Jika Tak Diusulkan PDIP Jadi Capres, Ganjar: Itu Hak Prerogatif Ibu Ketum

Kompas.com - 17/06/2022, 20:37 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan akan patuh terhadap keputusan ketua umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarno Putri.

Termasuk jika tidak dijadikan sebagai calon presiden di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ganjar mengatakan, semua kader PDI-P akan mengikuti arahan dan keputusan Megawati sebagaimana yang diamanatkan dalam kongres PDI-P.

“Semua tegak lurus pada keputusan dan itulah yang sudah menjadi keputusan kongres, (pemilihan capres) itu prerogatif penuh Ibu ketua umum,” kata Ganjar ditemui di Sekolah Partai PDIP, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/6/2022).

Baca juga: Ganjar Bakal Diusulkan Jadi Capres Nasdem, PDI-P: Sudah Dijawab Tegas

Ganjar juga memastikan, dirinya merupakan kader yang patuh pada keputusan partai berlambang banteng tersebut.

Kendati begitu, ia menghormati adanya dukungan partai lain yang mengusulkannya sebagai calon presiden.

“Ya semua orang bisa memberikan, kami menghormati partai apa pun, gitu ya, karena saya anggota PDI-P tentu keputusan tegak lurus pada Ibu Ketum. Itu sudah menjadi rumus seluruh anggota partai,” kata Ganjar.

Baca juga: Tak Masalahkan Ganjar Kader PDI-D, Nasdem: Kita Berpolitik dengan ‘Happy’

Ganjar enggan menanggapi lebih jauh terkait adanya dukungan partai lain yang akan mengusungnya sebagai calon presiden.

Menurut dia, pemilu masih jauh dan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah masih banyak yang harus diselesaikan.

“Kita masih diminta untuk menyiapkan soal UKM, soal pangan pendamping beras, lebih baik saya mengerjakan dulu tugas saya sebagai Gubernur,” kata Ganjar.

Baca juga: Saat DPW Nasdem Usulkan Dukung Ganjar, tetapi Ganjar Tegaskan Saya PDI-Perjuangan

Sebelumnya, Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat (Jabar) Saan Mustopa membeberkan sejumlah nama yang akan diusulkan sebagai capres dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Nasdem.

Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Dari 27 DPD, ada empat nama yang akan kami sampaikan. Nama-nama yang selama ini juga sudah berkembang. Jadi seperti Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Andika, Pak Erick Thohir. Itu nama-nama yang DPD-DPD usulkan ke DPW Jabar," ujar Saan kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Rabu (15/6/2022) malam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ceritakan Skenario Awal di Hadapan Ferdy Sambo, Agus Nurpatria: Saya Juga Merasa Dibohongi

Ceritakan Skenario Awal di Hadapan Ferdy Sambo, Agus Nurpatria: Saya Juga Merasa Dibohongi

Nasional
Pengesahan RKUHP Diwarnai Adu Mulut, Anggota PKS Sebut Pimpinan DPR Diktator

Pengesahan RKUHP Diwarnai Adu Mulut, Anggota PKS Sebut Pimpinan DPR Diktator

Nasional
KPK soal Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi Selain Bambang Kayun: Kita Lihat Hasil Penyidikan

KPK soal Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi Selain Bambang Kayun: Kita Lihat Hasil Penyidikan

Nasional
Tok! DPR Sahkan RKUHP Jadi Undang-undang

Tok! DPR Sahkan RKUHP Jadi Undang-undang

Nasional
Liku-liku RKUHP: Harapan Mengganti Warisan Hukum Kolonial hingga Pro Kontra di Masyarakat

Liku-liku RKUHP: Harapan Mengganti Warisan Hukum Kolonial hingga Pro Kontra di Masyarakat

Nasional
Soal Sidang Etik Irjen Napoleon, Teddy Minahasa, dan Bharada E, Kompolnas Bersurat ke Propam Polri

Soal Sidang Etik Irjen Napoleon, Teddy Minahasa, dan Bharada E, Kompolnas Bersurat ke Propam Polri

Nasional
RKUHP Disahkan Hari Ini, Tindak Pidana Perkosaan Diatur Lebih Spesifik

RKUHP Disahkan Hari Ini, Tindak Pidana Perkosaan Diatur Lebih Spesifik

Nasional
6 Terdakwa Kasus “Obstruction of Justice” hingga Brigjen Benny Ali Bersaksi di Sidang Ferdy Sambo

6 Terdakwa Kasus “Obstruction of Justice” hingga Brigjen Benny Ali Bersaksi di Sidang Ferdy Sambo

Nasional
Ricky Rizal Akui Ubah Keterangan dari Skenario Ferdy Sambo karena Ditetapkan Tersangka

Ricky Rizal Akui Ubah Keterangan dari Skenario Ferdy Sambo karena Ditetapkan Tersangka

Nasional
Setelah “Dikadalin”, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Akhirnya Bertemu Sambo

Setelah “Dikadalin”, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Akhirnya Bertemu Sambo

Nasional
'Tongkrongan' Pemimpin Kasual dan Determinasi Pariwisata

"Tongkrongan" Pemimpin Kasual dan Determinasi Pariwisata

Nasional
Kemensos Fasilitasi Cetak Ulang KTP dan KK untuk Penyintas Gempa Cianjur

Kemensos Fasilitasi Cetak Ulang KTP dan KK untuk Penyintas Gempa Cianjur

Nasional
Simak, Aturan Lengkap PPKM Level 1 Jelang Nataru hingga 9 Januari 2023

Simak, Aturan Lengkap PPKM Level 1 Jelang Nataru hingga 9 Januari 2023

Nasional
RKUHP, antara Kritik Masyarakat dan 'Pride' Anak Bangsa...

RKUHP, antara Kritik Masyarakat dan "Pride" Anak Bangsa...

Nasional
Putri Candrawathi Bakal Jadi Saksi di Sidang Richard Eliezer dkk Besok

Putri Candrawathi Bakal Jadi Saksi di Sidang Richard Eliezer dkk Besok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.