Kompas.com - 16/06/2022, 17:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Kepala Kepolisian Negara (Waka Polri) Republik Indonesia Pol Gatot Eddy Pramono mengingatkan soal potensi kerawanan konflik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Ia mengatakan, masyarakat boleh memiliki perbedaan politik, namun jangan sampai hal itu berujung konflik dan perpecahan.

"Dalam demokrasi orang boleh berbeda pilihan tapi jangan karena berbeda pilihan kemudian kita membuat satu black campaign, kita buat berita hoak, ujaran kebencian yang menimbulkan konflik antara dua kelompok," kata Gatot dalam Rapat Koordinasi dengan Penjabat Pj Kepala Daerah, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Ia mengajak para penjabat kepala daerah untuk meminimalisir setiap potensi yang bisa berkembang menjadi gangguan kemanan.

Baca juga: Polri Siapkan “Cooling System” Antisipasi Konflik Saat Pemilu Serentak 2024

Gatot mengatakan, dalam pemilu dapat berkembang berbagai potensi kerawanan konflik, di antaranya black campaign, hate speech (ujaran kebencian), hasutan, serta kebohongan yang jika disampaikan secara terus menerus akan menjadi fenomena post truth.

"Orang tak lagi percaya kepada fakta dan data yang ada, tapi percaya kepada persepsi-persepsi yang dimunculkan secara terus menerus melalui medsos atau pun yang lainnya, sehingga bisa menimbulkan konflik," tambah dia.

Gatot juga meminta setiap kepala daerah ikut menjaga netralitas selama jalannya pemilu.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung soal potensi munculnya politik identitas, yang juga perlu dihindari.

"Ini tolong bapak ibu sekalian menjadi perhatian, kita ajak terus, imbau terus bersama-sama untuk menghindari ini terjadinya politik identitas, berita-berita hoaks, ujaran kebencian, ini yang harus kita betul-betul antisipasi bersama," tegasnya.

Baca juga: Mahfud Minta Pj Kepala Daerah Kawal Pelaksanaan Pemilu Serentak dan Waspadai Konflik Politik Identitas

Dalam kesempatan yang sama, ia menyarankan para penjabat kepala daerah untuk membuat cooling system atau sistem pendingin guna mengantisipasi konflik saat pemilu.

Polri, kata dia, juga memiliki Satuan Tugas (Satgas) Nusantara yang akan dioperasikan untuk melakukan cooling system bersama dengan stakeholders terkait.

Adapun menurut Gatot, tujuan dari cooling system tersebut untuk mengalihkan perhatian masyarakat, bukan menghambat masyarakat berdemokrasi.

"Kita perlu cooling sistem, makanya nanti bersama-sama mungkin nanti dari Pak Kapolda dengan Forkompimda dan stakeholders terkait, kemudian kapolres, juga dandim, dengan bupati, walikota, dan forkompimda-nya membuat suatu cooling system," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 11 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Bupati Bangkalan Abdul Latif Diborgol dan Kenakan Rompi Oranye KPK

Bupati Bangkalan Abdul Latif Diborgol dan Kenakan Rompi Oranye KPK

Nasional
Bupati Bangkalan Abdul Latif Tiba di KPK, Bawa Koper dan Belum Diborgol

Bupati Bangkalan Abdul Latif Tiba di KPK, Bawa Koper dan Belum Diborgol

Nasional
Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Nasional
Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Nasional
Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Nasional
Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Nasional
Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Nasional
KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

Nasional
BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Nasional
Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Nasional
Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Nasional
Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.