Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: 58,7 Persen Responden Tak Tahu Nadiem Makarim Mendikbud Ristek

Kompas.com - 19/06/2022, 17:25 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Indikator merilis hasil survei nasional mengenai pandangan publik terhadap Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek).

Hasilnya, sebanyak 58,7 persen responden menjawab tidak pernah mendengar nama Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim.

"Popularitas dan kedisukaan Nadiem Makarim. Sebanyak 58,7 persen tidak mengetahui, 41,3 persen mengetahui," ujar peneliti senior INDIKATOR Rizka Halida dalam jumpa pers virtual, Minggu (19/6/2022).

Rizka menjelaskan, dari 41,3 persen responden yang mengetahui Nadiem, 72,6 persen di antaranya suka dengan Nadiem.

Baca juga: Nadiem Ajak Seluruh Praktisi di Dunia Industri Mengajar di Kampus

Sementara, 13,1 persen responden lainnya mengatakan tidak suka terhadap Nadiem.

Kemudian, Rizka menyampaikan Nadiem lebih dikenal sebagai menteri ketimbang bos Gojek.

"60,2 persen mengenal Nadiem Makarim sebagai Mendikbud-Ristek, 28,9 persen pendiri Gojek, 6,1 persen pengusaha," ucapnya.

Kemudian, di tingkat kepuasan kinerja, mayoritas responden yang tahu Nadiem merasa cukup puas.

63,6 persen responden menyatakan cukup puas dan 5,8 persen lainnya merasa sangat puas.

Namun, ada 23,5 persen responden yang kurang puas dan 2,1 persen menyatakan tidak puas sama sekali terhadap kinerja Nadiem.

Lebih jauh, Rizka memaparkan hasil survei mengenai kepuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat Kemendikbud-Ristek.

Baca juga: 7 Menteri Jokowi Catatkan Penurunan Harta Kekayaan, dari Luhut hingga Nadiem

64,6 persen masyarakat menyatakan cukup puas dan 3,4 persen merasa sangat puas.

59,2 persen responden pun optimistis bahwa kinerja Nadiem mampu membawa pendidikan Indonesia menjadi lebih baik.

Lalu, 8,3 persen tidak percaya dan 1,5 persen sangat tidak percaya.

Rizka turut menyoroti program Kemendikbud-Ristek mulai dari yang paling bermanfaat sampai yang tidak bermanfaat.

Program yang sangat bermanfaat ialah Pembelajaran Tatap Muka dengan 42,8 persen, KIP Kuliah Merdeka 42 persen, bantuan kuota data internet 40,6 persen, BOS yang langsung ditransfer ke rekening sekolah dan semakin fleksibel penggunaannya 40 persen, dan Peraturan Menteri (Permen) Pencegahan serta Penanganan Kekerasan Seksual 33,2 persen.

Lebih lanjut, kata Rizka, bantuan untuk pelaku budaya 66,1 persen, guru penggerak 65,4 persen, matching fund vokasi 64,9 persen, Sekolah Penggerak 64,7 persen, dan platform Merdeka Mengajar 63,9 persen, menjadi program yang cukup bermanfaat untuk para responden.

Baca juga: Begini Penjelasan Nadiem-Yaqut soal Dugaan Frasa Madrasah Hilang dari RUU Sisdiknas

Sementara, 5 program yang kurang bermanfaat adalah PPDB dengan membuka hingga maksimal 30 persen kuota untuk jalur prestasi sebanyak 18,8 persen, Asesmen Nasional 14,4 persen, SKB Tiga Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di lingkungan sekolah 12,7 persen, penolakan penggunaan bahasa Melayu Malaysia 7,9 persen, dan hak belajar tiga semester di luar kampus 7,1 persen.

"Secara umum publik menilai sangat positif program-program Kemendikbud-Ristek," imbuh Rizka.

Di akhir paparan, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud-Ristek Anang Ristanto berterima kasih kepada survei yang Indikator lakukan.

Anang menyebut survei itu bisa membantu memajukan pendidikan Indonesia.

"Survei ini kami maknai sebagai salah satu bentuk gotong royong dan partisipasi publik untuk sama-sama memajukan pendidikan di Indonesia," kata Anang.

Baca juga: Mendikbud Nadiem Luncurkan Rapor untuk Identifikasi Akar Masalah Pendidikan di Indonesia

Survei Indikator ini dilakukan dengan wawancara tatap muka. Ada 1.520 orang yang diwawancarai.

Responden yang diwawancara tersebar di seluruh Indonesia. Mereka berusia 17 tahun atau lebih.

Adapun survei ini dilakukan menggunakan metode random sampling dengan margin of error -+ 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei juga sudah melalui proses quality control terhadap hasil wawancara. 20 persen responden didatangi ulang untuk dilakukan pengecekan secara acak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com