres Hasil Rakernas Nasdem

Hal itu diketahui dari hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (17/6/2022).

"Rekomendasi yang ditujukan kepada saya, dengan amanah rakernas ini memutuskan menetapkan rekomendasi nama-nama bakal capres RI yang akan diusung Partai Nasdem pada Pemilu 2024 yang akan datang dari tiga nama. Tiga nama ini adalah pilihan saudara-saudara," kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Surya mengatakan, nama-nama tersebut telah dipilih dengan seksama oleh tim Steering Committee Rakernas Nasdem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com