JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas menunjukan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin dalam bidang penegakan hukum berada di titik kritis.
Pemberantasan korupsi, kasus suap dan kasus jual beli hukum menjadi yang paling banyak dikecewakan publik.
Menurunnya tingkat kepuasan publik di bidang hukum ini tampak dari hasil survei Kompas yang digelar Juni ini.
Baca juga: Survei Litbang Kompas: 5 Masalah Politik Keamanan Belum Mampu Dikendalikan Jokowi-Maruf
Tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi–Ma'ruf pada bidang penegakan hukum berada di kisaran 57,5 persen.
Angka ini mengalami penurunan cukup dalam, yakni sebesar 8,4 persen dibanding masa survei Januari 2022.
Dalam rentang waktu satu setengah tahun terakhir, capaian pemerintah di bidang penegakan hukum kali ini menjadi yang paling rendah.
Sebelumnya, tingkat kepuasan ini pernah turun 5 persen pada pengukuran Oktober 2021.
Tetapi, apresiasi kinerja penegakan hukum kembali sempat menguat pada survei Januari 2022.
Baca juga: Survei Litbang Kompas: Publik Bersedia Kembali Pakai Masker Jika Covid-19 Meningkat
Dilihat lebih dalam, penurunan ini merata terjadi di tiap aspek kinerja bidang penegakan hukum.
Penurunan paling signifikan terlihat dalam aspek pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tingkat kepuasan hanya tersisa di angka 50 persen.
Angka ini mengalami penurunan 13 persen dibandingkan dengan capaian pada survei Januari lalu.
Penurunan ini juga tercatat paling tajam dibandingkan penurunan yang dialami pada aspek lainnya di bidang penegakan hukum.
Tingginya penurunan di aspek pemberantasan kasus korupsi ini tidak lepas isu yang mengiringinya saat survei ini digelar.
Salah satunya adalah kasus mafia minyak goreng yang kemudian menjerat pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag).