Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri: Orang Boleh Beda Pilihan, tapi Jangan Buat Hoaks dan Ujaran Kebencian

Kompas.com - 16/06/2022, 17:00 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Kepala Kepolisian Negara (Waka Polri) Republik Indonesia Pol Gatot Eddy Pramono mengingatkan soal potensi kerawanan konflik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Ia mengatakan, masyarakat boleh memiliki perbedaan politik, namun jangan sampai hal itu berujung konflik dan perpecahan.

"Dalam demokrasi orang boleh berbeda pilihan tapi jangan karena berbeda pilihan kemudian kita membuat satu black campaign, kita buat berita hoak, ujaran kebencian yang menimbulkan konflik antara dua kelompok," kata Gatot dalam Rapat Koordinasi dengan Penjabat Pj Kepala Daerah, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Ia mengajak para penjabat kepala daerah untuk meminimalisir setiap potensi yang bisa berkembang menjadi gangguan kemanan.

Baca juga: Polri Siapkan “Cooling System” Antisipasi Konflik Saat Pemilu Serentak 2024

Gatot mengatakan, dalam pemilu dapat berkembang berbagai potensi kerawanan konflik, di antaranya black campaign, hate speech (ujaran kebencian), hasutan, serta kebohongan yang jika disampaikan secara terus menerus akan menjadi fenomena post truth.

"Orang tak lagi percaya kepada fakta dan data yang ada, tapi percaya kepada persepsi-persepsi yang dimunculkan secara terus menerus melalui medsos atau pun yang lainnya, sehingga bisa menimbulkan konflik," tambah dia.

Gatot juga meminta setiap kepala daerah ikut menjaga netralitas selama jalannya pemilu.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung soal potensi munculnya politik identitas, yang juga perlu dihindari.

"Ini tolong bapak ibu sekalian menjadi perhatian, kita ajak terus, imbau terus bersama-sama untuk menghindari ini terjadinya politik identitas, berita-berita hoaks, ujaran kebencian, ini yang harus kita betul-betul antisipasi bersama," tegasnya.

Baca juga: Mahfud Minta Pj Kepala Daerah Kawal Pelaksanaan Pemilu Serentak dan Waspadai Konflik Politik Identitas

Dalam kesempatan yang sama, ia menyarankan para penjabat kepala daerah untuk membuat cooling system atau sistem pendingin guna mengantisipasi konflik saat pemilu.

Polri, kata dia, juga memiliki Satuan Tugas (Satgas) Nusantara yang akan dioperasikan untuk melakukan cooling system bersama dengan stakeholders terkait.

Adapun menurut Gatot, tujuan dari cooling system tersebut untuk mengalihkan perhatian masyarakat, bukan menghambat masyarakat berdemokrasi.

"Kita perlu cooling sistem, makanya nanti bersama-sama mungkin nanti dari Pak Kapolda dengan Forkompimda dan stakeholders terkait, kemudian kapolres, juga dandim, dengan bupati, walikota, dan forkompimda-nya membuat suatu cooling system," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com