Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/06/2022, 19:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan, ada empat isu turunan pada keketuaan Indonesia dalam kegiatan internasional Parliamentary-20 dan G20 di Bali nanti.

Pertama, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau; tantangan terkini krisis pangan dan krisis energi, stagflasi; parlemen efektif dan demokrasi yang dinamis; serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

“Keempat isu tersebut sangat relevan dalam rangka pemulihan pasca pandemi, dan sebagai upaya mengatasi berbagai permasalahan global yang muncul dewasa ini,” kata Putu melalui keterangannya, Jumat (17/6/2022).

Di samping itu, ia mengatakan, ada sejumlah tujuan dalam keketuaan Indonesia di P20. Beberapa di antaranya meningkatkan dimensi parlementer untuk mendukung agenda global, mendorong interaksi dan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan parlemen dalam implementasi hasil-hasil pertemuan G20.

Baca juga: Kodam IX/Udayana Pamer Kekuatan Jelang KTT G20 di Bali, Siagakan 8.000 Prajurit

“Kemudian, memperkuat interaksi antara Ketua Parlemen negara-negara G20 dan negara-negara mitra, serta kerja sama dengan PBB dan organisasi internasional lainnya. DPR menitikberatkan pentingnya kekuatan parlemen untuk mendukung pemerintah dalam pemulihan pasca pandemi dan merespons tantangan global saat ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Putu menambahkan, perhelatan P20 dan G20 ini merupakan kesempatan yang baik untuk membangkitkan sektor pariwisata, termasuk kekayaan seni budaya dan kearifan lokal lainnya termasuk kuliner nusantara kepada seluruh anggota G20.

Di samping itu, lanjutnya, panggung G20 adalah momentum sangat berharga untuk menunjukkan posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN dan peringkat 16 dunia.

“Keketuaan Indonesia di G20 harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kepentingan nasional sesuai amanat konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945,” pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Rapat soal Beras di Istana Tanpa Mentan Syahrul Yasin Limpo

Jokowi Rapat soal Beras di Istana Tanpa Mentan Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Pengacara Ferdy Sambo Memohon Hakim Tolak Dalil Replik Jaksa

Pengacara Ferdy Sambo Memohon Hakim Tolak Dalil Replik Jaksa

Nasional
Eks Kabareskrim Susno Duadji Beri Tanggapan soal Dirinya Disebut Masuk PKB

Eks Kabareskrim Susno Duadji Beri Tanggapan soal Dirinya Disebut Masuk PKB

Nasional
Agenda Jokowi Saat Rabu Pon 1 Februari: Sore ke Bali, Pagi Belum Diketahui

Agenda Jokowi Saat Rabu Pon 1 Februari: Sore ke Bali, Pagi Belum Diketahui

Nasional
Eks Ketua Dewan Pembina ACT Dituntut 4 Tahun Penjara di Kasus Penggelapan Dana Boeing

Eks Ketua Dewan Pembina ACT Dituntut 4 Tahun Penjara di Kasus Penggelapan Dana Boeing

Nasional
Propam Didesak Turun Tangan soal Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Jadi Tersangka

Propam Didesak Turun Tangan soal Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Jadi Tersangka

Nasional
Saat Pengacara Sambo Sindir Pleidoi 1.178 Halaman Hanya Dibalas Replik Jaksa 19 Halaman

Saat Pengacara Sambo Sindir Pleidoi 1.178 Halaman Hanya Dibalas Replik Jaksa 19 Halaman

Nasional
Dua Hakim MK Nilai UU Perkawinan Perlu Direvisi untuk Merepons Pernikahan Beda Agama

Dua Hakim MK Nilai UU Perkawinan Perlu Direvisi untuk Merepons Pernikahan Beda Agama

Nasional
Jelang Rabu Pon 1 Februari, Ini Kata Sejumlah Menteri Saat Ditanya soal 'Reshuffle'

Jelang Rabu Pon 1 Februari, Ini Kata Sejumlah Menteri Saat Ditanya soal "Reshuffle"

Nasional
Sidang Vonis Ferdy Sambo atas Kasus Kematian Brigadir J Digelar 13 Februari

Sidang Vonis Ferdy Sambo atas Kasus Kematian Brigadir J Digelar 13 Februari

Nasional
Nasdem Merasa Tak Punya Kewajiban Jelaskan Pencapresan Anies ke Jokowi

Nasdem Merasa Tak Punya Kewajiban Jelaskan Pencapresan Anies ke Jokowi

Nasional
Anies Sudah Punya Tiket Capres, Gerindra Siap Berkontestasi Secara Sehat

Anies Sudah Punya Tiket Capres, Gerindra Siap Berkontestasi Secara Sehat

Nasional
Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Jelang 2024, Masa Sebelum Kampanye Dinilai Rawan

Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Jelang 2024, Masa Sebelum Kampanye Dinilai Rawan

Nasional
Anies Dapat Tiket Capres dari Nasdem-Demokrat-PKS, PDI-P: Itu Hak Mereka

Anies Dapat Tiket Capres dari Nasdem-Demokrat-PKS, PDI-P: Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Bakal Panggil Windy Idol Jadi Saksi Suap Hakim Agung

KPK Bakal Panggil Windy Idol Jadi Saksi Suap Hakim Agung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.