Nasdem yang Balik Arah, Dahulu Kontra, Kini Lirik Anies Jadi Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai-partai politik mulai pasang kuda-kuda buat mempersiapkan diri buat menghadapi pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden-wakil presiden (pilpres) pada 2024. Sebagai partai yang lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Partai Nasdem juga tak mau ketinggalan ikut berkompetisi dalam suksesi kepemimpinan nasional.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, turut dibahas soal bakal calon presiden yang layak diusung pada Pilpres 2024.

Rakernas itu menghimpun usulan dari 34 dewan perwakilan wilayah (DPW) Partai Nasdem buat bakal calon presiden.

Dari hasil penjaringan, 32 DPW mengusulkan untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

Sedangkan 29 DPW mengusulkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk diusung sebagai bakal capres 2024.

Baca juga: Soal Anies yang Paling Dijagokan Kader Nasdem Jadi Capres, tetapi Belum Tentu Diusung...

Nama-nama tokoh lain yang muncul dalam Rakernas dan dinilai layak diusung sebagai bakal capres adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir (16), Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (14), Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (13), serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Solahudin Uno (1).

Hal yang unik pada Rakernas kali ini adalah posisi Partai Nasdem terhadap Anies.

KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat pencanangan HUT Ke-495 DKI Jakarta di Pulau Bidadari, Selasa (24/5/2022).

Sebab, pada pemilihan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta pada 2017, Partai Nasdem merupakan pendukung dari pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Selain Nasdem, ada tiga partai lagi yang mengusung duet Ahok-Djarot, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Hanura.

Pilkada DKI Jakarta 2017 dinilai para pakar politik sebagai pemilihan kepala daerah terburuk karena penuh perselisihan, termasuk isu SARA.

Sebagai salah satu partai pengusung, Nasdem saat itu menyatakan mereka memilih mendukung Ahok karena melihat dari segi kemampuan dan konsistensi untuk membangun Jakarta.

Menurut Nasdem, alasan lain mereka mengusung Ahok karena pria kelahiran Manggar, Belitung Timur, itu karena dia merupakan salah satu pendiri ketika partai itu masih berbentuk organisasi massa.

Saat itu Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Selain itu, ada juga pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang bersaing memperebutkan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Baca juga: Nasdem Kantongi 3 Nama Capres, Surya Paloh Akan Umumkan Malam Ini

Duet Agus-Sylviana tersingkir usai pemungutan suara putaran pertama karena perolehan suara mereka paling kecil.

Pasangan Anies-Sandiaga menang dalam pemungutan suara putaran kedua dari duet Ahok-Djarot.

Saat itu salah satu faktor yang membuat Ahok kalah adalah isu suku, ras, agama, dan antaretnis (SARA). Penyebabnya adalah Ahok dinilai menistakan agama karena menyinggung soal surat Al-Maidah ayat 51.

Alhasil, Ahok langsung menjalani proses hukum usai kalah dalam pilkada. Dia kemudian divonis dua tahun penjara pada 9 Mei 2017 dan saat ini sudah bebas.

Melunak

Sikap Partai Nasdem di DPRD DKI Jakarta tetap kritis terhadap Anies selepas Pilkada DKI Jakarta.

Salah satunya ketika Anies melakukan perombakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Saat itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem 2014-2019, Bestari Barus, justru mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal kekosongan pimpinan SKPD.

"Itu kan kembali lagi kepada kurang cepatnya Gubernur menemukan orang atau hampir dua tahun menjabat masih meraba-raba soal potensi dari pada SDM aparatur yang ada di Pemprov DKI," ujar Bestari ketika dihubungi wartawan, Selasa (25/6/2019).

Polemik soal pengelolaan sampah di DKI Jakarta juga menjadi bahan kritik Fraksi Nasdem di DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Anies-Ganjar Masuk Radar Nasdem, Surya Paloh: Saya Belum Pernah Ketemu dan Bicara

Bestari mengkritik pengelolaan sampah di Jakarta masih menggunakan pola konvensional, yakni dengan cara ditumpuk di TPST Bantargebang. Pada suatu saat TPST Bantargebang akan penuh dan tidak bisa lagi menampung sampah dari DKI Jakarta.

Anies lalu merasa Bestari ingin menyerangnya. Anies sempat melontarkan pernyataan balasan untuk Bestari. Pernyataan Bestari itu sebenarnya menceritakan soal pengelolaan sampah sebelum dia menjabat sebagai gubernur.

"Yang dikatakan Pak Bestari mungkin maksudnya mau nyerang gubernur sekarang, tapi malah justru nyerang gubernur-gubernur yang sebelumnya. Jadi, hati-hati tuh Pak Bestari," ujar Anies, Rabu (31/7/2019).

Pada periode baru, Fraksi Partai Nasdem tidak lagi dipimpin Bestari Barus. Bestari tidak terpilih kembali dalam Pileg 2019.

Sikap fraksi ini pun semakin melunak pada periode barunya. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta yang baru, Wibi Andrino mengatakan fraksinya akan mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar meningkatkan kinerja dari nilai 5 ke 10.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebut bahwa saat ini Anies baru mengeluarkan kemampuannya dengan skor 5 dari total skor 10.

Baca juga: Anies-Ganjar Paling Banyak Diusulkan DPW Nasdem, Surya Paloh: Kita Lihat Nanti

"Kita dorong sama-sama. Kita ingin membantu Pak Anies untuk memaksimalkan dirinya. Kalau kata Pak Surya kan poinnya 5 dari 10. Masih ada 5 poin yang harus dikejar," ucap Wibi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Keboh Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

Ia menyebut bahwa dari awal sikap Nasdem tidak pernah berubah terhadap pemerintahan Anies yaitu mengawal tetapi tetap mengkritisi kebijakan Anies yang tak sesuai.

Kapok

Akan tetapi, Partai Nasdem mengalami nasib buruk setelah memutuskan mendukung Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dampaknya adalah pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Nasdem di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurun.

"Model Nasdem ini partai penista agama ini. Pemilu yang lalu, partai ini, dapat hukuman sebagai partai penista agama," kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di kantor DPP Nasdem di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (25/5/2022).

Baca juga: Bocorkan Ciri-ciri Capres Usulan Nasdem, Willy: Pastinya Hebat dan Ganteng

Surya mencontohkan, Partai Nasdem sama sekali tidak mendapatkan suara di dua daerah pemilihan di Aceh.

Akan tetapi, Surya meyakini Partai Nasdem mendukung Ahok atas dasar menjaga nilai-nilai pluralisme.

"Kenapa bela bela Ahok? Apakah kita harus mundur, untuk spirit dan semangat. Kita memilih apa yang kita pikirkan baik. Pluralisme yang kita miliki. Ini bukan pro dan kontra semata-mata. Tapi itu menjadi satu pil pahit bagi kita," kata Surya.

3 Capres

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan pihaknya sudah mengantongi 3 nama calon presiden (capres) untuk diusulkan ke Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Surya Paloh bakal mengumumkan nama ketiganya nanti malam.

"Steering committee sudah memutuskan dan 3 nama sudah ada. Nanti jam 20.00 WIB kita akan serahkan secara langsung. Ketua Steering Comittee dalam hal ini Kakak Prananda Surya Paloh akan menyerahkan secara langsung kepada ketum," ujar Willy saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jumat (17/6/2022).

Willy mengatakan Surya Paloh akan memilih hanya 1 dari 3 capres yang diusulkan ini.

Baca juga: Anies Dijagokan Jadi Capres, Nasdem DKI Buka-bukaan soal Peluang Di-Nasdem-kan

Menurutnya, Surya Paloh akan merenung dan berkontemplasi terlebih dahulu sebelum memutuskan.

"Semoga sebelum akhir tahun sudah ada satu nama," imbuh Willy.

Di sisi lain, Surya Paloh mengatakan, Rakernas Partai Nasdem merupakan kesempatan baginya untuk mendengarkan berbagai usulan terkait pengusungan capres.

Ia tak ingin penentuan kandidat capres yang diusung hanya melalui hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei.

“Inilah komitmen Partai Nasdem untuk memberikan ruang demokrasi yang terbuka bagi seluruh warga negara dalam proses pencalonan (presiden),” kata Surya.

Baca juga: Nasdem Kantongi 3 Nama Capres untuk Diajukan ke Paloh, Tak Ada dari Internal

“Ini juga menunjukan bahwa Partai Nasdem tidak selalu membebek pada hasil-hasil survei dalam menentukan capresnya,” ucap Surya.

Surya juga meminta para kadernya untuk bekerja keras menghilangkan politik idenitas yang menjadi penyebab polarisasi di masyarakat.

“(Pemilu) bukan ajang adu domba, apalagi pecah belah,” kata dia.

Surya mengaku jengah terhadap strategi politik yang menjual latar belakang identitas calon pemimpin, baik di daerah hingga pusat. Cita-cita Partai Nasdem, kata dia, yakni melihat persatuan Indonesia.

“Kita tidak ingin melihat negara ini memiliki ideologi baru, seperti negara khilafah atau fasistis atau Jawa, non-Jawa, pribumi atau non-pribumi, tidak ada itu,” ucap dia.

(Penulis : Adhyasta Dirgantara, Tatang Guritno, Ryana Aryadita Umasugi | Editor : Diamanty Meiliana, Icha Rastika, Jessi Carina)