Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana PKB, Nasdem dan PKS Jajaki Koalisi, Mengulang Era Dukung SBY?

Kompas.com - 18/06/2022, 07:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikabarkan tengah menjalin komunikasi untuk membangun koalisi pada Pemilu 2024 mendatang.

Munculnya nama Partai Demokrat di tengah rencana pembahasan "Koalisi Semut Merah", sebutan koalisi yang tengah dibangun antara PKB dan PKS, seakan menyiratkan kenangan lama gabungan partai itu dalam era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono silam.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, saat ini komunikasi intensif masih terus dilakukan oleh ketiga elite parpol.

"Akhir-akhir ini, komunikasi dengan PKS dan PKB makin intens. Ada kesamaan platform, visi dan cara pandang dalam memperjuangkan hak-hak dan program-program pro rakyat," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Jumat (17/6/2022).

Baca juga: Demokrat Jalin Komunikasi dengan PKB-PKS, Ini Kata Sekjen PDI-P

Diketahui, ketika SBY memimpin Indonesia selama dua periode pada 2004-2009 dan 2009-2014, PKS dan PKB yang saat itu berkoalisi mendapat jatah kursi yang cukup signifikan.

Pada era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid pertama, PKB mendapat empat jatah kursi menteri. Alwi Shihab yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PKB  sempat menjabat Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat sebelum akhirnya diganti oleh Aburizal Bakrie pada 2005.

Selanjutnya Erman Suparno yang menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menggantikan Fahmi Idris. Lalu ada Maftuh Basyuni yang menjabat sebagai Menteri Agama dan Syaifullah Yusuf yang menjabat sebagai Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT).

Ketika Kementerian PPDT berganti nama menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) pun posisi Syaifullah digantikan oleh kader PKB lainnya yakni Lukman Edy.

Sementara PKS mendapatkan jatah dua kursi menteri yakni Anton Apriantono sebagai Menteri Pertanian dan Muhammad Yusuf Asy'ari sebagai Menteri Perumahan Rakyat.

Baca juga: PKS, PKB, Demokrat Jajaki Koalisi, Nasdem Tak Merasa Ditinggalkan

Selanjutnya pada era KIB jilid kedua, giliran PKS yang mendapatkan jatah menteri lebih banyak dibandingkan PKB. 

Tercatat ada empat kader PKS yang duduk di kursi kabinet. Mereka adalah Suswono sebagai Menteri Pertanian, Salim Segaf Al-Jufri sebagai Menteri Sosial, Tifatul Sembiring sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Suharna Surapranata sebagai Menteri Riset dan Teknologi sebelum digantikan oleh Gusti Muhammad Hatta pada tahun 2011.

Sementara PKB mendapat dua jatah menteri yakni Muhaimin Iskandar yang menduduki jabatan sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Helmy Faishal Zaini sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.

 

Herzaky menuturkan, Demokrat memang membuka komunikasi dengan semua partai demi memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Meski demikian, komunikasi yang kini tengah dibangun dengan PKS dan PKB belum membicarakan sosok yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

"Soal capres/cawapres kami kesampingkan dulu. Yang kami utamakan adalah apa yang terbaik untuk rakyat," ujar Herzaky.

Baca juga: PKB Akui Jajaki Koalisi dengan Demokrat-PKS, Cari Hari Baik untuk Deklarasi

Penjajakan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com