Wakapolri: Orang Boleh Beda Pilihan, tapi Jangan Buat Hoaks dan Ujaran Kebencian

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Kepala Kepolisian Negara (Waka Polri) Republik Indonesia Pol Gatot Eddy Pramono mengingatkan soal potensi kerawanan konflik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Ia mengatakan, masyarakat boleh memiliki perbedaan politik, namun jangan sampai hal itu berujung konflik dan perpecahan.

"Dalam demokrasi orang boleh berbeda pilihan tapi jangan karena berbeda pilihan kemudian kita membuat satu black campaign, kita buat berita hoak, ujaran kebencian yang menimbulkan konflik antara dua kelompok," kata Gatot dalam Rapat Koordinasi dengan Penjabat Pj Kepala Daerah, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Ia mengajak para penjabat kepala daerah untuk meminimalisir setiap potensi yang bisa berkembang menjadi gangguan kemanan.

Baca juga: Polri Siapkan “Cooling System” Antisipasi Konflik Saat Pemilu Serentak 2024

Gatot mengatakan, dalam pemilu dapat berkembang berbagai potensi kerawanan konflik, di antaranya black campaign, hate speech (ujaran kebencian), hasutan, serta kebohongan yang jika disampaikan secara terus menerus akan menjadi fenomena post truth.

"Orang tak lagi percaya kepada fakta dan data yang ada, tapi percaya kepada persepsi-persepsi yang dimunculkan secara terus menerus melalui medsos atau pun yang lainnya, sehingga bisa menimbulkan konflik," tambah dia.

Gatot juga meminta setiap kepala daerah ikut menjaga netralitas selama jalannya pemilu.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung soal potensi munculnya politik identitas, yang juga perlu dihindari.

"Ini tolong bapak ibu sekalian menjadi perhatian, kita ajak terus, imbau terus bersama-sama untuk menghindari ini terjadinya politik identitas, berita-berita hoaks, ujaran kebencian, ini yang harus kita betul-betul antisipasi bersama," tegasnya.

Baca juga: Mahfud Minta Pj Kepala Daerah Kawal Pelaksanaan Pemilu Serentak dan Waspadai Konflik Politik Identitas

Dalam kesempatan yang sama, ia menyarankan para penjabat kepala daerah untuk membuat cooling system atau sistem pendingin guna mengantisipasi konflik saat pemilu.

Polri, kata dia, juga memiliki Satuan Tugas (Satgas) Nusantara yang akan dioperasikan untuk melakukan cooling system bersama dengan stakeholders terkait.

Adapun menurut Gatot, tujuan dari cooling system tersebut untuk mengalihkan perhatian masyarakat, bukan menghambat masyarakat berdemokrasi.

"Kita perlu cooling sistem, makanya nanti bersama-sama mungkin nanti dari Pak Kapolda dengan Forkompimda dan stakeholders terkait, kemudian kapolres, juga dandim, dengan bupati, walikota, dan forkompimda-nya membuat suatu cooling system," ucapnya.