Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Bakal Dapat Gelar Doktor Lagi di Hadapan Kader PDI-P, Megawati: Saya Jangan Ditepuki

Kompas.com - 16/06/2022, 21:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengaku akan mendapatkan lima gelar doktor kehormatan atau honoris causa dari sejumlah institusi pendidikan.

Akan tetapi, karena pandemi Covid-19, hal itu tidak bisa diwujudkan.

Megawati pun berharap, sejumlah gelar pendidikannya menjadi inspirasi bagi kader PDI-P.

Baca juga: Megawati ke Kepala Daerah dari PDI-P: Jadilah Pemimpin Bukan Pejabat

Hal itu disampaikan Megawati kepada kader PDI-P yang menjadi kepala/wakil kepala daerah saat acara Rapat Koordinasi (Rakor) di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2022).

"Saya jangan ditepuki," kata Megawati sembari tertawa saat memberikan arahan secara virtual, Kamis.

Dalam arahannya, Megawati berpesan agar kepala daerah PDI-P memiliki pengetahuan yang luas dan tidak hanya satu bidang.

Baca juga: Arahan Megawati ke Kader Kepala Daerah PDI-P: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Dini

Dia juga meminta para kepala daerah memahami soal geopolitik yang sedang menjadi perbincangan terkait dinamika di dunia internasional.

"Apa itu geopolitik? Berarti harus belajar. Jangan hanya mau jadi magnetnya eksekutif saja," ucapnya.

Berkaitan dengan itu, Megawati berharap kader PDI-P bisa mengambil contoh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang baru saja meraih gelar doktor dengan predikat summa cumme laude.

Diketahui, Hasto mengambil tema penelitiannya untuk menempuh gelar doktor yaitu soal geopolitik Soekarno.

Megawati juga mengingatkan agar kepala daerah PDI-P terus memiliki semangat dan tidak berada zona nyaman.

Baca juga: Akrabnya Jokowi dan Megawati Saat Reshuffle Kabinet Indonesia Maju di Istana


Selain itu, kepala daerah diingatkan agar tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan apa yang menjadi harapan dan mewujudkan kehidupan rakyat.

Bahkan, Megawati menegaskan dirinya lebih memilih sedikit kepala daerah, namun serius bekerja untuk rakyat.

"Saya butuh sedikit tapi mantap yang memperjuangkan rakyat. Tidak hanya ngomong tapi dikerjakan. Itulah perjuang PDI Perjuangan. Namun sekiranya bisa besar, selama solid dan berprestasi, itu yang terbaik," tuturnya.

Baca juga: Cerita Ganjar Dimarahi Megawati Tangani Banjir Rob...

Catatan Kompas.com, berikut daftar 2 gelar profesor kehormatan dan 9 gelar doktor honoris causa yang dianugerahkan kepada Megawati:

Doktor Honoris Causa bidang hukum dari Universitas Waseda Tokyo, Jepang (2001);
• Doktor Honoris Causa bidang politik dari Moscow State Institute of International Relations (MGIMO), Rusia (2003);
• Doktor Honoris Causa bidang politik dari Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korea Selatan (2015);
• Doktor Honoris Causa bidang politik dan pemerintahan dari Universitas Padjajaran, Bandung (2016);
• Doktor Honoris Causa bidang pendidikan dari Universitas Negeri Padang (2017);
• Doktor Honoris Causa bidang ekonomi dari Mokpo National University, Korea Selatan (2017);
• Doktor Honoris Causa bidang politik dan pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN (2018);
• Doktor Honoris Causa bidang diplomasi ekonomi dari Fujian Normal University, China (2018);
• Doktor Honoris Causa bidang kemanusiaan dari Soka University, Tokyo (2020);
• Profesor Kehormatan ilmu pertahanan bidang kepemimpinan strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan Univesritas Pertahanan (2021);
• Profesor Kehormatan kebijakan seni dan ekonomi kreatif dari Seoul Institute of the Arts (SIA), Korea Selatan (2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com